Opini  

Demokrasi Akal Sehat ala Rakyat

Bagikan/Suka/Tweet:

Oleh: Fathoni
Dosen Mata Kuliah Logika Fakultas Hukum Unila

Tahun 2024 masih dua tahun lagi, namun serasa tinggal dua pekan lagi. Betapa tidak, mereka yang akan “berebut” kuasa sudah bergerilya bahkan sejak setahun yang lalu. Ada status quo, ada pula hendak mencoba peruntungan. Nampak sudah deklarasi-deklarasi dan dukung-mendukung Capres-Cawapres. Banyak baliho bertebaran, entah ini bentuk narsisme atau memang harus begitu. Tak tahu juga. Yang jelas, rakyat masih berjibaku menangsal perut laparnya dengan mimpi dan janji. Mencoba melupakan dahaganya dengan mendengar dan membaca berita-berita menyedihkan tentang gas air mata, atau kabar tentang artis yang dicekik suaminya, atau menonton acara berisi fantasi tentang mobil mahal yang menjadi koleksi.

Sebut saja, ini adalah tahun politik: demikian media mengistilahkannya. Sebetulnya, bukan mayoritas rakyat yang peduli bahwa 2024 itu adalah tahun Pemilu yang krusial. Sebagian besar masyarakat sebetulnya “tidak peduli amat” tentang siapa yang akan memimpin mereka lima tahun ke depan. Mungkin bagi mereka, semuanya pada akhirnya sama saja: tidak mengabdi pada kepentingan rakyat, namun lebih tunduk pada oligarki. Tidak heran jika menurut beberapa survei, angka golput diramalkan akan tetap tinggi. Bahkan mengalahkan perolehan suara partai pemenang Pemilu. Apatisme telah terjadi, dan kaum elite harus bisa membaca peristiwa tersebut sebagai: Bencana politik, bukan justru pesta demokrasi.

Tepat dua tahun lagi (2024), rakyat akan melaksanakan hak dan kewajiban politik dalam menentukan presiden RI lima tahun ke depan, berbarengan dengan pemilihan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/walikota. Metodenya tentu saja: Demokrasi Voting. Bukan musyawarah demi mencapai mufakat. Namun, mesti bagaimana lagi: Mekanisme demokrasi memang metode yang negara ini sepakati dalam proses suksesi kepemimpinan negara. Bahkan, Pemilu merupakan metode yang dipilih oleh hampir semua negara di dunia (kecuali negara yang masih menganut sistem Monarki). Penentuan pemimpin oleh rakyat merupakan bentuk kedaulatan rakyat. Cara-cara yang dilakukan dalam proses demokrasi dilakukan dengan mekanisme yang bermartabat. Jangan sampai proses demokrasi yang menjunjung tinggi moralitas justru menjadi rivalitas yang kontraproduktif terhadap kondisi politik negara. Keniscayaan dalam proses ini adalah kebesaran jiwa. Tidak ada yang kalah dalam proses ini, semuanya adalah pemenang: jika semuanya benar-benar berjuang demi rakyat.

Demokrasi memang bukan produk alamiah (genuine) yang lahir dari pri kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dalam literatur sejarah, justru yang dikenal adalah bentuk negara monarki. Bentuk negara yang demikian dipandang sebagai pelestarian feodalisme, sehingga para ahli bidang kenegaraan seperti “dibius” oleh mimpi-mimpi tentang indahnya demokrasi. Kemudian, demokrasi itu menjadi “Laa Roiba Fiihi”. Menjadi tanpa cela, tiada keraguan di dalamnya.

Konsep tentang demokrasi itu ditanamkan begitu saja laksana tiang, sehingga ia terlihat tegak, namun tidak hidup layaknya pohon yang memiliki akar yang menancap ke tanah. Demokrasi transplantasi namanya. Dalam demokrasi macam ini, bila ia diibaratkan sebagai pohon, maka pohon jeruk dapat saja berbuah apel, karena demokrasi di negara ini adalah hasil pencangkokan. Demokrasi voting yang tidak mengutamakan akal sehat. Siapa saja dapat menjadi apa saja. Tentu saja tulisan ini tidak hendak menafikan kebudayaan kita yang mengenal demokrasi secara substantif. Demokrasi musyawarah untuk mufakat (demokrasi yang deliberatif).

Demokrasi macam ini, harus ditelisik pengertiannya dengan pendekatan politik dan hukum sekaligus. Politik dalam tulisan ini dipahami sebagai cara bagaimana negara menyejahterakan rakyatnya. Itulah cita yang memang merupakan tujuan berdirinya negara ini. Sekilas, untuk memasukkan ide demokrasi, maka kita juga harus memahami secara rinci dan presisi (distinct) tentang dimana letak demokrasi dalam politik itu. Jadi, di sini bertambah lagi kelindannya: politik, hukum, demokrasi. Jika kita “gagal” meletakkannya dalam kedudukannya yang pas, maka gagal pula konsep yang dibangun. Jadi, politik itu adalah metode yang dipilih dalam rangka mencapai tujuan negara, sedangkan demokrasi adalah metode yang dipilih untuk memperoleh kekuasaan politik.

