Catatan Akhir Tahun 2016 AJI: Dalam Tekanan Rezim, Kekerasan terhadap Jurnalis Meningkat

Ketua AJI Indonesia, Suwarjono (kiri) dan Sekjen AJI, Arfi Bambani (Foto: suara.com)
Bagikan/Suka/Tweet:

Proses hokum kasus kekerasan seksual yang sebelumnya pernah terjadi, seperti di LKBN Antara pada 2014 lalu, mandeg. Padahal empat korban telah melaporkan pelaku (manajer LKBN Antara) kePolda Metro Jaya.

LKBN Antara hanya memberikan sanksi berupa mutasi tempat kerja bagi pelaku karena menunggu putusan pengadilan. Begitu juga pada kasus kekerasan seksual di Geotimes yang terjadi tahun lalu yang dialami salah seorang reporter, di ruang redaksi. Manajemen tidak serius menindak pelaku. Pelecehan seksual saat peliputan juga dialami reporter CNN Indonesia saat melakukan peliputan aksi massa 4 Desember lalu.

Kondisi ini setidaknya perlu mendapat perhatian bagi perusahaan media dengan membuat menciptakan ruangkerja yang nyaman bagi semua, dan SOP penanganan kasus kekerasan seksual di tempat kerja atau selama bekerja yang berpihak pada korban agar jurnalis perempuan dapat memaksimalkan potensinya tanpa rasa kuatir. Selain itu media perlu memproses hokum kasus-kasus itu untuk menunjukkan keseriusan penanganan kasus dengan tetap memberikan pendampingan yang psikologis pada korban.

Langkah di atas penting karena dapur media adalah refleksi dari produk media khususnya dalam menulis isu-isu kekerasan seksual. Hasil riset Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) terhadap pemberitaan kekerasan seksual sepanjang 2015 menunjukkan, media (termasuk media mainstream) cenderung tidak sensitive pada korban. Kepekaan internal media dengan menciptakan ruang kerja yang layak bagi perempuan diharapkan meningkatkan sensitifitas pekerja media dalam melakukan peliputan kekerasan seksual.

Dewan Pers, AJI dan Komnas Perempuan pada 27 November 2016 mendirikan posko pengaduan kekerasan seksual bagi pekerja media sebagai bagian kampanye penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan bagi pekerja media. Kedepan akan merumuskan mekanisme advokasi penanganan kasus kekerasan seksual pekerja media.