Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Cegah Pungli PTSL, Pemkab Lampura Gandeng BPN lakukan Sosialisasi

Cegah Pungli PTSL, Pemkab Lampura Gandeng BPN lakukan Sosialisasi

260
BERBAGI
Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)
Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Pemkab Lampung Utara bakal melakukan sosialisasi seputar besaran biaya yang dibutuhkan dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kebijakan ini diambil untuk menindaklanjuti ‎tuntutan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Lampung Utara terkait polemik PTSL.

“Ya, nanti akan ada sosialisasi terkait PTSL berikut besaran biaya yang dibutuhkan,” jelas Penjabat Sekretaris Kabupaten Lampung Utara, Sofyan, Senin (2/3/2020).

Nantinya, sosialisasi ini akan melibatkan sejumlah pihak khususnya Badan Pertanahan Nasional. Dengan demikian, tidak akan ada lagi konflik atau nada – nada sumbang yang terdengar dalam PTSL di masa mendatang.

“BPN akan dilibatkan karena mereka pihak yang paling berkompeten dalam persoalan ini,” katanya.

‎Sebelumnya, ‎LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia distrik Lampung Utara mendesak pihak kejaksaan negeri untuk mengusut tuntas dugaan pungutan liar dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di kelurahan/desa.

“PTSL yang dilaksanakan selama ini kental dengan aroma pungutan liar. Jadi, kami minta usut tuntas pungutan liar dalam PTSL‎ di pelbagai kelurahan/desa,” tegas koordinator lapangan GMBI, Imausyah saat berunjuk rasa di kantor Pemkab Lampung Utara, Senin siang.

Besaran pungutan liar yang ditarik dari warga itu sangat tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Belum lagi, pungutan liar yang terkumpul tersebut ternyata sama sekali tidak jelas peruntukannya.

Padahal dikabarkan, pungutan ‎liar itu akan digunakan untuk pemasangan patok pembatas, dan biaya materai. Fakta di lapangan ternyata hampir seluruh kelurahan tidak memiliki patok pembatas dan biaya materai masih dibebankan kepada warga.

Pelbagai fakta yang ditemukan ini tidak boleh dikesampingkan oleh aparat penegak hukum dan pihak Badan Pertanahan Nasional. Harus ada tindakan tegas dar mereka supaya persoalan itu tak lagi terulang.

“Kejaksaan harus usut tuntas dugaan pungli dalam program ini karena t‎ergolong pungli yang masif,” paparnya.

Loading...