Beranda Views Opini Cerdas Hukum dalam Bersepeda di Tengah Pandemi Covid-19

Cerdas Hukum dalam Bersepeda di Tengah Pandemi Covid-19

169
BERBAGI
Ilustrasi pesepeda. Foto: Pexels
Ilustrasi pesepeda. Foto: Pexels

Oleh: Sayyid Nurahaqis*

Aktivitas bersepeda menjadi amat trend (tren) di tengah pandemi Covid-19, banyak masyarakat yang menjadikan bersepeda sebagai salah satu olahraga atau hanya sebuah kebutuhan gaya hidup selama pandemi Covid-19.

Sering dijumpai banyak para pengguna sepeda (pesepeda) yang kurang memahami cara bertransportasi lalu lintas jalan dalam bersepeda, contohnya para pesepeda dalam bersepeda menggunakan lajur kanan atau bersepeda keluar dari lajur khusus sepeda. Ini kemudian akhirnya menimbulkan sutau masalah hukum dalam lalu lintas jalan, semisalnya menganggung pengguna jalan bahkan parahnya dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Mengenai aturan hukum dalam bersepeda bagi pesepeda terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam UU LLAJ sepeda termasuk dalam golongan kendaran tidak bermotor yang harus diutamakan keselamatannya di jalan. Namun demikian bukan berarti pesepeda kebal hukum jika melakukan pelanggaran lalu lintas jalan. Ingat, Indonesia adalah negara hukum yang meyakini asas equality before the law yang artinya setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum.

Hak Pesepeda dalam UU LLAJ

Di dalam UU LLAJ sepeda masuk dalam golongan kendaraan tidak bermotor, kendaraan tidak bermotor pada Pasal 1 angka 9 UU LLAJ adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. Pemerintah pusat dan/atau daerah selaku penyelenggraan lalu lintas jalan wajib melengkapi lalu lintas jalan berupa fasilitas untuk pesepeda yang meliputi lajur khusus sepeda di jalan, dengan tujuan agar mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancalaran berlalu lintas (diatur pada Pasal 25, Pasal 45, Pasal 62 UU LLAJ)

Selain hak pesepeda, di UU LLAJ juga memberikan jaminan yang jelas bagi pesepeda untuk keselamatanya dari kendaraan bermotor. Jaminan ini tertuang pada Pasal 106 Ayat (2) UU LLAJ, yang bunyinya setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.

Larangan Pesepeda dalam UU LLAJ

Setiap pengguna jalan dalam hal ini kendaraan bermotor dan kendaran tidak bermotor (sepeda) di UU LLAJ wajib untuk mematuhi ketentuan rambu perintah, marka/lajur jalan, isyarat lalul lintas atau gerakan lalu lintas. Tujuan untuk mematuhi ini adalah agar berperilaku tertib dan/atau mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Sedangkan mengenai aturan larangan untuk kendaraan tidak bermotor atau pesepeda tertuang pada Pasal 122 dan Pasal 123 UU LLAJ. Mengenai larangannya meliputi, dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor, mengangkut atau menarik benda yang dapat merintangi atau membahayakan pengguna jalan lain, menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor (lajur kanan), pesepeda dilarang membawa penumpang (kecuali dilengkapi dengan tempat penumpang), dan pesepeda wajib memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk mendahului.

Sanksi Pesepeda dalam UU LLAJ

Untuk sanksi, pesepeda dapat ditilang atau dikenakan sanksi jika melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi bagi pesepeda tertuang pada Pasal 299 UU LLAJ, yang bunyinya “Setiap orang yang mengendarai Kendaraan Tidak Bermotor yang dengan sengaja berpegang pada Kendaraan Bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan Pengguna Jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).”

UU LLAJ memang secara spesifik lebih mengatur untuk lalu lintas, jalan, dan kendaraan bermotor. Sedangkan untuk kendaraan tidak bermotor atau sepeda hanya sedikit aturan yang terkait dalam UU tersebut. Sebaiknya melihat trend saat ini sebelum timbul masalah yang akan datang, pemerintah lebih baik membuat aturan spesifik yang memang mengatur kendaraan tidak bermotor minimal peraturan dibawah Undang-undang seperti PERDA atau Peraturan Menteri, dan/atau merevisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Aturan tersebut semisalnya meliputi lajur, tata cara, jarak antara pengguna jalan lain, dan/atau sanksi pelanggaran.

Selain membuat aturan yang spesifik, melihat fenomena atau tren ini pemerintah selaku penyelenggara jalan juga harus memenuhi kewajibanya dalam UU, yaitu memberikan/membuat lajur khusus sepeda bagi para pengguna sepeda. Karena, masih banyak kota atau kabupaten di Indonesia yang jalannya tidak memiliki lajur khusus sepeda. Bagi pengguna sepeda jangan melihat fenomena ini hanya sebuah tren musiman dengan hanya bersepeda sebagai kebutuhan gaya hidup, sebaiknya bersepeda dijadikan sebagai tujuan awal adanya sepeda itu sendiri, yaitu untuk alat transportasi mobilitas dari satu tempat ke tempat lain.***

*Sayyid Nurahaqis, adalah alumnus FH Universitas Islam Sumatera Utara dan Pemerhati Hukum Tata Negara

Loading...