Catatan Kecil di Sudut Muktamar NU: Dari Sleman ke Lampung; Lewat Cipasung atau Situbondo? (2)

  • Bagikan
Dr. Najib Azca. Foto: ugm.ac.id

Oleh: M. Najib Azca*

Kami berjumpa secara tak sengaja di resto sebuah hotel yang asri di pinggiran Sleman pada pertengahan Agustus 2019. Saya  datang untuk menemui dan sarapan dengan kangmas sulungku seorang dokter spesialis jantung yang sedang ada acara Reuni Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) di sana.

BACA: Catatan Kecil di Sudut Muktamar NU: Dari Cipasung Hingga Lampung (1)

Ternyata ia sedang berbincang dengan sahabatnya,  Dr. Syahrizal Syarif, teman seangkatan yang kini menjadi dosen dan ahli epidemiologi di FKM UI. Pada saat kuliah mereka adalah tandem aktivis mahasiswa FK UI; Dr. Syahrizal menjadi Ketua Senat Mahasiswa FK UI sedang kangmasku (Dr. Rifqi) menjadi Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) FK UI.

Saya segera bergabung dalam obrolan menarik dengan keduanya. Kebetulan aku sudah mengenal Dr. Syahrizal sejak dulu, saat mereka masih mahasiswa dan aku masih duduk di bangku SD/SMP. Aku tahu bahwa bahwa menantu tokoh senior pendiri Lakpesdam NU KH. M. Said Budairy itu juga Ketua PBNU di bidang kesehatan. Maka, selain isu sosial-politik pasca pilpres 2019, obrolan juga berkelok ke isu Muktamar NU.

Dalam obrolan itu saya baru tahu bahwa dia baru saja diberi tugas sebagai ‘Ketua Panitia’ Muktamar NU ke 34 yang akan diadakan di Lampung pada bulan Oktober 2020. Belakangan karena pandemi pelaksanaan Muktamar NU digeser ke 2021 dan posisinya diganti oleh H. Robikin Emhas dan terakhir oleh KH. Imam Aziz—sementara dia bergeser menjadi sekretaris panitia pelaksana Muktamar.

Kepada Mas Rizal, demikian saya biasa memanggilnya, aku bertanya tentang siapa calon kuat Ketum PB NU ke depan? Apakah K.H. Said Aqil Siradj akan maju lagi dalam Muktamar NU di Lampung? Di luar dugaanku dia menjawab: “Tampaknya sih tidak, kondisi kesehatan beliau kurang bagus, sering harus dirawat di RS. Jadi tampaknya sih tidak mungkin beliau menjadi Ketum lagi.” Karena yang memberi keterangan adalah seorang dokter yang dosen UI dan seorang Ketua PBNU bidang kesehatan, tentu aku percaya penuh. Nyaris haqqul yaqin.

Lalu siapa kandidat kuatnya Bang? Waktu itu ia menjawab: mungkin K.H. Marsudi Syuhud, seorang Ketua PBNU yang juga orang kepercayaan Wapres KH. Ma’ruf Amin. Pria kelahiran Kebumen pada 1964 itu juga sempat menjabat sebagai Sekjen PB NU, aktif sebagai pengurus MUI Pusat dan belakangan diangkat sebagai Juru Bicara Wapres K.H. Ma’ruf Amin.

Belakangan beliau juga diangkat menjadi komisaris independen di BGR Logistics, sebuah BUMN yang bergerak di bidang logistik dan transportasi. Saya pernah bertemu dengan beliau di sebuah konferensi internasional mengenai agama dan demokrasi yang diselenggarakan di Bali; orangnya cukup cerdas dan artikulatif di forum.

