Catatan Akhir Tahun 2021 : Setop Kegaduhan di Lampung Utara

  • Bagikan
Kantor Pemkab Lampung Utara
Kantor Pemkab Lampung Utara

Feaby Handana

Pergantian tahun sudah di depan mata. Hanya tinggal hitungan jam saja, tahun 2022 akan tiba. Banyak asa dan cita diselipkan di dalam kepala setiap insan. Tentu, semua itu dengan tujuan untuk masa depan yang cerah. Baik untuknya pribadi maupun orang sekitar yang disayanginya.

Biasanya, momentum pergantian tahun akan dijadikan mereka sebagai kesempatan untuk ‎mengevaluasi setiap kesalahan yang pernah dibuat. Meski tidak ada jaminan untuk tidak mengulanginya, paling tidak mereka telah menyadari kesalahan yang telah dibuat. Dengan begitu, solusi jitu nan cepat akan selalu ada manakala kesalahan sama terulang kembali.

Jika publik saja melakukan seperti itu, wajib hukumnya bagi Pemkab Lampung Utara melakukan hal serupa. Evaluasi terhadap seluruh kebijakan harus dilakukan secara menyeluruh. Seluruh kontroversi yang berujung kegaduhan haram untuk kembali terulang. Di samping tak ada gunanya, kegaduhan itu hanya akan menguras energi dan konsentrasi saja.

Tahun 2022 mendatang, tidak boleh lagi ada kebijakan yang menunjukkan rasa simpati  terhadap ‎rakyat. Program yang dibuat harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bukan program yang hanya dapat dirasakan manfaatnya bagi segelintir orang.

Pengadaan kendaraan ‎dinas para pejabat dan pengadaan videotron tahun 2021 menjadi salah satu isyarat dari ketidakberpihakan mereka terhadap rakyat. Dilihat dari nama programnya saja, kita semua pasti sudah dapat merasakan jika barang – barang yang dibeli itu akan minim manfaatnya bagi rakyat. Di samping itu, pembelian barang itu dirasa belum tepat waktunya karena Lampung Utara sedang dilanda krisis keuangan. Krisis yang disebabkan oleh defisit ratusan miliar.

Krisis keuangan yang sedang terjadi harusnya dijadikan pembelajaran bagi mereka dalam menyusun dan mengelola anggaran yang ada. Jangan seperti pengelolaan Dana Alokasi Khusus tahun 2021. Sudah susah payah menjoloknya dari pusat malah gagal terserap seluruhnya.

Semua itu karena lelang proyek DAK yang gagal mendapatkan pemenang. ‎Akibatnya, mimpi untuk memiliki fasiltas kesehatan dan pendidikan yang prima tinggal sebatas angan – angan saja.
Konyolnya lagi, kegagalan serupa juga dialami dalam pengadaan proyek jembatan gantung Way Rarem. Proyek yang bersumber dari APBD dengan nilai Rp1,3 miliar itu tak dapat terlaksana. Alasannya?Masih sama karena tidak didapatnya pemenang proyek meski telah tiga kali menggunakan metode penunjukan langsung.

Seolah tak belajar dari kegaduhan – kegaduhan tersebut, kegaduhan baru terus terjadi. ‎Kali ini, kegaduhan itu terjadi dalam proses lelang proyek yang sumber dananya dari hasil ngutang dengan PT SMI. Kriteria khusus bagi para calon peserta lelang proyek hasil ngutang dengan total Rp122 miliar hingga kejanggalan dalam proses lelang ramai menghiasi laman media sosial dan media daring.

Kejanggalan itu dianggap sebagian publik sebagai salah‎ satu upaya untuk mempersempit peluang kontraktor kecil menjadi pemenang lelang. Padahal, paket – paket proyek itu sangat mereka harapkan supaya dapur mereka dan orang di sekitarnya dapat tetap mengebul. Sayangnya, nasib baik memang belum berpihak pada mereka. Alhasil, (sebagian) dari mereka hanya dapat menjadi penonton untuk puluhan proyek pinjaman daer‎ah dengan bunga sekitar Rp34 miliat/lima tahun tersebut.

‎Kegaduhan demi kegaduhan kembali terjadi sepanjang tahun ini. Kegaduhan yang paling abadi adalah kegaduhan mengenai pemilihan wakil bupati. Pelaksanaan Pilwabup Lampura bak jauh panggang dari pada api. Jangankan kejelasan mengenai jadwal pelaksanaan Pilwabup, anggaran Pilwabup saja belakangan diketahui tidak jelas. Alokasi anggaran yang disebut – sebut sebesar Rp5,5 miliar ternyata sifatnya hanya mendompleng anggaran DPRD saja. Tidak ada mata anggaran khusus yang disiapkan untuk Pilwabup tersebut.

Kondisi ini kian diperburuk dengan langkah yang telah dilakukan oleh bupati dan lembaga legislatif terkait Pilwabup. Mereka dinilai publik terlihat hanya saling lempar bola panas. Berdasarkan kenyataan tersebut, tak salah rasanya publik menganggap aksi yang terjadi bak sebuah pertunjukan akrobat. ‎Elok dilihat, tapi tak elok untuk ditiru.

Tahun 2021 seolah memang tahun penuh kegaduhan untuk Lampung Utara. Di akhir tahun ini, publik dikejutkan dengan (rencana) pengunduran diri massal dari para pegawai yang akrab dengan urusan proyek. Mulai dari pengawas proyek, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan hingga Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan pengunduran diri massal.

Alasan pengunduran diri massal itu disebut – sebut karena dilatarbelakangi ketakutan. Ketakutan bernasib sama dengan rekan sejawatnya yang tersangkut perkara dugaan penyimpangan proyek Jalan Kalibalangan-Cabangempat. Rencana pengunduran itu sepertinya kian menggelora saat mendapati pimpinan di atas mereka mengeluarkan pernyataan yang jauh dari kata sesuai harapan mereka. ‎Padahal, di saat rentan seperti inilah mereka sangat membutuhkan dukungan dari pimpinan mereka.

‎(Rencana) pengunduran diri massal ini harus direspon dengan tepat dan cepat. Jangan dibiarkan berlarut – larut tanpa solusi. Sebab, pelaksanaan proyek hasil ngutang dengan PT SMI sudah di depan mata. Belum lagi ditambah dengan pelaksanaan proyek yang bersumber dari APBD tahun 2022. Tanpa mereka, berapa pun besar atau pentingnya seluruh proyek dipastikan tidak akan terlaksana.

Jika itu sampai terjadi, yang rugi Lampung Utara juga. Masyarakat yang memang telah susah akibat himpitan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 akan semakin sengsara karena perputaran ekonomi yang melambat akibat buruknya kualitas infrastruktur. Sebab, cepat atau lambannya perputaran ekonomi sangat ditentukan oleh kondisi infrastruktur.

Semua persoalan di atas merupakan pekerjaan rumah yang harus dituntaskan atau dicegah kembali terulang oleh Bupati Budi Utomo di tahun 2022 ini. Jadikan segala kegaduhan yang terjadi sebagai pembelajaran agar Lampung Utara dapat mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Dengan demikian, asa menjadi daerah yang berkembang atau maju bukan hanya sebatas di atas kertas semata.

  • Bagikan