Hukum berada di tengah sekaligus di luar. Ia menjadi semacam tugu dan pagar yang dengannya politik dan demokrasi tidak saling “berebut lahan” meskipun berada dalam wilayah yang sama. Tugu adalah penanda arah, sedangkan pagar adalah batas-batas yang dengannya seluruh konsep menjadi terkurung. Menjadi merdeka. Konon, arti merdeka adalah suatu kebebasan untuk meletakkan batasan-batasan. Pendekar yang hebat adalah mereka yang konon mampu bertarung di tempat yang sempit.

Intelektual mestinya dapat berperan sebagai tugu sekaligus pagar dalam demokrasi. Inilah yang dimaksud demokrasi akal sehat, dimana kaum intelektual dan budayawan mengambil jarak dengan politik, alih-alih mendekatinya. Mereka bertugas menjaga api demokrasi, tetapi tidak memegangnya. Intelektual itu mengabdi pada ilmu, bukan kepentingan sesaat seraya berlari menjauh dari kebenaran. Dengan demikian, intelektual harus mengakar pada akal dan nilai yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, akal sehat dalam khasanah ilmu disebut dengan Common sense. Michael Waldman (2008) dalam bukunya A Return to Common Sense: 7 Bold Reforms You Can Make to Save Our Failed Government, menegaskan bahwa secara progresif, kadangkala rakyat sebagi warga biasa, adalah justru adalah agen kemajuan bagi mereka sendiri. Cara rakyat berdemokrasi justru dapat menyentuh hati—sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh bertumpuk-tumpuk karya intelektual politik. Ada karisma ide-ide yang dapat memobilisasi orang dengan menawarkan visi yang berbeda dari masyarakat yang baik. Kita bisa saja dihantui oleh membanjirnya kekuatan uang dalam politik, namun masyarakat punya akal sehat dalam menentukan pilihan politiknya dengan kedewasaan yang justru tidak dimiliki oleh elite.

Demokrasi model ini meletakkan tiga macam pertahanan sekaligus, yaitu: (1) Pertahanan tradisi dan kebudayaan yang dilakukan oleh para budayawan, sifatnya cair (2) pertahanan intelektual dan akal yang dilakukan oleh cerdik cendekia, sifatnya kental (3) pertahanan politik dan militer, sifatnya keras dan kaku. Kesemuanya diperlukan dan tergabung dalam pertahanan oleh rakyat yang membentuk demokrasi ala Indonesia.

Soekarno menjelaskan bahwa demokrasi Indonesia dirangkum dalam Sila Keempat dalam rumusan Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar mufakat, perwakilan dan permusyawaratan. (Sudaryanto, 2007: 134). Kerakyatan adalah sebuah konsep tentang kepemimpinan. Perlu dipelajari lagi secara kebahasaan tentang darimana istilah “rakyat” itu berasal. Dari mana kata itu diambil, dan apa makna aslinya. Penulis beranggapan bahwa kata “rakyat” berasal dari peng-Indonesia-an kata dalam Bahasa Arab, “ro’iyyat” yang berarti kepemimpinan. Rakyat yang kita pahami sebagai “pelengkap penderita” dalam kehidupan bernegara dipertegas dengan frasa-frasa yang tidak menguntungkan bagi rakyat itu sendiri. Istilah “Pemimpin yang Merakyat”, misalnya, dari segi kebahasaan dan logika semantik menjadi terdengar janggal. Seolah, pemimpin itu berada jauh terpisah dari rakyatnya. Bahkan, sepertinya “pemimpin” dan “rakyat” itu adalah entitas yang berbeda sama sekali.

Relasi antara pemimpin dan rakyat, dengan demikian mencerminkan hubungan timbal balik dan saling ketergantungan linier yang berlangsung antara negara dan rakyatnya. Hubungan ini berjalan dengan berbagai macam variasi: (1) linier—produktif—harmonis, dan (2) paradoksal—kontraproduktif—konflik. Penyebutan yang pertama dimaksudkan sebagai sebuah hubungan ideal dimana hubungan antara negara dan rakyat berjalan “lurus”. Negara mengakomodir kemauan rakyat, rakyat berpartisipasi aktif, sehingga terjadi relasi harmoni antara rakyat dengan negara. Dalam tatanan ini tidak terjadi dominasi negara terhadap rakyat. Variasi yang kedua dipakai penulis untuk mengilustrasikan bahwa terkadang relasi antara negara dan rakyat berjalan saling berlawanan, tidak produktif, bahkan akan menimbulkan konflik. Pada tatanan ini, negara secara sosiologis cenderung lebih dominan daripada rakyat, sehingga rakyat dipandang hanya sebagai objek, bukan subjek dalam pemerintahan.

Harmonis sejatinya bukan kata dalam literatur hukum dan sosial. Ia hanyalah pinjaman saja dari kosa kata di bidang kesenian. Dalam musik, ia disebut harmoni, artinya aransemennya pas dan enak di telinga. Di dalam lukisan, ia adalah harmoni garis dan warna yang dengannya lukisan menjelma menjadi keindahan. Di dalam tarian, harmoni adalah keselarasan gerak dan gemulai yang sedap dipandang. Di dalam moral, harmoni ini adalah nilai kejujuran: bersatunya kata dan perbuatan. Rakyat, dengan demikian, menjalankan demokrasi yang harmonis, dan demokrasi akal sehat itu yang akan dibawanya ke dalam bilik-bilik suara dalam setiap pemungutan suara dalam Pemilu, Pilkada, dan Pileg. Semoga yang terbaik untuk Indonesiaraya.

Tabik.