Iseng-iseng saya tanya Bang Rizal tentang bagaimana dengan peluang K.H. Yahya Cholil Staquf? Menurutnya, Katib Aam Syuriah PB NU itu orang yang cerdas namun, sayangnya, “Kurang mampu merangkul ke bawah”. Mungkin karena dilahirkan di sebuah keluarga ‘darah biru’ NU di Rembang, ia dianggap terbiasa dihormati orang dan kurang luwes dalam menghormati orang. Dari sumber lain di NU, saya juga mendengar kritik terhadap Gus Yahya—demikian ia kerap dipanggil—yang dianggap punya kebiasaan “anti-gravitasi” alias tidak pandai merunduk ke bawah.

Beberapa waktu kemudian, ketika berbincang dengan Gus Yahya (atau saya kerap memanggilnya Gus Staquf) aku sampaikan informasi dan cerita dari Dr. Syahrizal itu—termasuk suara kritisnya. Info tentang tidak akan majunya Kyai Said dalam Muktamar NU mendatang itu kemudian diperkuat oleh Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, mantan Wakil Gubernur Jawa Timur yang juga seorang Ketua PB NU.

Menurut Gus Ipul, dalam sebuah obrolan di Jakarta pada 2019, sudah diadakan pertemuan dan pembicaraan antara Kyai Said, Gus Yahya, Cak Imin (Ketua Umum PKB) dan Gus Ipul. Pertemuan itu, menurutnya, sudah menyepakati perlu dilakukan regenerasi di PB NU dan disepakati untuk mendukung Gus Yahya tampil ke depan. Info tersebut dikonfirmasi oleh seorang aktivis muda asal Cirebon yang cukup dekat dengan Kyai Said.

Namun, seperti kita bersama tahu, ternyata Kyai Said maju lagi sebagai calon Ketua Umum PB NU untuk periode ketiga dalam Muktamar Lampung mendatang. Entah, apa persisnya yang terjadi sejak pertengahan tahun 2019 itu hingga hari ini. Seperti galibnya; politik selalu penuh kejutan bukan? Atau, seperti celetuk guyon seorang teman: dinamika dan gairah politik kekuasaan bisa membuat orang menjadi lebih sehat.

Apakah Muktamar NU memang merupakan momen pertandingan dan persaingan politik? Tulisan ini ingin membuat diskusi singkat tentang hal tersebut terutama dengan melakukan refleksi historis.

Muktamar Lampung; Mirip Cipasung dan Situbondo?

Bagi sebagian orang, Muktamar Lampung mengingatkan orang pada Muktamar Cipasung pada 1994. Mengapa? Salah satu kemiripan keduanya adalah: pencalonan ketua umum untuk periode ketiga. Pada Muktamar Cipasung 1994 Gus Dur mencalonkan diri untuk periode ketiganya. Pada saat itu usia Gus Dur baru 54 tahun. Beliau berdalih, seperti ditulis oleh Greg Barton dalam buku “Gus Dur: An authorized biography” bahwa: “Akan ada badai dan laut akan sangat berombak. Dan lebih dari pada sebelumnya, NU akan memerlukan seorang kapten yang berpengalaman.” Yang dimaksud oleh Gus Dur adalah: itu periode menjelang transisi politik menuju demokrasi di masa akhir kepemimpinan Presiden Soeharto—yang akhirnya terjadi pada 1998.

Pada Muktamar NU di Lampung yang akan datang,  Kyai Said juga akan menjadi calon Ketua Umum untuk periode ketiga. Usia beliau sudah 68 tahun. Konteks politik makro pencalonan dirinya jauh berbeda dibandingkan dengan masa pencalonan Gus Dur pada 1994 yang ditentang oleh Presiden Soeharto. Saat ini Kyai Said tergolong dekat dengan pemerintah: beliau menjabat menjadi anggota Dewan Pengarah BPIP sejak Februari 2018 selain sebagai Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) sejak Maret 2021. Selain itu sejumlah orang dekat Kyai Said kini juga menjadi orang penting di kantor Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, termasuk H. Robikin Emhas dan K.H. Marsudi Syuhud.

