Catatan Akhir Tahun 2016 AJI: Dalam Tekanan Rezim, Kekerasan terhadap Jurnalis Meningkat

Ketua AJI Indonesia, Suwarjono (kiri) dan Sekjen AJI, Arfi Bambani (Foto: suara.com)
Bagikan/Suka/Tweet:

AJI mencatat, ada berbagai peristiwa kekerasan verbal maupun nonverbal terjadi di berbagai daerah dalam rangkaian demo 4 November 2016, Jumat (4/11/2016). Di Jakarta, setidaknya ada tiga jurnalis televisi menjadi korban kekerasan. Rombongan kru dari sebuah stasiun televisi juga diusir dari masjid Istighlal, karena di anggap membela kelompok tertentu. Ketika terjadi bentrokan antara aparat keamanan dan pengunjuk rasa, lemparan baru juga mengarah pada kelompok jurnalis yang meliput peristiwa itu. Sementara di Medan, Sumatera Utara, rombongan jurnalis dari sebuah stasiun tv juga mengalami hal yang sama, diusir dari lokasi digelarnya unjuk rasa 4 November.
Ketika berlangsung pengerahan masa pada Jumat, (2/12/2016), hal serupa kembali terjadi. Kali ini, sasaran utamanya adalah dua media televisi, Kompas TV dan Metro TV. Terulang, massa yang sejak awal mengklaim diri akan melakukan aksi damai itu, justru mengganggu kerja jurnalistik kru televisi di lapangan.

Provokasi dengan menjadikan jurnalis sebagai sasaran kemarahan, mulai terjadi beberapa hari sebelum unjuk rasa 4 November dan 2 Desember itu digelar. Beredar “meme” yang menyebut media tertentu yang berseberangan dengan aspirasi pengunjuk rasa. Hal ini berarti, ada skenario membangun suasana kebencian kepada media-media tertentu. Ironis, polisi tidak berupaya untuk mengusut provokator yang membakar kemarahan warga melalui penyebaran “meme”, sekaligus mengabaikan pelaku menghalang-halangi kerja jurnalis.

Menggugat “Profesionalisme Perut Kosong”

Selain isu kekerasan, AJI mendorong Dewan Pers memerhatikan aspek kesejahteraan dalam syarat verifikasi media tahun 2017. Menurut laporan yang diterima AJI dari berbagai kota, aspek kesejahteraan jurnalis masih menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung tuntas di tengah perkembangan industri media. Di sejumlah daerah masih bisa ditemui sejumlah media menggaji pekerja termasuk para jurnalis dengan upah rendah, bahkan di bawah standar yang ditentukan pemerintah.

Dalam rangka mendorong profesionalitas media, Dewan Pers secara bertahap mulai memverifikasi perusahaan-perusahaan pers di Indonesia. Perusahaan yang lolos berhak mendapat logo atau tayangan khusus dari Dewan Pers. Namun sayang sekali ada satu prinsip yang terlewati, aspek kesejahteraan jurnalis belum masuk dalam variabel verifikasi tersebut.

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo atau Stanley mengakui bahwa aspek kesejahteraan jurnalis belum masuk dalam syarat verifikasi. Terkait kesejahteraan, verifikasi hanya sedikit menyinggung tentang kewajiban memberikan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) sebanyak 13 kali setahun dan imbauan normatif bahwa perusahaan pers punya kewajiban mendorong peningkatan kesejahteraan wartawan.“Dalam verifikasi, kami hanya sekedar bertanya tentang hal itu.

Kalau dirasa sesuai standar ya diloloskan. Dewan Pers belum merinci secara detail dan menelisik lebih jauh tentang kesejahteraan jurnalis. Kita tahu, ada grup-grup media besar yang belum bisa memenuhi standar gaji wartawan-wartawan mereka dan justru mentarget wartawannya untuk mencari iklan,” terang Stanley. Menurut Stanley, pencantuman aspek kesejahteraan jurnalis dalam variabel verifikasi media perlu disepakati terlebih dulu oleh masyarakat komunitas pers. Selain itu, perlu ada komitmen kuat dari perusahaan-perusahaan pers untuk menjalankannya.