Beranda News Liputan Khusus Dana BOS Gagal Hentikan Praktik Pungli di Sekolah

Dana BOS Gagal Hentikan Praktik Pungli di Sekolah

595
BERBAGI
Pelatihan optimalisasi media sosial untuk mendukung Manajemen Transparan Akuntabel Partisipatif (MANTAP) pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), di Solo, 29 Oktober 2014. (Ist)

Teraslampung.com– Prihatin dengan maraknya pungutan yang kerap diminta sekolah meski menerima program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah, Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) menyerukan kepada publik khususnya orangtua/wali murid, pegiat pendidikan, dan media massa untuk bersama-sama mengkampanyekan penghentian pungutan liar di sekolah. Ajakan ini diserukan pada penyelenggaraan diskusi, pada 29 Oktober 2014 di Hotel Grand Sae, Solo, Jawa Tengah.

“Kesadaran dan ruang diskusi soal isu pendidikan perlu dibangun secara simultan agar publik yang memegang hak atas program BOS ini—khususnya murid, orangtua/wali murid—dapat melakukan kontrol terhadap implementasi program BOS di sekolahnya,” ujar Direktur YSKK, Suroto, di Solo, Rabu (29/10).

Dukungan para pegiat pendidikan dan media massa juga tak kalah penting untuk ikut mengawasi serta mendorong transparansi dan akuntabilitas terhadap program nasional ini.

Program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejatinya digagas untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar sembilan tahun mulai SD hingga SMP, dan memperluas akses pendidikan. Dengan program ini, berbagai pungutan, seperti tercantum di dalam Permendikbud Nomor 101 tahun 2013 diharapkan berkurang bahkan ditiadakan.

“Di Indonesia, jumlah anak-anak usia sekolah yang putus sekolah ketika mengenyam pendidikan dasar masih tinggi. Berdasarkan data Kemendikbud 2010, terdapat sekitar 1.8 juta anak yang putus sekolah setiap tahun. Salah satu penyebab utamanya adalah faktor ekonomi,” papar Suroto.

Menurutnya, dana BOS seharusnya menghapuskan berbagai pungutan dan menjadi penyelamat bagi para pelajar miskin di tingkat pendidikan dasar baik di sekolah negeri maupun swasta.  Namun, sejak diterbitkannya Permendikbud Nomor 44 tahun 2012 mengenai Pungutan dan Sumbangan, banyak sekolah menginterpretasikan keputusan pemerintah ini sebagai legitimasi pungutan pendidikan meski sekolah sudah menerima dana BOS.

“Banyak sekoah yang menerima dana BOS dari pemerintah justru menafsirkan Permendikbud sebagai ‘senjata’ untuk melegalkan pungutan kepada orangtua murid. Padahal, di dalam peraturan tersebut dijelaskan secara gamblang mengenai pengertian sumbangan dan pungutan. Berbagai jenis pungutan yang diibebankan kepada orang tua siswa antara lain berbentuk uang pendaftaran, bangunan, seragam sekolah dan olahraga, pengadaan komputer, dan lain sebagainya,” kata dia.

Selain salah diartikan, menurut Suroto, pungutan oleh penyelenggara pendidikan juga bertentangan dengan UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 Pasal 11 ayat (2), yang mencantumkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

YSKK yakin bahwa peran serta masyarakat (pro-aktif) masyarakat dalam membangun pendidikan akan dapat mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berkepribadian. Organisasi yang didirikan pada Mei 2001 ini berkomitmen untuk terus menggalakkan peran serta masyarakat.

Saat ini, YSKK menginisiasi pengembangan sekolah MANTAP (Manajemen Transparan Akuntabel Partisipatif) untuk pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Organisasi ini mendampingi enam SD dan SMP negeri di tiga provinsi, agar menjadi sekolah yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan BOS. Ketiga provinsi tersebut adalah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Lampung.

Pada akhir tahun 2013, YSKK bersama dengan Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan Nasional (GEMA PENA), melakukan penelitian mengenai implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di 222 sekolah (110 SD dan 112 SMP) di 20 kabupaten/kota di delapan provinsi yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DIY, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), DKI Jakarta, Banten, dan Lampung.

Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kebanyakan sekolah masih belum dapat mengelola dana BOS secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Selain itu, ditemukan juga beberapa kasus penyalahgunaan dana, kurang transparannya sekolah terkait informasi BOS, dan absennya sistem pemantauan yang efektif.

Loading...