Dari Jakarta ke Nusantara?

Dr. Syarief Makhya (Foto: Istimewa)
Bagikan/Suka/Tweet:

Oleh Syarief Makhya
Akademisi FISIP Unila

UU Ibu Kota Negara (IKN) telah resmi disahkan DPR RI pada 18 Januari 2022. UU IKN menetapkan Kalimantan Timur atau Nusantara, tepatnya secara administratif di dua kabupaten, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara (Kecamatan Penajam dan Sepaku) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, dan Samboja) menjadi Ibu Kota Negara. Ibu Kota Negara pengganti Jakarta itu akan diresmikan sebelum tahun 2024. Presiden Jokowi memberi nama IKN baru itu Nusantara.

Dalam perkembangan terakhir, UU IKN sedang digugat ke MK oleh para aktivis yang tidak setuju dengan pemindahan Ibu Kota tersebut. Idealnya, perdebatan pro kontra terhadap pemindahan ibu kota seharusnya sebelum diketok palu oleh DPR, tetapi tradisi pembuatan kebijakan di Indonesia perdebatan itu justru muncul pasca-disahkannya UU.

Aksi gugatan ke MK atau munculnya gelombang protes masyarakat terhadap pemerintah tidak cukup ampuh untuk memengaruhi sikap pemerintah dalam mengambil keputusan. Mereka yang melakukan protes belakangan ini sebagian mengambil sikap moderat, bukan menolak tetapi menunda pembangunan IKN karena kondisi Covid-19 masih belum pulih dan alasan lain ketidakjelasan kesinambungan anggaran yang semula akan didanai pihak ketiga, kini sebagian akan digelontorkan dari APBN.

Jika ditilik ke belakang, argumentasi pemindahan ibu kota bahwa Jakarta dianggap sudah tidak layak menjadi pusat pemerintahan, alasan kesemrawutan kota, kepadatan penduduk, ketimpangan pembangunan, kenyamanan bekerja, lingkungan alam, sampai pada alasan ekonomi politik sudah dikaji oleh para ahli, simpulannya Jakarta tidak layak sebagai pusat pemerintahan saat ini dan jangka panjang.

Wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya sudah lama digulirkan bahkan ide itu sudah dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Di era Presiden Soeharto melalui Keputusan Presiden Nomor 1/1997, tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri, Ibu Kota Jakarta rencananya akan dipindahkan ke Daerah Jonggol.

Pemindahan ibu kota kembali diwacanakan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2010. SBY menawarkan opsi untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota Jakarta. Pertama, mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota maupun pusat pemerintahan dengan pembenahan total. Kedua, Jakarta tetap menjadi ibu kota, tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain.
Akhirnya di era Pemerintahan Jokowi, Pemindahan Ibu Kota Jakarta, akhirnya diimplementasikan.

Alasan pemindahan Ibu Kota Jakarta selalu dihubungkan dengan kemacetan lalu lintas, kepadatan penduduk, dan daya dukung Jakarta sebagai pusat bisnis dan pusat pemerintahan sudah tidak memungkinkan lagi berada di Jakarta. Diprediksi akan terjadi ketimpangan kegiatan ekonomi antara wilayah Jabodetabek dengan daerah lainnya atau terjadi terjadi penumpukan luar biasa di suatu wilayah di Indonesia yang mungkin dalam jangka pendek bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi jangka panjang malah menghambat (liputan6.com, diakses 30/10)

Alasan – alasan di atas sebenarnya sangat layak untuk memindahkan Pusat Pemerintahan dari Jakarta ke Palangkaraya, tetapi memindahkan pusat pemerintahan atau ibu kota Negara, tidak cukup dipahami dengan alasan kemacetan lalu lintas, ketimpangan ekonomi atau kepadatan jumlah penduduk.

Membicarakan permindahan pusat pemerintahan bukan hanya dipahami dalam arti permindahan lokasi secara georafis sebagaimana yang terjadi sekarang ini, tetapi juga perlu ada perubahan pemahaman Ibu Kota Negara sebagai pusat pemerintahan.

Pusat Pemerintahan

Pusat pemerintahan adalah pusat pemerintahan suatu Negara tempat bekerjanya lembaga eksekutif, legistatif dan yudikatif yang berkedudukan di ibu kota negara. Dengan demikian, pusat pemerintahan sering diidentikkan dengan ibu kota negara, walaupun di beberapa negara pusat pemerintahan tidak harus berada di ibu kota negara. Di Indonesia pusat pemerintahan dan Ibu Kota Negara berada di satu kota yang berlokasi di Jakarta.

Dalam perspektif studi pemerintahan keberadaan pusat pemerintahan dan ibu kota negara akan berhubungan dengan pusat kekuasaan. Pusat kekuasaan adalah tempat pengambilan keputusan tertinggi oleh pemerintah pusat. Jadi, pusat pemerintahan tidak menunjuk pada lokasi tempat pemerintahan pusat berada. Presiden bisa saja bersama menteri-menterinya mengambil keputusan di Yogyakarta; tanpa harus dilakukan di Jakarta. Namun, secara umum pusat pemerintahan juga diartikan tempat bekerjanya dan berdomisilinya para penyelenggara negara atau pemerintahan. Oleh karena itu, dalam pemahaman ini pusat pemerintahan identik dengan ibu kota negara sebagai tempat atau lokasi pemerintahan.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, secara administrasi pemerintahan berdasarkan UUD 1945 dan UU Pemerintahan Daerah, pemerintah terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara hirarkis keberadaan pemerintah pusat diatur secara yuridisi berdasarkan pembagian kewenangan sehingga secara fungsional urusan penyelenggaraan pemerintahan terdistribusi dalam pembagian urusan.

Jadi, sebenarnya hakikat pemerintahan terpusat di Pemerintahan Pusat. Oleh karena itu, kedudukan dan keberadaan pemerintah pusat menjadi sangat penting dalam menentukan keberadaan negara.

Bagaimana implikasinya dengan lokasi pemerintahan? Lokasi dan keberadaan pemerintahan berimplikasi pada persoalan keamanan, politik, ekonomi, pemerataan pembangunan, infrastruktur dan ketahanan nasional serta akses ke pusat kekuasaaan. Oleh karena itu, menentukan lokasi pusat pemerintahan / ibu kota Negara harus didasarkan pada kelayakan dimensi tersebut. Ide Bung Karno memindahkan Jakarta ke Palangkaraya 40 tahun yang lalu bisa jadi pertimbangan lokasi Palangkaraya yang berada di tengah Indonesia sangat strategis baik dari aspek politik, ekonomi, maupun pertahanan nasional.

Pusat pemerintahan sekarang ini didefinisikan sebagai pusat kewewenangan yang menumpuk di sejumlah kementerian, pusat kegiatan ekonomi, pusat pengambilan keutusan, tempat berdomisilisi para pejabat publik dan pemerintahan, pusat administrasi pemerintahan, tempat simbol-simbol kenegaraan, pusat pertahanan keamanana dsb. Kalau konsep pusat pemerintahan tersebut masih dipertahankan, maka kendati secara teknis lokasi dipindahkan tidak akan mengubah proses penyelenggaraan pemerintahan masih dikuasi oleh dominasi pemerintah pusat dalam penguasaan sumberdaya dan penegambilan keputusan yang akan berakibat merugikan daerah-daerah.

Oleh karena itu, dalam pemaknaan tersebut pusat pemerintahan jangan dipahami dalam pengertian teknis, tetapi juga sebenanya di dalamnya ada kepeningan ekonomi politik yang menguntungan sumber daya yang mengusai di pusat pemerintahan tersebut.***