Datanya Bertolak Belakang dengan Lembaga Survei Kredibel, Luhut Tetap Bantah Manipulasi Big Data Soal Penundaan Pemilu 2024

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate memberikan pernyataan tentang Digital Economy Working Group (DEWG) di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Maret 2022. Foto: TEMPO/Francisca Christy Rosana
Bagikan/Suka/Tweet:

TERASLAMPUNG.COM — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim big data yang dia ungkapkan mengenai penundaan Pemilu 2024 tak mengada-ada. Dia membantah tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut.

“Ya pasti ada. Masa bohong?” ujar Luhut saat ditemui di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Maret 2022.

Dalam sebuah wawancara di media sosial YouTube, Luhut mengklaim memiliki data bahwa wacana penundaan pemilu didukung oleh 110 juta warganet. Klaim yang sama pernah disuarakan oleh Ketua Umum Partai Keadilan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Muhaimin menyatakan dari 100 juta akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.

Luhut menuturkan big data ini didukung oleh teknologi yang sudah berkembang pesat. Namun Luhut tidak menjawab saat diminta membuka lebih lanjut kepada publik.

Dia hanya berujar, berdasarkan data yang dihimpun, dirinya banyak mendapat pertanyaan dan masukan dari masyarakat tentang pelaksanaan pemilihan presiden mendatang. Dia menilai Pemilu 2024 terkesan buru-buru. Luhut pun menyatakan lelah karena harus melawan rekan-rekannya sendiri sesama pendukung Presiden Jokowi.

“Kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga mendengar istilah kadrun lawan kadrun. Kita mau damai. itu saja sebenarnya,” tutur dia.

Di sisi lain, Luhut mengatakan pemerintah sedang disibukkan dengan penanganan pandemi Covid-19. Di tengah kebutuhan anggaran untuk pemulihan ekonomi dan upaya menekan defisit APBN, pemerintah mesti mengeluarkan dana yang besar untuk Pemilu 2024.

“Kenapa duit begitu besar? Itu kan banyak mengenai pilpres mau dihabisin sekarang. Mbok nanti, kita sedang sibuk dengan kenaikan covid. Keadaan masih begini. Itu pertanyaan,” kata Luhut.

Klaim Luhut dan Muhaimin soal big data itu diragukan oleh berbagai kalangan. Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, misalnya, mempertanyakan validitas data para pejabat pemerintah itu.

“Sumber klaim data 110 juta netizen bicara soal presiden 3 periode atau perpanjangan itu dari mana?” cuitnya dalam akun twitter @ismailfahmi. Fahmi telah mengizinkan cuitannya dikutip.

Direktur Eksekutif IndoStrategic Ahmad Khoirul Umam pun menyatakan Luhut melakukan manipulasi informasi.

“Yang disampaikan Pak Luhut itu jelas itu adalah manipulasi informasi. Data 110 juta itu jelas, tidak merepresentasikan apapun karena tidak ada konfirmasi data yang mana,” kata pakar ilmu politik ini dalam diskusi Total Politik di Jakarta, Ahad, 13 Maret 2022.

Sejumlah Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga sebelumnya sempat mengajukan sejumlah kritik kepada Luhut Binsar Pandjaitan. Mereka meminta Luhut bekerja sesuai proporsinya sebagai Menkomarinves serta tak ikut campur soal politik.

Apa yang dikatakan Luhut bertolak belakang dengan hasil survei sejumlah lembaga survei kredibel. Hasil survei LSI Deny JA dan Charta Politika menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak setuju masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode.

Menurut hasil survei LSY Denny JA, mayoritas pendukung calon presiden (Capres) 2024 menolak wacana penundan Pemilu Serentak 2024. Mayoritas pendukung capres 2024 juga menolak  wacana jabatan presiden tiga periode.

“Mayoritas pendukung para capres 2024 menentang baik isu penundaan pemilu ataupun presiden tiga periode,” kata peneliti LSI Denny JA, Adian Sopa, Kamis, 10 Maret 2022.

Menurut Sopa, pendukung kandidat capres 2024 yang menyatakan menolak terhadap penundaan Pemilu 2024 antara lain, pendukung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyatakan menolak sebesar 78 persen. Hanya 7,1 persen setuju penundaan Pemilu 2024.

Sementara itu, pendukung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menolak penundaan Pemilu sebesar 75 persen. Pendukung Gubernu DKI Jakarta Anies Baswedan yang menolak sebesar 76,7 persen.

Pendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebesar 69,3 persen menyatakan tidak setuju penundaan pemilu yang bergulir.

Pendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga melakukan penolakan penundaan Pemilu.

“Jumlah, hampir 60 persen pemilih capres menyatakan tidak setuju. Tentu menjadi menarik, teryata pendukung capres menyatakan ketidaksetujuannya,” jelas Adian Sopa.

Hasil survei Charta Politika Indonesia yang dirilis pada akhir Februari 2022 menunjukkan bahwa 61,3 persen responden tidak setuju masa jabatan presiden 3 periode.

“Mayoritas responden menyatakan tidak setuju dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden selama 3 periode,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, Minggu (28/3/2021).

Sementara itu, 13,9 persen  menyatakan setuju dan 24,8 persen tidak tahu.

TEMPO/ DBS