Beranda Iklan Advetorial DPRD Lampung Dedi Afrizal : Hari Perawat Momentum Untuk Perbaiki Nasib Perawat se-Lampung

Dedi Afrizal : Hari Perawat Momentum Untuk Perbaiki Nasib Perawat se-Lampung

246
BERBAGI
Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal

TERASLAMPUNG.COM–Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal berharap para perawat dapat menyuarakan nasib perawat se-Provinsi Lampung kedepan dan ikut serta membangun Lampung di bidang kesehatan.

Dedi mengatakan, moment ini merupakan aksi dalam rangka memperingati hari perawat sedunia, kita jadikan moment ini menyuarakan nasib perawat se-Provinsi Lampung.
” Hari ini tenaga perawat Se-Lampung yang kembali menyuarakan penolakan terhadap upah tak layak serta penerapan tenaga kerja sukarela(TKS) yang dinilai sangat merugikan.
Bagaimana kedepan perawat ikut serta membangun Lampung di bidang kesehatan,” kata Dedi di Balai Keratun, Jumat (12/5/2017)

Menurut Dedi jumlah kelulusan tenaga perawat saat ini di Provinsi Lampung mencapai 1.100 sampai 1.300 perawat pertahunnya. Dengan ada momentum ini berharap pemerintah pusat bisa mengangkat perawat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), karena terjadi penumpukan daya sektor tenaga kerja merendah jadi pontensial pengangguran sangat tinggi di Provinsi Lampung maupun nasional.

Sehingga munculah Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang saat ini status tidak jelas, begitu juga upah yang juga tidak jelas. Mereka bekerja hanya ditempatkan sebagai pembantu karena belas kasihan. Gaji diberikan juga suka-suka ada yang mendapat gaji Rp 200-300 ribu, mereka tidak dihargai secara manusiawi dan tidak sebanding dengan biaya kuliah jurusan perawat cukup mahal.” Jadi ini benar-benar harus di perhatiaan pemerintah pusat ke daerah bagaimana perawat TKS kedepan bisa benar-benar di perlakukan lebih baik,” jelas Dedi Afrizal sebagai Ketua PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia).

Dedi berharap pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Lampung mencari solusi bagaimana perawat bisa diangkat menjadi tenaga Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kontrak (P3K) dan pengangkatan pegawai Pemerintah dengan perjanjian khusus tenaga kontrak ini sudah di atur dalam Undang-undang. Lalu kemudian kita mendorong tenaga kerja perawat yang honorer sudah mencapai 17 tahun dapat diangkat menjadi pegawai ASN.

“Pemerintah pusat menurut saya sudah diskriminatif mengangkat 39.000 tenaga kerja bidan. Sedangkan tidak satupun pengkatan tenaga perawat. Ini sudah jelas apa yang dilakukan pemerintah pusat kurang profesional dalam pengangkatan tenaga kerja,” ujarnya.

“Jadi saya berharap pemerintah Provinsi Lampung melalui Gubernur Lampung dapat memberikan surat ke pemerintah pusat dalam pengangkatan tenaga kerja perawat yang saat ini sudah menjadi tenaga honorer atau TKS sampai 5 tahun.”

ADVETORIAL

Loading...