Opini  

‘Deja Vu’ Inaugurasi Pejabat Pemkab Lampung Utara?

Pelantikan pejabat Pemkab Lampung Utara dengan pengaturan jarak antar pejabat yang dilantik sesuai Protokol Kesehatan pada Pandemi Covid-19, Rabu (6/1/2021).
Pelantikan pejabat Pemkab Lampung Utara dengan pengaturan jarak antar pejabat yang dilantik sesuai Protokol Kesehatan pada Pandemi Covid-19, Rabu (6/1/2021).
Bagikan/Suka/Tweet:

Feaby Handana

Baru – baru ini, komposisi pejabat Pemkab Lampung Utara mengalami perubahan. Tak kurang dari 213 pejabat administrator (eselon III) dan pejabat pengawas (eselon IV) yang mengalami perubahan posisi atau mendapat promosi.

Perubahan ini ditujukan untuk membawa angin segar dalam roda organisasi. Dengan perubahan posisi itu tentunya diharapkan kinerja mereka akan semakin meningkat. Muaranya sudah barang pasti kepuasan rakyat.

Perubahan komposisi pejabat ini disebut – sebut telah mengacu pada aturan yang berlaku. Aturan yang digunakan ialah Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017.

‎Apa yang disebutkan ini memang sudah seharusnya dilakukan. Sebab, sebagai teladan rakyat, Pemkab Lampung Utara tak mempunyai pilihan selain untuk tunduk terhadap aturan. Apa pun aturan itu, semuanya harus dijalankan tanpa ada pengecualian.

Sayangnya, langkah itu sepertinya tidak sepenuhnya dilakukan. Itu dibuktikan dengan adanya indikasi sejumlah pelanggaran dalam proses perombakan komposisi tersebut. Indikasi pelanggaran yang paling menyita perhatian adalah pencopotan jabatan sejumlah pejabat.

Bukan hanya satu atau dua orang melainkan lebih dari 60-an orang. Tepatnya, jumlah mereka ada 65 orang. Pencopotan para pejabat itu diduga melanggar Peraturan Pemerintah/PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang pelaksanaan PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002, Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam aturan – aturan tersebut jelas disebutkan bahwa pemberhentian seseorang dari jabatan haruslah memiliki alasan yang jelas. Kriteria – kriteria yang diwajibkan pun telah secara rinci disebutkan di dalamnya. Pelbagai kriteria itu di antaranya ialah mengundurkan diri, diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar, ditugaskan secara penuh di luar jabatan administrasi, tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Ketentuan mengenai kriteria itu diatur di pasal 10 dalam PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002 dan ‎pasal 64 (1) pada PP Nomor 11 Tahun 2017, dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002.

Kriteria ketat yang sengaja ditetapkan oleh Pemerintah Pusat tersebut bukanlah tanpa alasan. Tujuannya mungkin untuk memberikan kenyamanan kepada para pejabat yang sedang diberikan amanah jabatan. Sebab, mereka yang di sana sangat menyadari bahwa kenyamanan itu menjadi kunci utama seorang pejabat dalam bekerja.

Dengan begitu, pejabat – pejabat tersebut dapat berkonsentrasi penuh untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya saat bekerja tanpa ada perasaan was – was akan dicopot dari jabatannya sewaktu – waktu. Peluang pencopotan semena – mena inilah yang hendak ditutup oleh Pemerintah Pusat melalui kriteria – kriteria di atas.

Kendati demikian, Pemerintah Pusat juga tidak menutup rapat celah untuk membebastugaskan para pejabat tersebut. Meski kecil, masih ada celah untuk menuju ke sana. Syaratnya, si pejabat haruslah melakukan kesalahan fatal seperti yang diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021. Hanya mereka yang melanggar disiplin berat saja yang layak mendapatkannya. Jika tidak, ya aturannya tidak berlaku.

Yang perlu digarisbawahi di sini adalah pembebastugasan itu sifatnya hanya sementara. Bukannya permanen. Dikatakan sementara karena pencopotan itu hanya berlaku untuk dua belas bulan lamanya. Penjatuhan hukuman disiplin berat ini diatur dalam pasal 14 pada PP tentang Disiplin PNS. Penetapan hukuman disiplin bagi pejabat administrator dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/PPK (bupati) seperti yang tertuang dalam pasal 18 ayat 3 (c) pada PP mengenai displin tersebut.

