Beranda Pendidikan Catatan Diskusi Bersama Bung Hilmar Farid

Catatan Diskusi Bersama Bung Hilmar Farid

149
BERBAGI
Dr. Hilmar Farid. (Foto: Sekolah Tanpa Batas/Bambang Wisudo)

Lingkar Studi Pendidikan Progresif (LSPP) mendapat kehormatan untuk berdiskusi dengan Hilmar Farid, aktivis Jaringan Kerja Budaya, yang disebut-sebut sebagai salah satu nama kandidat menteri pendidikan dalam kabinet Jokowi.

Ada beberapa persoalan menarik yang dilontarkan Bung Hilmar. Ada beberapa kata kunci yang menarik dalam diskusi tersebu. Pertama, pendidikan sebagai hak. Kedua, sistem pendidikan nasional. Ketiga, partisipasi.

Persoalan pendidikan kita, seperti dilontarkan oleh Bung Hilmar, adalah ketika semua mau ditarik dalam satu ukuran yang ideal. Masalahnya, ada begitu banyak anak yang tidak masuk dalam kategori itu. Belum lagi secara geografis, ketika kita melihat daerah-daerah agak pelosok, standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam aturan yang rigid ternyata sangat jauh dari realitas.

Kecenderungan membuat satu kategori yang berlaku untuk semua anak ini membuat begitu banyak anak terabaikan hak pendidikannya. Bukan hanya anak-anak yang berkebutuhan khusus, tetapi juga anak-anak yang memiliki minat dan bakat yang berbeda yang belum bisa dilayani oleh sistem persekolahan yang ada. Ketika anak-anak ini dianggap bodoh, dimarginalkan, seluruh potensi anak semacam ini akan terbunuh dan akan menjadi kerugian bagi anak tersebut tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Berbicara tentang sistem pendidikan nasional, memang perlu ada kesepakatan tentang hal-hal yang esesensial untuk memperkuat sekaligus mengembangkan ke-Indonesiaan melalui pendidikan. Pendidikan tidak bisa dilepaskan dari penguatan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia menjadi penting tetapi bukan pendidikan kewarganageraan untuk menaklukkan atau untuk menjadikan warga yang patuh tetapi untuk menjadikan warga yang kritis. Pendidikan bahasa bukan hanya untuk menjadikan anak bisa membaca kata-kata tetapi juga bisa membaca secara fungsional tetapi juga secara kritis, sebagaimana dikemukakan Freire: reading “words” and “the world”.

Bila kita membicarakan sistem pendidikan nasional jangan lagi kita artikan satu sistem tunggal yang berlaku untuk semua anak, untuk semua wilayah Indonesia dari ujung ke ujung.

Menetapkan satu standar, satu model, satu metode akan mencederai dan membunuh banyak anak. Sistem pendidikan nasional harus memberikan peluang bagi inisiatif dari masyarakat dan sekolah untuk bereksperimentasi guna memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak.

Saat ini begitu banyak sekolah negeri asal-asalan, jauh dari standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri. Di lain pihak, ada sejumlah eksperimentasi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dalam bentuk sekolah alternatif atau sekolah lainya. Beberapa sekolah memilih mengembangkan kurikulumnya sendiri secara sembunyi-sembunyi. Mereka mirip sekolah-sekolah yang disebut “sekolah liar” oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Dibunuhnya inisiatif dan eksperimentasi ini bukan hanya mematikan partisipasi, meniadakan harapan bagi beribu-ribu anak, tetapi juga melahirkan guru-guru dan sekolah-sekolah yang membatu. Pemandangan di mana-mana, termasuk di daerah-daerah terisolir ataudi puncak-puncak gunung Papua, yang dinamakan sekolah adalah anak-anak berseragam merah-putih, bersepatu, memakai tas punggung, dan meniru upacara baris-berbaris ala militer tiap hari Senin.

Guru-guru hanya menyampaikan pelajaran yang diprogramkan oleh birokrasi pendidikan tanpa berusaha mencari tahu apakah pengetahuan itu berguna atau tidak, relevan atau tidak untuk anak didiknya. Mereka juga tidak peduli lagi apakah murid-muridnya suka atau tidak suka, paham atau tidak paham, kalaupun tidak mengerti: mereka akan memberitahukan jawabannya pada anak-anak saat ujian nasional.

Kita bersepakat bahwa pemerintahan Jokowi tidak bisa sendiri memperbaiki karut-marut dunia pendidikan kita. Kita perlu sebuah sistem yang mendengar dan membuka partisipasi. Akan tetapi partisipasi itu tidak boleh melepaskan tanggungjawab pemerintah untuk menjalankan kewajibannya dalam pelayanan pendidikan secara bersungguh-sungguh. Sistem pendidikan yang diciptakan semestinya memerdekakan, memberdayakan, bukannya meniadakan dan membunuh.

Partisipasi yang dibuka bukan hanya untuk hal-hal bersifat tambal sulam, tetapi juga dalam perencanaan dan kontrol terhadap kerja pemerintah itu sendiri.

Bambang Wisudo, aktivis Sekolah Tanpa Batas