Catatan Akhir Tahun 2016 AJI: Dalam Tekanan Rezim, Kekerasan terhadap Jurnalis Meningkat

Ketua AJI Indonesia, Suwarjono (kiri) dan Sekjen AJI, Arfi Bambani (Foto: suara.com)
Bagikan/Suka/Tweet:

Namun, selama tahun 2016, justru DPR mengingkari mandatnya sebagai wakil rakyat, karena pembahasan RUU Penyiaran ini dilakukan secara tertutup dan minim dari penyerapan aspirasi rakyat. Draft RUU yang tertulis bulan Februari dan Agustus 2016, beredar luas di publik, justru DPR menanggapi dengan minor dan menganggap hal ini tidak sah karena bersifat rahasia dan tertutup. Bagaimana mungkin , sebuah rancangan UU yang akan menentukan kehidupan rakyat banyak, justru dilakukan tertutup oleh DPR, sehingga menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang negatif.

Lebih menyesakkan lagi, bila menilik isi draft RUU Penyiaran versi Februari dan Agustus 2016 . Banyak prinsip-prinsip demokratis yang sudah ada di UU Penyiaran no 32/2002 yang berlaku sekarang, justru dilucuti dan sangat terkesan mengedepankan komersialisasi , khususnya di televisi. Seperti hilang pasal-pasal pembatasan kepemilikan media, sistem siaran berjaringan (SSJ) tidak lagi wajib, dan iklan TV boleh sampai 40% dari waktu siar (sebelumnya 20%).

Hal inilah yang membuat AJI mendesak kepada DPR dan Pemerintah, agar serius dan mempercepat upaya pembahasan RUU Penyiaran secara terbuka dan transparan. Di awal Desember 2016, AJI bertemu dengan Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) untuk menyampaikan ke Presiden Jokowi agar melakukan transparansi dan keterbukaan dalam pembahasan RUU Penyiaran , yang akan dilanjutkan pada tahun 2017.

Ujian Etis di Tahun Pilkada

Tahun 2016 menjadi era politik karena adanya pemilihan kepala daerah yang digelar secara serentak. Menurut data Komisi Pemilihan umum, pendaftaran Pilkada dilakukan pada 21-23 September 2016. Ada 7 provinsi, 18 kota dan 76 kabupaten yang menggelar pemilihan kepala daerah. Ada 153 pasangan calon yang mendaftar, dengan rincian: 7 pasangan calon untuk pemilihan gubernur, 18 walikota, dan 76 bupati.

Dari sekian pemilihan kepala daerah itu, yang cukup menyedot perhatian luas adalah pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, yang diikuti oleh tiga pasangan: Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno. Pemicunya adalah pidato calon inkumben Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat bertemu masyarakat di Kepulauan Seribu, 28 September 2016.

Saat itu Ahok sebetulnya sedang bicara soal program untuk Kepulauan Seribu, namun dia mengaitkannya dengan Pilkada DKI Jakarta yang pada intinya, program akan berjalan meski dia tidak lagi menjabat gubernur. Dalam pidato itu, Ahok menyebut mereka yang tidak memilihnya mungkin karena dibohongi dengan memakai Surat Al Maidah ayat 51.

Pidato itu memicu protes keras dari sejumlah organisasi massa Islam dan memicu sentimen rasial. Protes-protes itu kemudian yang berujung pada demonstrasi 212, sebutan untuk aksi massa pada 2 Desember 2016. Sentimen akibat ayat Al Maidah itu juga meluas karena pemberitaan media massa. Mengkhawatirkan soal ini meluas ini di media, Dewan Pers mengeluarkan edaran nomor: 01/SE-DP/X/2016 pada 14 Oktober 2016.