Beranda News Covid-19 Covid-19, Pemkab Lampura Belum Terbitkan Aturan Terbaru Terkait Protokol Kesehatan

Covid-19, Pemkab Lampura Belum Terbitkan Aturan Terbaru Terkait Protokol Kesehatan

424
BERBAGI
Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)
Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Meskipun Menteri Dalam Negeri telah menginstrusikan kepada daerah untuk konsisten menegakan protokol kesehatan, namun Pemkab Lampung Utara hingga kini belum menerbitkan ‘aturan’ terbaru terkait hal tersebut.

“Belum ada kebijakan atau aturan terbuat yang dibuat terkait itu,” kata Pelaksana Tugas Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Lampung Utara, Iwan Kurniawan S, Senin (23/11/2020).

Iwan beralasan, belum dibuatkannya aturan terbaru sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 itu dikarenakan pihaknya masih menyosialisasikan instruksi tersebut. Sayangnya, ia tak menjelaskan sosialisasi itu ditujukan kepada pihak mana saja.

“Kami masih sosialisasi Instruksi Mendagri itu,” ‎terangnya sembari berlalu.

Di lain pihak, Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lampung Utara, Maya Natalia Manan mengatakan, hanya Ketua Gugus Tugas yang wajib menyampaikan kebijakan terbaru mengenai Covid-19. Akan tetapi, pihaknya terus mewajibkan kepada para penyelenggara kegiatan untuk tetap memenuhi protokol kesehatan selama acara berlangsung.

“Untuk pesta pernikahan diharuskan mengantongi rekomendasi dari gugus tugas sebelum meminta izin ke polres‎,” terangnya.

‎Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan pada 18 November lalu itu berisikan enam poin penting. Dalam instruksi tersebut dijelaskan bahwa kepala daerah dapat dicopot dari jabatannya manakala tidak mematuhi instruksi itu.

Adapun keenam poin instruksi Mendagri Tito itu sebagai berikut :

1. Menegakkan secara konsisten protokol kesehatan Covid-19 guna mencegah penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing berupa memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, dan mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi melanggar protokol tersebut.

2. Melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan Covid-19 dan tidak hanya bertindak responsif/reaktif. Mencegah lebih baik daripada menindak. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir.

3. Kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi pemerintah di daerah masing-masing harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan Covid-19, termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan.

4. Bahwa sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diingatkan kepada kepala daerah tentang kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah sebagai berikut:
a. Pasal 67 huruf b yang berbunyi: “menaati seluruh ketentuan perundang-undangan”
b. Pasal 78:
(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.
(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a. berakhir masa jabatannya;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan;
c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;
d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;
f. melakukan perbuatan tercela;
g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau
i. mendapatkan sanksi pemberhentian.

5. Berdasarkan instruksi pada Diktum keempat, Kepala daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi pemberhentian.

6. Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.‎