Memang sempat muncul rumor bahwa pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, lebih mendukung Gus Yahya. Salah satu alasannya adalah dukungan yang diberikan oleh Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas, yang kebetulan adik Gus Yahya, kepada sang kakak. Tapi tampaknya itu lebih merupakan dukungan personal seorang adik kepada kakaknya, ketimbang dukungan resmi institusi kepresidenan kepada seorang kandidat Ketua Umum PB NU. Bahkan, sebaliknya, Kyai Said Aqil sempat diterima langsung oleh Presiden Jokowi di Istana Negara dan ketika berjumpa dengan jurnalis di Istana menyampaikan rencananya untuk mencalonkan diri kembali.

Dari seorang yang tergolong cukup dekat dengan Presiden Jokowi pernah terdengar kabar: selama ini Istana merasa kurang nyaman berhubungan dan bekerjasama dengan sejumlah pimpinan PB NU karena pendekatannya cenderung ‘politik transaksional’ dibandingkan ‘politik kebangsaan’. Tapi tampaknya hal tersebut tidak lantas membuat Istana perlu ‘menjatuhkan kepemimpinan Kyai Said Aqil Siradj’. Bahkan sebaliknya, sebagian elemen dari elite politik tampaknya justru berkepentingan agar Kyai Said kembali memimpin NU sehingga berpeluang menjadi kandidat wakil presiden dari sayap Islam pada pilpres 2024—mengulangi jalur yang ditempuh oleh K.H. Ma’ruf Amin pada 2019.

Dibandingkan dengan Muktamar Cipasung yang berlangsung dalam konteks gejolak politik menjelang transisi menuju demokrasi, Muktamar Lampung tampaknya lebih mirip dengan konteks dan situasi di seputar Muktamar Situbondo 1984 yaitu: tarik menarik antara kubu ‘politik’ versus ‘kemasyarakatan’ serta ikhtiar rekonsolidasi kepemimpinan Syuriah atas Tanfidzyah. Hal yang mirip terlihat misalnya dalam tulisan menarik Prof. Mitsuo Nakamura (2007: 85) mengenai krisis kepemimpinan dan pencarian identitas NU berdasarkan atas pengamatan terhadap Muktamar Semarang 1979 dan Muktamar Situbondo 1984.

Nakamura melihat ada empat keputusan penting yang diambil oleh NU sebagai gerakan “tradisionalisme radikal” dalam Muktamar Situbondo 1984 yaitu:
(1) penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal atau landasan dasar NU;
(2) pemulihan kepemimpinan ulama dengan menegaskan supremasi Syuriah atas Tanfidziyah dalam status dan hukum;
(3) penarikan diri dari ‘politik praktis’ dengan cara melarang pengurus NU secara bersamaan memegang kepengurusan di dalam partai politik;
(4) pemilihan pengurus baru dengan usulan program baru yang lebih menekankan pada bidang-bidang non-politik.

Keputusan poin (3) dan (4) merefleksikan ikhtiar untuk mengurangi keterlibatan NU dalam politik praktis yang terlalu kental. Sedangkan poin (2) merefleksikan ikhtiar untuk menegakkan dan menegaskan kembali kembali peran ulama atau lembaga Syuriah di tubuh NU—setelah sebelumnya terlalu banyak dikelola oleh para politisi.

Dua hal tersebut tampak cukup menonjol dalam kepengurusan PB NU periode 2015-2020 sebagai hasil Muktamar NU di Jombang pada 2015. Trend menguatnya peran politisi misalnya terlihat dalam pemilihan H. Helmy Faisal Zaini sebagai Sekjen PB NU. Helmy merupakan politisi yang sempat menjabat sebagai Wakil Sekjen PKB, menjadi anggota DPR RI dan bahkan menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB di DPR. Sejak NU memutuskan untuk “Kembali ke Khittah 1926” pada Muktamar Situbondo 1994 dan berdirinya PKB pada 1998, baru pertama kalinya jabatan Sekjen PB NU dijabat oleh politisi teras PKB.

