Delapan Bulan Tukin Belum Dibayar, PNS Pemkot Bandarlampung Mengeluh

  • Bagikan
Kantor Pemkot Bandarlampung. Foto: Teraslampung.com/Dandy Ibrahim
Kantor Pemkot Bandarlampung. Foto: Teraslampung.com/Dandy Ibrahim

TERASLAMPUNG.COM — Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Bandarlampung mengeluh soal pencairan tunjangan kinerja atau tukin. Sudah delapan bulan mereka  belum menerima tukin. Dalam periode Januari hingga  – Oktober 2021, baru tukin dua bulan yang dibayar.

Salah seorang Staf PNS di lingkungan Pemkot Bandarlampung yang enggan disebutkan namanya mengatakan, tukin sangat bermanfaat bagi dia dan keluarganya setelah SK gajinya digadaikan.

“Dari 10 bulan ini kita menerima tukin hanya 2 bulan yaitu, pada Januari dan Februari 2021. Sisanya belum. Saya ini pegawai kecil yang berharap tukin bisa segera cair kalau dari gaji, tahu sendiri PNS mah SK gaji sudah digadaikan, terus kita juga gak ada seseran,” katanya kepada Teraslampung.com, Senin, 25 Oktober 2021.

Menurunya, tukin yang diterima per bulannya sebesar Rp1 jutaan. Jumlah sebesar itu  sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Lumayan bang, sebulan itu satu jutaan. Kalau delapan bulan dibayar semua kan lumayan,” ungkapnya.

Ada hal yang lucu saat teraslampung.com menanyakan soal tukin kepada salah seorang pejabat eselon II di Pemkot Bandarlampung. Ia mengaku lupa berapa kali terima tukin.

Udah gak usah tanya-tanya tukin. Saya sudah lupa berapa bulan belum terima,” ujarnya.

Tukin sumber dananya berasal dari APBD Kota Bandarlampung. Jika tukin tahun 2021 tidak dibayar oleh Pemkot Bandarlampung, maka pada tahun 2022 atau anggaran berikutnya tukin itu hangus. Artinya, jika hingga akhir Desember 2021 tukin selama delapan bulan tidak dibayar oleh Pemkot Bandarlampung, para PNS harus ‘gigit jari’.

“Tahun 2021 rasanya ada dua bulan tukin yang tidak dibayar dan hangus,” kata staf Pemkot tersebut.

Tunjangan kerja bagi PNS di lingkungan Pemkot Bandarlampung itu diatur berdasarkan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 3 tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil. Dalam pasal 4 TPP diberikan selama 12 bulan dan dibayarkan setiap bulan.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Robi Suliska Sobri saat dihubungi mengaku sedang sibuk.

Dandy Ibrahim

  • Bagikan