Darurat Distribusi Obat Covid-19: Memotong Mata Rantai dan Melumpuhkan Mafia

  • Bagikan
Dr. Andi Desfiandi

Oleh: Andi Desfiandi*

Kita sudah lama mendengar dan melihat bahwa obat-obatan, vitamin, oksigen hilang dan habis di pasaran, bahkan di falitas kesehatan (falkes) dan apotik besar sekalipun. Kalaupun tersedia harganyapun sudah tidak manusiawi dan masuk akal lagi. Harga obat, vitamin, dan oksigen  bahkan bisa di atas 500% dari harga normal.

Walaupun kemudian pabrik-pabrik sudah meningkatkan kapasitas produksinya, tetapi dampaknya tidak signifikan. Produk-produk tersebut masih sangat sulit didapatkan karena tetap masih langka.
Meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk memecahkan masalah tersebut, termasuk dengan membuat platform untuk pengecekan ketersediaan obat-obatan,  tetapi tetap saja akan sulit memotong mata rantai mafia distribusi obat.

Penyebab kelangkaan bisa saja karena pasokan (supply) yang  kurang akibat permintaan atau kebutuhan (demand) yang lebih tinggi di pasar. Demand yang tinggi bisa akibat demand yang melebihi supply secara alami tetapi bisa saja akibat panic buying, aksi “spekulan dajjal” yang memborong untuk keuntungan pribadi atau bahkan “mafia” yang sengaja “menghilangkan stok secara virtual” agar bisa menaikkan harga jual.

Salah satu cara untuk menghilangkan lingkaran setan tsb adalah dengan memusatkan distribusi kepada satu  atau dua institusi yg dianggap kredibel dan memiliki struktur lengkap hingga ke tingkatan desa di seluruh indonesia. Dengan begitu, akan lebih mudah mendata kebutuhan dan stok secara real time dan akurat, kemudian institusi tersebut yang kemudian mendistribusikannya ke rumah sakit, apotek, puskesmas dan faskes di seluruh tingkatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah dan tingkatan.

Hal tersebut akan memotong mata rantai distribusi, memastikan harga sesuai dengan ketetapan pemerintah, menjamin ketersediaan stok, menjamin distribusi, dan menjamin tidak akan ada lagi spekulan dan mafia disetiap tingkatan distribusi.

Pemerintah akan lebih mudah melakukan pengawasan terhadap obat-obatan, vaksin dan oksigen termasuk juga bahkan bantuan sosial akan bisa lebih akurat dan tepat sasaran karena dikelola oleh satu institusi yang memiliki sumberdaya sangat besar. Institusi tersebut bekerjasama dengan Satgas Covid-19 di setiap tingkatan, rumah sakit, falkes dan organisasi lainnya yang terkait.

Keakuratan dan  validitas data akan tetap menjadi kunci sukses dari sistem distribusi darurat ini. Sistem ini seharusnya bisa dilakukan pemerintah karena kedaruratannya dengan penekanan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dan harus dilakukan dengan cara yang darurat serta luar biasa juga.

Menurut saya institusi yang memiliki kualifikasi tersebut saat ini adalah TNI dan Polri karena mereka memiliki sistem komando yg sudah teruji dan memiliki struktur hingga ke desa dengan anggota yang sangat banyak. Sistem darurat ini hanya berlaku saat pandemi masih belum bisa tertasi dan saat sudah normal kembali maka sistim distribusi kembali ke hukum pasar.

Pemerintah sebenarnya sudah memulainya dengan menggandeng TNI dan Polri dalam pelaksanaan vaksin, hasilnya cukup baik tapi dalam kenyataannya masih ada tumpang tindih (overlapping) dengan institusi lainnya yang juga melakukan vaksinasi. Program tersebut akan jauh lebih efektif dan efisien apabila misalnya TNI dan Polri yang bertanggungjawab penuh dalam distibusinya, tetapi bekerjasama dengan pihak lain misalnya satgas Covid-19 daerah, BUMN, ormas, dll.

Sistem tersebut juga dilakukan untuk obat-obatan khusus covid, vitamin, dan juga oksigen. Sehingga, vaksinasi, obat-obatan khusus Covid-19, vitamin,dan oksigen dikelola Polri dan TNI saja sekalian. Sebab, jika terlalu banyak institusi yang memiliki kewenangan dan tugas yg sama maka akan semakin tumpang tindih dalan pelaksanaan dan juga pengawasannya menjadi lebih sulit.***

* Dr. Andi Desfiandi, M.A. adalah Ketua Yayasan Alfian Husin

  • Bagikan