Catatan Akhir Tahun 2016 AJI: Dalam Tekanan Rezim, Kekerasan terhadap Jurnalis Meningkat

Ketua AJI Indonesia, Suwarjono (kiri) dan Sekjen AJI, Arfi Bambani (Foto: suara.com)
Bagikan/Suka/Tweet:

Sepanjang tahun 2016, Indonesia diwarnai oleh tercabiknya kebebasan berekspresi. Yang paling akhir terjadi pada Desember 2016, ketika kelompok intoleran di Bandung melarang aktivitas keagamaan. Sementara di Surabaya, kelompok intoleran yang lain masuk ke mal-mal, untuk melakukan “sosialisasi” pelarangan barang-barang yang diidentikan dengan agama tertentu.

Peristiwa itu menambah panjang daftar kasus pelanggaran pada ekspresi yang berbeda. Pemutaran film “Pulau Buru Tanah Air Beta” karya sutradara Rahung Nasution di berbagai tempat, menjadi simbol dari tidak adanya penghormatan pada kebebasan berekspresi. Film itu dianggap sebagai film yang bernapaskan ideologi Komunisme. Pemasungan kebebasan berekspresi juga terjadi dalam kasus pembacaan naskah lokakarya penulisan naskah teater Festival Teater Jakarta pada 2015, seminar empat pilar NKRI yang akan dilaksanakan komunitas Respect and Dialogue di Tasikmalaya pada 21 Februari, dan pelaksanaan Festival Belok Kiri di Taman Ismail Marzuki pada 27 Februari.

Sayangnya, berbagai peristiwa itu seolah diabaikan oleh aparat kepolisian. Acap kali, polisi menjadi pihak yang “mengamankan” pihak-pihak yang justru menjadi korban, ketimbang menangkap kelompok intoleran yang melakukan pemasungan ekspresi. Dengan dalih menjaga ketenangan, dalam banyak peristiwa, polisi menuruti membatalan bahkan pembubaran sebuah acara.

AJI menilai, represi atas kebebasan berekspresi warga adalah ancaman bagi kebebasan pers dan fungsi pers untuk mengembangkan pendapat umum. Kebebasan pers membutuhkan kebebasan warga untuk menyatakan pendapatnya kepada pers. Seperti diatur dalamUU Nomor 40 Tahun 1999, pers nasional dimandatkan untuk mengembangkan pendapat umum. Karena kondisi itu, AJI menuntut Kepolisian Republik Indonesia untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menyatakan pendapat dan berekspresi, dengan tetap menindak segala bentuk anjuran kekerasan maupun ujaran kebencian rasial ataupun sektarian.

Hal lain, menghangatnya situasi politik belakangan yang dipicu oleh pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, menciptakakan problematika tersendiri di dunia pers Indonesia. Secara terbuka, kelompok-kelompok yang memprotes kandidat Pilkada Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang dinilai menistakan ayat Alquran, menjadikan media massa sebagai musuh.