Supriyanto/Teraslampung.com
| Bupati Lampung Tengah Ahmad Pairin memberikan sambutan pada acara Musrenbang Kabupaten Lampung Tengah, Senin (16/3). |
GUNUNGSUGIH- Bupati Lampung Tengah H.Ahmad Pairin,S.Sos
mengingatkan, berdasarkan UU No.25 tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Nasional, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kabupaten
harus mengakomodasi usulan masyarakat, yakni melalui musrenbang kampung, Musrenbang kecamatan dan hasil reses DPRD, serta rencana Strategis SKPD dan
kebijakan pemerintah baik daerah maupun pusat.
mengingatkan, berdasarkan UU No.25 tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Nasional, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kabupaten
harus mengakomodasi usulan masyarakat, yakni melalui musrenbang kampung, Musrenbang kecamatan dan hasil reses DPRD, serta rencana Strategis SKPD dan
kebijakan pemerintah baik daerah maupun pusat.
”Oleh karena itu salah satu proses pengambilan keputusan
secara pertisipatif dalam kebijakan daerah adalah melalui Musrenbang,” tegas
Pairin dalam Musrenbang
tingkat Kabupaten Lampung Tengah, di Gununugsugih, Senin (16/3).
secara pertisipatif dalam kebijakan daerah adalah melalui Musrenbang,” tegas
Pairin dalam Musrenbang
tingkat Kabupaten Lampung Tengah, di Gununugsugih, Senin (16/3).
Musrenbang tersebut dihadiri
wakil Gubernur Lampung Bakhtiar Basri dan sejumlah Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Lampung, Kepala SKPD Kabupaten Lampung Tengah,
serta Camat dan Kepala Kampung/Lurah se Lampung Tengah.
wakil Gubernur Lampung Bakhtiar Basri dan sejumlah Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Lampung, Kepala SKPD Kabupaten Lampung Tengah,
serta Camat dan Kepala Kampung/Lurah se Lampung Tengah.
Menurut Bupati Pairin, agar pelaksanaan musrenbang
dapat lebih optimal, Musrenbang harus dapat merumuskan kebijakan strategis dalam pelaksanaan pembangunan
satu tahun kedepan. Juga adanya sinkronisasi usulan program kegiatan dan hasil
musrenbang kecamtan dengan usulan SKPD yang tertuang dalam rencana kerja SKPD,
yang selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan rancangan rencana kerja pemerintah
daerah(Rancangan RKPD).
dapat lebih optimal, Musrenbang harus dapat merumuskan kebijakan strategis dalam pelaksanaan pembangunan
satu tahun kedepan. Juga adanya sinkronisasi usulan program kegiatan dan hasil
musrenbang kecamtan dengan usulan SKPD yang tertuang dalam rencana kerja SKPD,
yang selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan rancangan rencana kerja pemerintah
daerah(Rancangan RKPD).
Pairin juga menghendaki dalam Musrenbang ada pemantapan
dan penajaman program-program pengentasan kemiskinan secara terintegrasi dan
terkoordinasi dengan baik melalu program-program SKPD, serta ketepatan sasaran.
dan penajaman program-program pengentasan kemiskinan secara terintegrasi dan
terkoordinasi dengan baik melalu program-program SKPD, serta ketepatan sasaran.
Pelaksanaan pembangunan, kata Bupati, hendaknya dapat meningkatkan pengelolaan
pelayanan publik yang prima, melalui peningkatan pelayanan sosial dasar, pemberdayaan
masyarakat dan pemerataan penyediaan infrastruktur wilayah.
pelayanan publik yang prima, melalui peningkatan pelayanan sosial dasar, pemberdayaan
masyarakat dan pemerataan penyediaan infrastruktur wilayah.
”Rumusan hasil Musrenbang hendaknya mampu menyusun
kegiatan yang efekti dan efesian, memanfaatkan sumber daya dan sumber dana yang
tersedia, saling mendukung dan tidak tumpang tindih,”tegas Pairin.
kegiatan yang efekti dan efesian, memanfaatkan sumber daya dan sumber dana yang
tersedia, saling mendukung dan tidak tumpang tindih,”tegas Pairin.
Pada kesempatan itu, Pairin memohon kepada Pemerintah
Provinsi Lampung, melalui Wakil Gubernur Lampung Bakhtiar Basri, agar mendukung
beberapa program kegiatan yang perlu mendapatkan dukungan dari pem, agar
mendukung beberapa program kegiatan yang perlu mendapatkan dukungan dari
pemitah provinsi maupun pusat.
Provinsi Lampung, melalui Wakil Gubernur Lampung Bakhtiar Basri, agar mendukung
beberapa program kegiatan yang perlu mendapatkan dukungan dari pem, agar
mendukung beberapa program kegiatan yang perlu mendapatkan dukungan dari
pemitah provinsi maupun pusat.
Beberapa program yang harus mendapatkan dukungan
pemerintah Provinsi Lampung maupun pusat, diantaranya terkait dengan percepatan
pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Tengah, menjadi tiga kabupaten. Serta
percepatan pembangunan Waduk Segala Mider bagi peningkatan pasokan air untuk irigasi.
pemerintah Provinsi Lampung maupun pusat, diantaranya terkait dengan percepatan
pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Tengah, menjadi tiga kabupaten. Serta
percepatan pembangunan Waduk Segala Mider bagi peningkatan pasokan air untuk irigasi.
”Tak kalah penting adalah dukungan provinsi ke pusat untuk menambah pupuk
subsidi, bantuan bibit dan sarana prasarana pertanian. Serta perecepatan
pembangunan jalan tol dan peningkatan kualitas jalan provinsi dan jalan
nasional,”tandas Pairin.
subsidi, bantuan bibit dan sarana prasarana pertanian. Serta perecepatan
pembangunan jalan tol dan peningkatan kualitas jalan provinsi dan jalan
nasional,”tandas Pairin.
