Opini  

Catatan Akhir Tahun 2021: Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah

Dr. Syarief Makhya (Foto: Istimewa)
Bagikan/Suka/Tweet:

Oleh: Syarief Makhya
Akademisi FISIP Universitas Lampung

Setiap pergantian tahun tidak hanya melakukan acara berdoa bersama, tetapi juga diramaikan pesta-pora, pagelaran musik, bakar-bakar jagung atau ikan, berkumpul sesama teman sambil begadang, walaupun tahun ini mungkin acara tahun baru tidak akan diizinkan karena suasana Covid 19 masih juga belum reda. Sementara dikalangan media, pegiat LSM, komunitas kampus, para aktivis, dan kelompok pemorotes atau youtuber melakukan evaluasi dan diskusi di bidang politik, ekonomi, keamanan, pertanian, budaya pada tahun 2021 dan memprediksi kemungkinan harapan dan kendala di tahun 2022.

Aktivitas untuk mengevaluasi dalam lingkup kinerja pemda menjadi penting dilakukan untuk melihat kemajuan-kemajuan atau justru terjadi kondisi yang stagnant serta melakukan tindakan ke depan yang harus diperbaiki atau ditingkatkan kinerjanya. Jadi, evaluasi seharusnya menjadi kebutuhan bagi pemda; setiap tahun harus dilakukan. Evaluatornya seharusnya lembaga independen yang bebas dari berbagai kepentingan, data tidak direkayasa, dan masyarakat percaya dengan hasil evaluasinya.

Sejauh ini pemda selalu khawatir dan citranya menjadi buruk kalau dilakukan evaluasi oleh pihak luar dan hasilnya buruk, sehingga umumnya evaluasi kritis tidak dilakukan, data disembunyikan atau direkayasa, kalaupun dilakukan evaluasi internal hasilnya harus menunjukkan keberhasilan yang sifatnya subyektif dan tidak menganggu kenyamanan kepala daerah.

Sebutan Asal Bapak Senang (ABS) dan merahasiakan kelemahan atau kegagalan pemda sampai sekarang masih berjalan dan dipakai sebagai bagian dari cara-cara birokrat pemda untuk cari muka (carmuk), loyalitas pada atasan serta menjalankan instruksi atasan.

Beberapa bantahan yang dilakukan pemda untuk menolak penilaian dari pihak luar yang biasanya dilakukan pemda antara lain, berlindung dibalik aturan formal, misalnya dengan dalih sudah sesuai dengan aturan atau bukan menjadi kewenangannya, menyodorkan data pembanding, menolak data misalnya baru-baru ini berdasarkan data BPS, untuk komoditas padi Lampung berada di urutan 6 nasional. Gubernur Arinal, menolak data tersebut karena BPS tidak perlu menganalisis, karena tugasnya bukan ahli ekonomi. (https://monologis.id/regional/gubernur-lampung-tuding-bps-tak-tahu-diri, diakses 21 Des 2022).

Kinerja?

Terdapat banyak indikator untuk menilai kinerja pemda, antara lain yang sering dipakai kenaikan angka IPM, menurunnya angka kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, menurunnya angka pengangguran, meningkatnya angka ideks demokrasi, nilai tukar petani, atau keberhasilan penaganan Covid-19 dst. Namun, penting juga dilihat kemajuan-kemajuan yang menjadi tren pemda sekarang ini yaitu, pertama: pemanfaatan tekonologi informasi. Dalam konteks pemerintahan sekarang kehadiran teknologi informasi dan digitalisasi pemerintahan menjadi sebuah kebutuhan.

Dalam keseharian berpemerintahan sekarang sudah diterapkan e-government, e-procurment, absensi elektronik, lelang jabatan, seleksi ASN berbasis IT; singkat kata semua berbasis teknologi informasi. Tujuannya adalah untuk efisiensi, efektivitas dan peningkatan produktivitas.  Namun, dalam realitasnya masih belum optimal, karena masih sebatas formalistas, campur tangan kekuasaan masih sangat dominan untuk memaksakan kepentingan sehingga kendati sudah diatur oleh sistem dan regulasi yan ketat, tetapi proses dan hasilnya masih ditentukan oleh tangan-tangan kekuasaan.

Kedua, pemberantasan korupsi. Isu ini tetap relevan untuk dilihat kecenderungannya setiap tahun. Korupsi setiap tahun cenderung belum menurun. Pelakunya adalah masih ada di lingkaran pejabat pemda. Komitmen kepala daerah untuk memberantas korupsi tidak dilakukan secara total dan sungguh-sungguh karena masih terperangkap pada oleh kepentingan melakukan korupsi politik.

Ketiga, best practices. Best practices didefenisikan sebagai inisiatif yang telah menghasilkan kontribusi menonjol (outstanding contributions) dalam meningkatkan kualitas kehidupan (Prasojo, dkk, 2004). Beberapa Kabupaten/Kota seperti Sragen, Jembrana, Surabaya, Palangkaraya, Bandung, dsb mampu menghasilkan best practices di bidang pelayanan publik. Namun, perkembangan dari tahun ke tahun secara kuantitas tidak menunjukkan kenaikan, padahal sekarang ini sudah diatur yang memungkinkan pemda bisa menghasilkan best practices .
Pemda yang memiliki best practices sekarang ini jadi pembeda antara pemda yang bekerja hanya untuk kepentingan rutinitas dengan pemda yang memiliki inovasi dan terobosan yang menghasilkan contoh-contoh yang bisa diteladani oleh pemda yang lain.

Agenda Ke Depan?

Ketiga isu di atas, teknologi informasi dan digitalisasi pemerintahan, pemerintahan yang bersih dan terobosan kebijakan untuk menghasilkan best practices masih tetap relevan di tahun depan bahkan mungkin untuk beberapa tahun ke depan, karena masih problematis dan kinerja pemda masih belum beradaptasi dengan tuntutan perkembangan teknologi dan harapan publik.

Ke depan pemda juga harus mampu mengantisipasi perubahan-perubahan yang sedang dan akan terjadi, antara lain perubahan iklim yang menurut para ahli dampaknya lebih dahsyat dibandingkan Covid-19, masalah pandemi Covid 19 yang diprediksi akan tetap berlangsung, kemungkinan terjadinya bencana alam, dan isu-isu strategis lain, seperti masalah isu lingkungan.
Dengan demikian, kinerja pemda ke depan harus mengarah pada konsep dinamika pemerintahan, yaitu bisa mengatisipasi perubahan yang akan terjadi dan secara kultur, kebijakan dan kelembagaan biasa beradaptasi dengan tuntutan lingkungan yang cepat berubah.***