Trend politisasi kian menguat ketika Rais Am PB NU KH. Ma’ruf Amin menjadi calon dan selanjutnya terpilih menjadi Wakil Presiden RI pada 2019. Dalam kesempatan itu akhirnya KH. Ma’ruf Amin mengundurkan diri dari jabatan Rais Am dan kemudian digantikan oleh KH. Mifathul Ahyar hingga kini. Salah satu indikasi lain dari politisasi di tubuh PB NU adalah diangkatnya sejumlah pengurus PB NU menjadi pejabat di Istana Negara, baik di kantor Wakil Presiden maupun di kantor Kepresidenan. Selain itu juga sejumlah pengurus PB NU diangkat menjadi komisaris di BUMN, termasuk Ketua Umum KH. Said Aqil Siradj menjadi Komisaris Utama PT KAI.

Sementara itu tarik menarik pengaruh dan kekuatan antara Syuriah dan Tanfidziyah tampak menonjol dalam kontroversi pelaksanaan Muktamar NU Lampung 2021. Seperti yang beberapa pekan terakhir ini menjadi isu santer di media massa dan media sosial, terjadi pro-kontra antara Rais Am dan Katib Am Syuriah yang menghendaki pelaksanaan Muktamar NU di Lampung dipercepat dari jadual semula tanggal 23-25 Desember 2021 menjadi 17-20 Desember 2021 sedangkan Ketua Umum dan Sekjen PB NU menghendaki pelaksanaan Muktamar ditunda pada tahun 2022.

Ikhtiar untuk ‘menjauhkan NU dari keterlibatan dalam politik praktis’ diangkat sebagai agenda utama oleh KH. Yahya Cholil Staquf, kandidat kuat ketua umum PB NU. Dalam sejumlah wawancara media ia mengungkapkan secara tajam dan terbuka: mereka yang hendak maju menjadi calon dalam pemilihan presiden pada 2024 sebaiknya tidak menjadi pengurus PB NU. “Saya tidak ingin ada capres dari NU pada Pilpres 2024,” ucapnya tegas. Baginya, pengalaman dan trajektori K.H. Ma’ruf Amin yang menjadi Wakil Presiden melalui jabatan Rais Am PB NU bukan merupakan ‘model’ yang perlu ditiru bagi masa depan NU. Meski ide ini tampak disambut hangat oleh pengurus PC dan PW NU dari berbagai daerah, namun tampaknya kurang disokong oleh ‘status quo’ PB NU saat ini.

Sementara itu, dari sisi lain, Rais Am Syuriah K.H. Miftachul Ahyar tampak mencoba menegakkan kembali supremasi Syuriah atas Tanfidziyah di PB NU dalam kontroversi mengenai ‘pemajuan atau pemunduran’ pelaksanaan Muktamar NU di Lampung mendatang. Karena rapat dengan pengurus tanfidziyah PB NU tidak mencapai kesepakatan da nada indikasi untuk diundur-undur, maka pada tanggal 26 November Rais Aim mengambil keputusan untuk mempercepat pelaksanaan Muktamar NU di Lampung pada 17 Desember mendatang.

Kontroversi kian meruncing karena pada tanggal 7 Desember besok ada dua agenda terpisah: Ketua Umum dan Sekjen PB NU mengundang Rapat Pleno untuk memutuskan pelaksanaan Muktamar Lampung, sedangkan Rais Aam Syuriah PB NU mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) dengan mengundang Pengurus Wilayah (PW) NU untuk memutuskan hal yang sama.

Apa yang akan terjadi besok? Entahlah. Semoga akhirnya kearifan yang akan membimbing organisasi ulama ini dalam mengambil keputusan dan langkah ke depan. Seperti kata penutup populer dalam sambutan para tokoh NU: wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, sesungguhnya Allah adalah Dzat yang memberi petunjuk ke jalan yang selurus-lurusnya…

*Dr. Muhammad Najib Azca adalah warga Nahdliyin dan dosen senior di Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM)

  • Bagikan