Catatan Akhir Tahun 2016 AJI: Dalam Tekanan Rezim, Kekerasan terhadap Jurnalis Meningkat

Ketua AJI Indonesia, Suwarjono (kiri) dan Sekjen AJI, Arfi Bambani (Foto: suara.com)
Bagikan/Suka/Tweet:

Tahun 2016 Komisioner KPI berganti, stasiun televisi juga berkomitmen memperbaiki kualitas penyiaran seiring dengan diperpanjangnya izin penyelenggaran penyiaran 10 stasiun televisi setelah habis izinnya Oktober 2016 lalu. Faktanya, selama periode awal Oktober – pertengahan Desember 2016, KPI masih melayangkan sejumlah peringatan dan teguran tertulis kepada pengelola stasiun televisi.

Dari data yang dihimpun dari website kpi.go.id, selama kurang lebih 3 bulan terakhir, atau sejak komitmen perbaikan kualitas tayangan diteken pengelola stasiun televisi, KPI mengeluarkan 39 peringatan tertulis dan 13 teguran tertulis kepada sejumlah stasiun televisi. Program televisi yang terkena peringatan pun beragam, mulai program sinetron, hiburan, hingga program jurnalistik dan siaran iklan.

Jelang berakhirnya tahun 2016, polemik juga sempat hinggap di dunia penyiaran Indonesia terkait sidang kasus penodaan agama yang melibatkan Calon Gubernur Petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Apalagi, dunia penyiaran Indonesia memiliki preseden terkait kemasan peliputan persidangan. Selama kurun waktu antara bulan Juni hingga Oktober 2016, sejumlah stasiun televisi menayangkan secara langsung proses persidangan Kopi Bersianida. Tak hanya menyiarkan secara langsung isi persidangan, sejumlah televisi ini pun juga membumbui penayangannya dengan mewawancara sejumlah pihak di luar sidang serta memberikan analisa-analisa terkait isi persidangan. Praktik ini berpotensi menggiring opini sehingga dikhawatirkan mempengaruhi jalannya persidangan serta berpotensi trial by press.

Preseden peliputan sidang Kopi Bersianida ini akhirnya membuat sejumlah stake holder penyiaran dan jurnalistik, mulai KPI, Dewan Pers, hingga organisasi profesi seperti AJI dan IJTI merasa perlu mengingatkan stasiun-stasiun televisi saat hendak meliput persidangan kasus penodaan agama dengan terdakwa Calon Gubernur Petahana, Ahok. Stasiun-stasiun televisi dihimbau bisa bertindak bijak dalam menyiarkan persidangan ini. Jangan sampai, liputan persidangan memunculkan trial by press serta – lebih membahayakan lagi – memicu konflik di tingkat horizontal.

Pembahasan RUU Penyiaran sepanjang tahun 2016 terkesan lamban dan tertutup. Rancangan RUU Penyiaran ini sudah dibahas Komisi 1 DPR sejak tahun 2014, sebagai RUU inisiatif DPR. Namun sampai akhir tahun 2016, DPR tidak mampu menyelesaikan draft ini. RUU Penyiaran yang baru ini sangat ditunggu banyak pihak, seperti kalangan industri yang sudah investasi peralatan untuk siaran digital maupun masyarakat sipil yang menantikan UU Penyiaran baru yang lebih demokratis, khususnya dalam keberagaman kepemilikan maupun konten isi siaran.