Debat Paslon Kepala Daerah Bandarlampung, Reihana Soroti Buruknya Pelayanan E-KTP

Debat pertama calon walikota dan wakil walikota 2024 Paslon nomor 1 Reihana - Aryodhia Febriansa (kiri) dan Paslon nomor 2 Eva Dwiana - Deddy Amarullah (kanan).
Debat pertama calon walikota dan wakil walikota 2024 Paslon nomor 1 Reihana - Aryodhia Febriansa (kiri) dan Paslon nomor 2 Eva Dwiana - Deddy Amarullah (kanan).
Bagikan/Suka/Tweet:

TERASLAMPUNG.COM — Debat publik calon walikota dan wakil walikota Bandarlampung 2024 digelar di Ballroom Hotel Emersia, Bandarlampung, Senin malam 28,  Oktober 2024.  Debat pertama ini mengambil tema ‘Tata Kelola Pemerintahan’. Salah satu yang disoroti adalah sulitnya mengakses dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Pasangan calon (Paslon) nomor 1 Reihana – Aryodhia Febriansa mengungkapkan keluhan dari masyarakat yang sulit membuat dokumen kependudukan di Disdukcapil yang berada di Gedung Satu Atap (Satap).

“Saya banyak mendengar keluhan masyarakat terkait pembuatan e-KTP di Disdukcapil. Harusnya disiapkan petugas yang membimbing masyarakat yang kesulitan membuat dokumen kependudukan karena sekarang sudah menggunakan aplikasi/internet,” ungkapnya.

“Dan yang lebih aneh lagi, untuk Indentitas Kependudukan Digital (IKD), Kota Bandarlampung di bawah Kabupaten Mesuji,” tambahnya.

Paslon nomor 2 Eva Dwiana – Deddy Amarullah yang juga petahana menjelaskan bahwa keterlambatan dalam pembuatan e-KTP bukan dari Disdukcapil tapi dari pusat.

Setiap hari saya keliling ke Dukcapil dan saya menemukan terjadi keterlambatan karena modenya kurang dari pusat. Untuk meningkatkan pelayanan, kami juga mengantarkan e-KTP yang sudah selesai ke masyarakat yang tidak dapat datang ke Kantor Disdukcapil,” jelasnya.

“Jika kami terpilih kembali kami akan meningkatkan pelayanan Disdukcapil lebih baik lagi dan saya mendapat janji dari pemerintah pusat yang akan membantu layanan elektronik untuk pelayanan dokumen kependudukan,” ungkapnya.

Berikutnya moderator menanyakan kepada kedua Paslon tentang pengawasan dari masyarakat proyek-proyek infrastruktur di Kota Bandarlampung. Menurut survei Universitas Lampung (Unila) pengawasan masyarakat dalam kegiatan proyek-proyek tersebut masih rendah.

Terlihat kedua pasangan sangat kesulitan menjawabnya. Eva Dwiana menjelaskan sudah melakukan pembangunan infrastruktur atau perbaikan jalan di wilayah perkampungan. Ia lebih menjelaskan aturan proyek yang normatif seperti lelang dan e-catalog.

Sementara itu, Ketua KPU Dedi Triadi dalam sambutannya debat dengan tema Tata Kelola Pemerintah’ kedua Paslon mengadu gagasannya yang menghasilkan program terkait dengan pembangunan lima tahun.

“Debat ini juga diharapkan memberikan pendidikan politik kepada 750 ribu orang pemilih,” harapnya.

Dandy Ibrahim