Catatan Akhir Tahun 2016 AJI: Dalam Tekanan Rezim, Kekerasan terhadap Jurnalis Meningkat

Ketua AJI Indonesia, Suwarjono (kiri) dan Sekjen AJI, Arfi Bambani (Foto: suara.com)
Bagikan/Suka/Tweet:

Jurnalis termasuk dalam kategori karyawan profesional kerah putih. Namun, sayang sekali gaji bulanan mereka masih disamakan dengan karyawan-karyawan non profesional pada umumnya. Yang lebih memprihatinkan lagi, selama ini banyak perusahaan-perusahaan media belum tersentuh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Serikat-serikat pekerja masih sulit tumbuh di perusahaan-perusahaan pers besar. Sebuah ironi yang sangat menyesakkan.

Data terakhir yang dihimpun dari riset AJI dan Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI) hanya ada 25 serikat pekerja media yang bisa diidentifikasi di seluruh Indonesia. Jumlah ini terbilang sangat minim, hanya sekitar 1 persen. Menurut data Dewan Pers 2014, tercatat 2.338 perusahaan media terdiri dari 312 media cetak surat kabar, 173 mingguan dan 82 bulanan. Ada pula 1.166 radio, 394 TV dan 211 media siber.

Di tengah minimnya keberadaan serikat pekerja di perusahaan media, masih pula terjadi pemberangusan serikat pekerja oleh manajemen. Tahun ini AJI bersama komponen serikat pekerja media menyayangkan pemutusan hubungan kerja Ketua Serikat Karyawan Inews TV Bersatu (SKIB) Iman Lesmana. SKIB adalah sebuah serikat pekerja yang berada di dalam perusahaan PT SUN Televisi Network. AJI mendesak manajemen PT SUN Televisi Network untuk mempekerjakan kembali Ketua SKIB Iman Lesmana. Tindakan PT SUN Televisi Network melakukan PHK terhadap Iman merupakan bentuk pemberangusan serikat (union busting) dan itu melanggar Undang Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja

Benahi Karut Marut Penyiaran

Sepanjang tahun 2016, terjadi sejumlah hal yang menarik untuk disimak dalam dunia penyiaran – terutama televisi – di Indonesia. Bulan Juli 2016, Komisi I DPR RI memilih 9 nama Komisioner baru Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dalam 9 Komisioner terpilih, 8 diantaranya merupakan muka baru dan hanya 1 yang berasal dari Komisioner periode sebelumnya. Sesaat setelah terpilih, KPI kepengurusan baru ini segera dihadapkan pada persoalan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran 10 TV swasta nasional, yaitu RCTI, SCTV, MNC TV, Indosiar, ANTV, Trans TV, Trans7, Metro TV, TVOne dan Global TV.

Terkait dengan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran ini, AJI Indonesia pada awal tahun 2016 telah mengingatkan jika terdapat persoalan jurnalistik dan kepemilikan pada 10 stasiun televisi ini. Catatan AJI menyebut, pertama, masih sering terjadi pelanggaran jurnalistik. Dari data KPI yang ada di website, kesepuluh stasiun televisi ini berkali-bali mendapat teguran dan peringatan karena pelanggaran jurnalistik yang mengacu pada P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran).

Contoh pelanggaran yang sering muncul adalah penayangan adegan kekerasan, sadistis, perbincangan yang melanggar norma kesopanan, kesusilaan, perlindungan pada anak dan remaja, pelanggaran etika jurnalistik dan lain-lain. Kedua, kepentingan politik yang kuat. Pada tahun 2014, AJI menyampaikan musuh kebebasan pers tahun itu adalah penanggung-jawab 3 grup stasiun TV yaitu MNC, TVOne dan Metro TV, karena keberpihakan politik dan ketidakberimbangan berita yang mencerminkan pilihan politik para stasiun televisi tersebut. Hal ini terlihat jelas saat Pemilu 2014.