Beranda Politik Demo di Kantor DPRD, HMI Lampung Nilai Jokowi-JK Gagal

Demo di Kantor DPRD, HMI Lampung Nilai Jokowi-JK Gagal

257
BERBAGI
Demontrasi HMI Lampung di depan Kantor DPRD Lampung (sinarlampung)

TERASLAMPUNG.COM — Pengurus dan anggota  Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar unjuk demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung, Selasa (18/9/2018). Mereka bergerak dari Hotel Sheraton dengan berjalan kaki. Guyuran hujan tak mereka pedulikan. Langkah mereka terhenti di portal pintu masuk kantor Pemprov Lampung. Aparat kepolisian dan Polisi Pamong Praja (Pol PP) menghadang.

Hanya dengan memaksa masuk, massa akhirnya berhasil menembus barikade hingga tangga gedung kantor wakil rakyat. Koordinator aksi, Rizki Abdau, mengatakan aksi ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintahan Presiden RI Joko Widodo.

“Pemerintah harus mengoreksi ulang kebijakan fiskal dan moneter. Lakukan rekonsolidasi kebangsaan dengan mempertegas kebhinekaan yang menjunjung tinggi kemajemukan bangsa,” katanya.

Para mahasiswa juga menuntut pemerintah menciptakan iklim demokrasi Pancasila tanpa politik identitas.

“Hentikan proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari utang negara. Pemerintah wajib menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan di Indonesia,” imbuhnya.

Massa menilai Kepemimpinan Joko Widodo – Jusuf Kalla periode 2014-2019, dinilai Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Bandar Lampung memiliki rapor merah. Hal ini ditandai dengan semakin melemah nilai tukar rupiah terhadap dollar AS hingga menembus di kisaran angka Rp15.029 sejak 4 September 2018 lalu.

“Pelemahan perekonomian yang dihadapi rakyat hari ini tentu tidak terlepas dari dampak kebijakan yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini kabinet kerja Jokowi -JK,” kata ketua HMI cabang Bandar Lampung, Husni Mubarak, saat berorasi  di depan kantor DPRD Provinsi Lampung, Selasa (18/6).

Menurutnya, rasio harga ekspor dan impor merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara. Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia total pada Juli 2018 menunjukkan angka sebesar -3.088,1.

“Neraca perdagangan yang negatif sama saja dengan jumlah impor lebih besar dari pada jumlah ekspor yang salah satunya berasal dari sektor pangan. Kemudian, tahun 2018 impor pemerintah mendukung pelemahan nilai tukar rupiah, misalnya impor beras sebanyak 2 juta ton pada saat panen raya berlangsung. Tak hanya itu, pemerintah juga mengimpor garam sebesar 3.7 juta ton dan gula sebesar 1,1 juta ton. Padahal presiden Jokowi-JK juga menjanjikan untuk swasembada pangan (tidak Impor),” paparnya.

Ia menilai Jokowi – JK, tidak mampu menepati janjinya setelah memimpin Indonesia selama empat tahun ini.

“Sampai kapan Indonesia harus menjadi korban perang dagang (trade war) antara AS danCina? Dimana janji untuk swasembada pangan?” ujarnya.

Selain menyampaikan tuntutan, HMI Lampung  juga memberikan beberapa solusi untuk menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Pertama, pemerintah membatasi Impor dan mempermudah Ekspor, memaksimalkan produksi dalam negeri, menghentikan belanja serta kunjungan luar negeri hingga perekonomian Indonesia stabil.

Kedua, pemerintah bersama semua unsur penyelenggara pemilu wajib menjalankan instrumen pemerintah dengan konsisten dan tegas. Ke-tiga, pemerintah harus menjaga etika sebagai pejabat publik dengan tidak mencampur adukkan antara kinerja pemerintahan dan kepentingan partai politik. Ke-empat, pemerintah menekankan kembali revolusi mental dan pembangunan kualitas SDM dalam negeri .

Dan Ke-lima, selesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama ini dan tindak tegas pelakunya sesuai hukum yang berlaku. “Dengan demikian, apabila tuntutan HMI cabang Bandar Lampung tidak dapat di realisasikan oleh pemerintahan Jokowi -JK selama kurun waktu 30 hari, maka kami mencatat secara jelas bahwa Jokowi-JK telah gagal sebagai presiden dan wakil presiden,” pungkasnya.

TL/sinarlampung.com

Loading...