Beranda News Nasional Damar dan JP2K Tolak Rencana Kenaikan Iuran Premi BPJS

Damar dan JP2K Tolak Rencana Kenaikan Iuran Premi BPJS

37
BERBAGI
Ilustrasi

TERASLAMPUNG.COM — Lembaga Advokasi Perempuan Damar bersama Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K) menolak rencana pemerintah menaikkan iuran premi JKN/BPJS serta meminta keterbukaan dalam pengelolaan dananya.

Menurut Koordinator JP2K Nanda Dwinta Sari dalam siaran pers Kamis, 5 September 2019 mengungkapkan kenaikan iuran premi JKN/BPJS tersebut selain menyengsarakan warga miskin juga berdampak pada kaum perempuan yang sangat membutuhkan layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif.

“Kami juga meminta keterbukaan pemerintah dan JKN/BPJS dalam pengelolaan dana yang berasal dari masyarakat dan pemerintah itu,” tegas Nanda Dwinta Sari dalam rilisnya, Kamis, 5 September 2019.

Selain itu, menurut Nanda, dalam pertemuan bersama 15 organisasi perempuan yang berlangsung sejak 2 – 5 September 2019 di Swiss-Belresidence, Bandarlampung menyatakan sikap bahwa kesehatan adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh negara.

Menurutnya, hal itu berdasarkan pada: 1. Sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, 2. UUD 1845 pasal 34 ayat 2 yang menegaskan: Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 yang mendukung BPJS Kesehatan mencapai target cakupan kesehatan Universal Coverage pada tahun 2019. Target Pemerintah (Kemenkes) yang dideklarasikan pada 2018 agar pada Januari 2019 sekitar 95% atau 257,5 juta jiwa penduduk Indonesia sudah menjadi peserta JKN sehingga terwujudnya Universal Health Coverage di Indonesia sesuai target yang ditetapkan Presiden.

“Program JKN yang telah diselenggarakan selama ini, telah memberikan manfaat bagi warga sampai menjangkau pada kelompok masyarakat yang paling bawah. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan untuk menjamin  ketersediaan dan keterjangkauannya,” katanya.

Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K) terdiri atas:

1. Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Lampung;
2. Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) Jakarta;
3. Rahima Institute Jakarta;
4. Lembaga Pemerhati Masalah Perempuan (LP2M) Sumatera Barat;
5. Yayasan Mitra Aksi Jambi;
6. Perkumpulan Sada Ahmo (Pesada) Sumatera Utara;
7. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Aceh;
8. Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan HAM (Spek-HAM) Solo;
9. Lembaga Konsumen (LKY) Yogyakarta;
10. Cakrawala Timur (CT) Surabaya;
11. Maha Bhoga Marga Bali;
12. Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) NTB;
13. Pengembangan Inisiatif Advokasi Rakyat (PIAR) NTT;
14. Swara Parangpuang (SWAPAR) Sulawesi Utara;
15. Forum Pemerhati Masalah Perempuan (FPMP) Makasar;
16. Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Pemberdayaan Perempuan Maluku (Gasira) Ambon.

Loading...