Defisit Tanggung Jawab dalam Menangani Pandemi Covid-19

  • Bagikan
Dr. Syarief Makhya (Foto: Istimewa)

Oleh Syarief Makhya
Akademisi FISIP Universitas Lampung

Baru-baru ini warga yang terpapar Covid-19 banyak yang membutuhkan oksigen. Pasien Covid-19 yang saturasinya turun secara medis hanya bisa dibantu oksigen tambahan; jika saturasi atau kadar oksigen dalam darah turun jauh dari batasan normal bisa menyebabkan kematian. Jadi, ketersedian oksigen menjadi sangat vital dalam membantu pengobatan pasien Covid; ketersediaan oksigen merupakan hal esensial yang harus segera dipenuhi di tengah kenaikan kasus Covid 19 (kompas.com).

Tidak hanya ketersedian oksigen yang kurang, tetapi akhir-akhir juga ini banyak warga yang terpapar Covid melakukan isolasi mandiri (isoman), warga yang melakukan isoman, karena alasan rumah sakit penuh, tidak sanggup lagi menampung pasien Covid, suasana rumah sakit yang menyeramkan dan risiko tertular Covid-19 tinggi. Sementara warga yang melakukan isolasi mandiri  tidak memperoleh peman tauan dari dokter yang ditugaskan secara khusus untuk memeriksa dan memberikan obat pasien Covid.

Mereka betul-betul mandiri, pasrah, ikhitiar seadanya dan doa, itulah gambaran warga yang terpapar Covid-19 dengan isoman. Pada hal seharusnya, warga yang melakukan isoman, ada petugas kesehatan (nakes) dari Puskesmas atau Rumah Sakit yang melakukan pemantauan keliling untuk memberikan pemeriksaan dan pemantauan mereka yang terpapar Covid-19.

Persoalan lain, dampak dari pemberlauan PSBB dan PPKM , khususnya bagi warga yang tidak memiliki penghasilan tetap dan penghasilan mereka sangat tergantung usaha sehari-hari di pasar tradisonal, pengusaha ritel, hotel, parawisata, pedagang biasa, dst. Upaya Negara untuk membantu mereka belum sepenuhnya optimal, sehingga banyak pekerja yang terkena PHK dan usahanya bangkurut. Dalam situasi ini, lagi-lagi negara punya keterbatasan dari sisi anggaran, lambat mengambil keputusan, dan tidak mau menerima risiko yang terlalu besar.

Defisit Tanggung Jawab

Covid-19 oleh Pemerintah sudah ditetapkan sebagai status darurat kesehatan, maka konsekuensinya pemerintah bertanggungjawab untuk mengatasi Covid -19. Bentuk tanggungjawab tersebut yaitu pemerintah harus memiliki kapasitas untuk mencegah, mengobati, dan mengendalikan pandemi Covid-19. Oleh karena itu, anggaran, ketersedian obat dan oksigen, fasilitas kesehatan, dokter, tenaga medis, rumah sakit dan bentuk fasilitas lainnya sepenuhnya adalah tanggung jawab pemerintah.

Selain itu, dampak akibat Covid-19 akibat risiko PSBB atau PPKM terutama mereka yang tidak mimiliki penghasilan tetap harus menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah. Dengan demikian, pemerintah harus menyiapkan anggaran untuk bantuan sosial yang bisa membantu kesulitan masyarakat yang terkena dampak kebijakan PSBB dan PPKM.  Namun, tanggung jawab pemerintah dalam realitasnya tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan karena persoalan keterbatasan anggaran, proses pengambilan keputusan yang cenderung lamban, tidak tegas dan tidak mau mengambil risiko yang terlalu besar, informasi dan komunikasi yang tidak terkelola dengan baik dan manajeman penanganan Covid-19 yang tidak terkontrol, tidak antisipatif, dan kecenderungan masyarakat khususnya di lapisan masyarakat bawah yang abai terhadap prokes.

Pemerintah pada akhirnya menjadi defisit tanggung jawab dalam menangani Covid-19, karena risiko kebijakan Covid-19 tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Misalnya, mereka yang terkena dampak kebijakan PPKM, tidak ada intervensi pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat atau para pelaku bisnis secara menyeluruh.

Pemerintah masih menerapkan kebijakan yang paradok yaitu disatu sisi dilakukan pencegahan mobilitas sosial melalui kebijakan PSBB dan PPKM, tetapi disi lain dari sisi ekonomi pemerintah masih memberi kelonggaran untuk tetap bisa bertahan dan kontributif terhadap pemasukan negara.
Pademi Covid 19 masih akan berlangsung terus tanpa kejelasan sampai kapan akan berakhir dan penuh tidak pastian. Upaya pemerintah melakukan program vaksinasi sampai sekarang belum kelihatan hasilnya sementara korban kematian akibat Covid kian hari semakin bertambah.

Di masyarakat sudah mulai muncul tanda-tanda frustrasi mengahadapi Covid-19. Di Yogyakarta, di jalan Malioboro sudah dipasang bendera putih sebagai simbol berkabung dari para pedagang kaki lima (PKL) Malioboro. Mereka mengaku menyerah usai nyaris sebulan menjalani Pemberlakuan Pembatasan

Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat dan level 4 yang membuat pendapatan kian sepi.
Ojeg online (OJOL) di Bandung berunjuk rasa mereka akan terus mengalami kesulitan mendapatkan penghasilan kalau PPKM diperpanjang. Fenomena lain masyarakat sudah mulai membandel terhadap himbauan pemerintah untuk menjaga Prokes, juga mereka sudah merasa terganggu kalau diminta untuk test swab, antigen, dsb.

Kapasitas Negara

Kapasitas dan tanggung jawab negara dalam penanganan Covid, kendati banyak tantangan dan kekurangan tidak boleh frustrasi dan harus mampu menutupi kelemahan tersebut. Pemerintah harus terus menerus mencari alternatif kebijakan yang efektif, membangun trust, mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko yang terburuk, mengelola informasi dan komunikasi yang efektif, pemberian sanksi yang tegas terhadap warga yang memanfaatkan keuntungan politis dari Covid-19, dan saatnya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, para ketua RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Desa dan tokoh-tokoh agama yang tahu persis perilaku masyarakat dalam mencegah Covid-19.***

  • Bagikan