TERASLAMPUNG.COM — Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menyambut baik peluncuran aplikasi i Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) Provinsi Lampung, di Balai Karatun, Komplek kantor Gubernur Lampung, Selasa (5/3).
Menurut Parosil, penerapan SIPPKD akan mendukung transparansi kinerja pemerintah daerah.
“Penerapan SIPPKD untuk transparansi kinerja pemerintah kabupaten. Ini merupakan berkah bagi pemerintah kabupaten yang ada di Provinsi Lampung dalam rangka mengintegrasikan sebuah perencanaan pembangunan,” kata Parosil, yang bersama para bupati dan walikota se-Lampung hadir pada peluncuran tersebut.
Parosil mengatakan, Pemkab Lambar telah melaksanakan perencanaan dengan melaksanakan Musrenbang di seluruh kecamatan dan pada 12 Maret 2019 akan dilaksanakan pula Musrenbang kabupaten.
Saat acara peluncuran aplikasi SIPPKD, Gubernur Lampung Ridho Ficardo menyatakan bahwa aplikasi SIPPKD dapat meringankan kerja sekaligus mengefisienkan penyusunan RAPBD.
“Semoga aplikasi ini dapat lebih efektif lagi, lebih efisien, supaya tidak ada kebocoran dan kita dapat bekerja lebih maksimal untuk kemajuan masyarakat,” ujarnya
Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo bersama-sama dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Agus Rahardjo, melakukan pemukulan Gong sebagai tanda diluncurkannya SIPPKD tersebut.
Selain para kepala daerah, peluncuran SIPPKD juga dihadiri perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Wakil Gubernur Lampung, Ketua DPRD Provinsi Lampung, para Rektor, Anggota Forkopimda, dan berbagai pimpinan organisasi vertikal di Provinsi Lampung.
Ketua KPK Agus Rahardjo sangat mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung dalam peluncuran aplikasi SIPPKD. Agus mengharapkan aplikasi SIPPKD dapat memperbaiki sistem penganggaran pemerintah daerah.
Aplikasi SIPPKD merupakan Integrated System yang didalamnya juga terdapat aplikasi e-ssh, e-planing, dan e-budgeting yang akan saling terintegrasi dan dapat diakses oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Lampung.
