Beranda Views Sepak Pojok Dana Aspirasi Cincay-Cincay Hohe

Dana Aspirasi Cincay-Cincay Hohe

255
BERBAGI

Oyos Saroso H.N.

Usulan dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar untuk tiap anggota DPR RI akhirnya diterima para peserta sidang paripurna DPR RI, Selasa lalu (23/6/2015). Hanya ada sedikit drama di sana: sebagian kecil anggota Dewan menolak usulan itu. Selebihnya menerima, pura-pura tidak butuh, pura-pura agak menolak tetapi di belakang paling getol berusaha agar usulan dan aspirasi lolos.

Tumpukan uang Rp 20 miliar, siapa yang tidak doyan? Uang itu tidak sedikit. Cukup kalau cuma untuk menghidupi seribuan gelandangan yang hidupnya melata di jalan. Tapi bagi wakil rakyat jumlah itu cuma seiprit. Jumlah itu dianggap belum sebanding dengan kerja keras mereka menjalankan tugas negara dengan sepenuh jika raga, pagi-siang-petang-malam memikirkan negara. Ya. Mereka adalah pekerja keras, Maka, sudah selayaknyanya diganjar dana aspirasi yang cuma Rp 20 miliar per orang itu.

Mereka sangat meyakni, dengan adanya dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar untuk tiap anggota DPR RI, maka semua urusan rakyat di  daerah pemilihan mereka akan lancar gancar. Semuanya akan beres, Kalau tidak beres, toh nanti bisa dibikin alasan.  Makin kuat alasan dan makin dramatis cara mengisahkan, siapa tahu nanti ada kesepakatan lagi buat nambahi jumlah. Syukur-syukur kalau nanti dana aspirasi untuk tiap anggota Dewan menjai Rp 100 miliar. Atau, biar lebih spektakuler bin ngedab-ngeadabi, dana jumlahnya ditambah lagi menjadi Rp 200 miliara/aggota Dewan.

Ini adalah negeri Cincay-Cincay Hohe. Hampir semua yang berhubungan dengan uang negara bisa dicincay-cincay alias dibagi-bagi dengan prinsip tahu sama tahu, Buktinya, kasus suap merajalela, korupsi terjadi di mana-mana. Sialnya, yang bisa berpartisipasi untuk cintay-cintay saling enak itu hanyalah mereka yang punya kuasa, punya akses untuk tahu dari mana dan ke mana uang negara mengalir.

Sialnya pula–atau mungkin, syukurlah….— yang kemudian mukanya merah padam lantaran dicokok KPK adalah dari kalangan mereka juga. Termasuk ‘oknum’ anggota DPR RI. Makin lama, anggota DPR yang menyerimpungkan diri dalam mabuk korupsi makin banyak.

****

Soal kehebatan anggota DPR sebagai wakil rakyat yang markotop, hebat tiada tara dan tiada banding, pernah saya gambarkan dalam episode lakon drama yang saya sadur dari lakon wayang “Petruk Dadi Ratu” dan “Wel Geduwel Beh” . Lakon saduran itu kemudian saya kasih judul “Moncong Petruk alias Petruk Dadi Ratu alias Prabu Wel Geduwel Beh yang Hobi Cincay-Cincay Hohe”.

Itu bukanlah judul lakon yang baik. Tetapi saya suka judul itu.

Berikut petikan episodenya:

“Itu jelas memalukan…”pikir seorang anggota DPR RI ketika menyaksikan di televisi koleganya ditangkap KPK.

“KPK kurang ajar! Seenaknya mereka menyadap kami!” teriak seorang anggota DPR RI lainnya, suatu ketika.

(Dengan argumentasi yang meyakinkan, anggota DPR yang kalau bicara seperti orang sedang berkumur-kumur pun menyatakan perang untuk memereteli kewenangan KPK. KPK harus dilumpuhkan. Minimal diamputasi atau sejumlah syarafnya dimatikan agar tidak lincah bahkan loyo).

“Anggota Dewan adalah wakil rakyat, maka sebagai anggota Dewan kita  harus kuat!” kata seorang wakil rakyat yang perutnya njembluk.

“Nah, untuk kuat janganlah ada lembaga yang bisa seenaknya memboyong kita hotel prodeo! Biar urusan dengan rakyat lancar dan aspirasi kita, eh, aspirasi rakyat sampai kepada eksekutif maka harus ada dana aspirasi!”

Sekelompok wakil rakyat itu pun akhirnya berunding untuk merancang peraturan atau payung hukum yang bisa membenarkan mereka dapat oli atawa pelumas untuk memperlancar urusan aspirasi rakyat. Sementara anggota Dewan lain merancang untuk membuat aturan yang bisa diterima akal sehat bahwa lembaga anti-rasuah harus tidak terlalu kuat. Kalau lembaga anti-rasuah kuat, maka akan berbahaya.

“Kalau dana aspirasi ini gol dan dalam waktu hampir bersamaan lembaga anti-rasuah menjadi loyo, maka kita akan jaya. Kitalah paling kuat di negeri ini!” kata seorang wakil rakyat bersuara agak sengau.

 

***

Kita kembali ke dana aspirasi.

Dana aspirasi mengandaikan ada rakyat dan wakil rakyat. Yang punya aspirasi adalah rakyat dan disampaikan melalui wakil rakyat. Di sini. wakil rakyat hanyalah perantara, mediator.

Nah, kalau begitu untuk siapa dana aspirasi Rp 20 miliar/anggota DPR RI itu? Kalau untuk rakyat dan diberikan oleh wakilnya yang ada di lembaga Dewan apakah itu bukan termasuk sogok? Kisahnya penyogokannya sebenarnya sama dengan anggota DPR yang seolah-olah membagi-bagikan traktor kepada para petani padahal traktor tersebut sebenarnya dari pemerintah. Cerita semacam ini sudah lumrah terjadi. Pembagian traktor, saprodi, dll menjadi alat tawar menawar bagi anggota Dewan dengan para petani agar pada pemilu selanjutnya menang lagi.

Dengan adanya dana aspirasi, maka cerita memanipulasi bantuan dari pemerintah seolah bantuan dari kantong anggota Dewan sendiri menjadi sah.

Kalaupun dana aspirasi itu dianggap sah, lalu apa bedanya legislatif dengan eksekutif? Bukankah menjalankan pembangunan dan memenuhi aspirasi rakyat adalah kewajiban eksekutif?

Lagi-lagi, alasan bisa bisa dibuat: dana aspirasi penting karena selama ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di hampir semua daerah di Indonesia tidak mampu menyerap semua dana APBN!

Nah, alasan semacam ini jelas model alasannya Petruk! Petruk yang tiba-tiba jadi raja  dan merasa sakti sehingga bisa menuntaskan masalah.

Wuasssu…

Baca Juga: Hidup Karto Celeng! Hidup DPR!
Baca Juga: Karto Celeng Jadi Caleg
Baca: Nonton Bal-balan di Kampung Senayan
Baca Juga: Bang Sat dan 3/4 Potong Semangka
Baca Juga: Uang Rakyat = Uang Kita

Loading...