Meski begitu, sebelum menuju ke arah sana, pejabat yang bersangkutan harus terlebih dulu dipanggil dan diperiksa. Hasil pemeriksaan pun wajib dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh atasan langsung dari si pejabat. Hal – hal tersebut diatur dalam pasal 26 – 27 di PP yang sama.

Mekanisme yang diwajibkan itulah yang diduga kuat tidak dijalankan oleh pihak pemkab. Pengakuan sejumlah pejabat yang dicopot jabatannya semakin menguatkan dugaan itu. Jangankan terkena hukuman disiplin, diperiksa atau ditegur pun tidak pernah. Atasan mereka atau pun pihak inspektorat tak pernah melakukan itu pada mereka.

Kalau mau jujur, sedari awal pihak pemkab sepertinya telah melakukan kesalahan. Mestinya undangan pelantikan itu disampaikan satu hari sebelum tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan. Ketentuan itu diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017. Faktanya, ada pejabat yang baru mendapatkan undangan itu beberapa jam sebelum pelantikan.

Konyolnya lagi, ternyata perubahan susunan pejabat itu juga tidak terlalu memperhatikan urusan senior kepangkatan. Terdapat sejumlah posisi yang mengalami hal itu. Pejabat baru yang ditunjuk ternyata masih kalah pangkatnya dengan pejabat yang digantikannya. Belum lagi, ada mantan bawahan yang mendapat jabatan lebih tinggi dibandingkan mantan atasannya meski dimutasikan ke tempat yang sama.

Kondisi ini jelas akan berdampak sangat buruk. Sebab, sudah barang tentu mental mantan pimpinan yang kini menjadi bawahan itu akan tertekan. Akibatnya, kinerja mereka pun pasti tidak akan maksimal. Kalau sudah begitu, angin segar yang diharapkan dari perubahan komposisi tersebut tak akan pernah tercapai.

Di lain pihak, bukan Pemkab Lampung Utara namanya jika kehabisan akal. Dugaan pelanggaran itu dibantah habis – habisan oleh mereka. Mereka mengklaim jika telah sesuai aturan. ‎Pembebastugasan puluhan pejabat itu telah sesuai dengan aturan yang ada. Aturan itu ialah Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 100 Tahun 200, PP nomor 11 Tahun 2017.

Keputusan ini juga sebelumnya mengacu pada pertimbangan tim penilai kinerja dari beberapa variabel yang dinilai. Namun, hasil penilaian merupakan hanya menjadi konsumsi masing – masing ASN. Menurutnya, mereka yang saat ini berstatus sebagai pelaksana bukanlah dibebastugaskan dari jabatan. Sebab, status pelaksana itu merupakan bagian dari jabatan struktural.

Sayangnya, mereka sepertinya sedikit lupa jika ‎jabatan pelaksana itu merupakan tingkatan terendah dalam jenjang jabatan administrasi. Jabatan pelaksana pun diadakan melalui pengadaan PNS dan bukannya seperti yang terjadi. Lain halnya jika (mantan) pejabat – pejabat itu tersangkut persoalan disiplin berat. Kenyataannya sepertinya tidak demikian.

Persoalan ini harusnya tak perlu terjadi jika saja pemkab mau belajar dengan pengalaman pahit sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas Bupati Sri Widodo, Lampung Utara sempat mengalaminya pada tahun 2018. Kala itu perombakan susunan pejabat dianulir oleh pihak Kementerian Dalam Negeri. Pejabat – pejabat yang dicopot akhirnya dikembalikan ke jabatannya semula. Di luar Lampung Utara juga pernah terdapat kasus yang sama

Dugaan pelanggaran mengenai perombakan itu juga yang disebut – sebut menjadi alasan terjungkalnya Sri Widodo dari posisinya sehari lebih cepat dari yang diharuskan. Beratnya sanksi yang diberikan Pemerintah Pusat ini memang diatur dalam Pasal 67 di Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib menaati seluruh ketentuan peraturan perundang – undangan.

Mengingat seriusnya ancaman sanksi‎ itu tak ada salahnya jika pemkab meninjau ulang keputusan mereka terkait perombakan tersebut. Atau paling tidak kesalahan sama tidak lagi mereka lakukan jika memang dugaan pelanggaran itu memang benar terjadi. Dengan begitu, para pejabat maupun kepala daerah dan wakil kepala daerah sama – sama nyaman saat menjalankan tugasnya masing – masing. Bekerja untuk mencapai cita – cita untuk menjadikan Lampung Utara sebagai daerah yang berkembang dan maju di masa mendatang.