Beranda News Kesehatan Dengan KTP atau SKT, Warga Bandarlampung Bisa Berobat di Rumah Sakit

Dengan KTP atau SKT, Warga Bandarlampung Bisa Berobat di Rumah Sakit

2619
BERBAGI
Walikota Herman HN memberikan contoh suket KTP kepada perwakilan 13 rumah sakit yang melakukan MoU, Senin (23/12/2019).
Walikota Herman HN memberikan contoh suket KTP kepada perwakilan 13 rumah sakit yang melakukan MoU, Senin (23/12/2019).

Hanya dengan menunjukkan fotokopi KTP atau SKT,warga Bandarlampung tidak mampu membayar iuran BPJS pun kini bisa berobat di rumah sakit.

TERASLAMPUNG.COM — Pemkot Bandarlampung menandatangani kerjasama (mou) dengan 13 rumah sakit implementasi Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat (P2KM), Senin 23 Desember 2019 .

Tiga belas rumah sakit yang melaksanakan kerjasama dengan Pemkot Bandaralampung adalah, Rumah Sakit (RS) Graha Husada, Bumi Waras, Advent, Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Mutiara putri, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Lampung, Emanuel, RSUAM, RSIA Santa Ana, RS Urip Sumoharjo, Pertamina Bintang Amin, RS Bhayangkara, RS DKT dan RSD A. Dadi Tjokrodipo.

Walikota Herman HN minta 13 rumah sakit tersebut untuk menerima pasien yang menggunakan Surat Keterangan (Suket) jika KTP belum dicetak serta menerima pasien peserta BPJS yang sudah tidak mampu membayar lagi.

“Sekarang syaratnya cukup KTP untuk mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kalau KTPnya belum jadi bisa pake suket dan untuk peserta BPJS yang sudah gak mampu bayar lagi juga harus diterima untuk dirawat, kami tetap membayarnya,” jelas Herman HN.

Selain itu, tambah Herman HN, Pemkot juga menganggarkan biaya operasi sesar kepada ibu yang melahirkan jika operasi itu memang sangat dibutuhkan.

“Tidak dibatasi anak ke berapa yang penting jika harus mengambil tindakan operasi caesar saat akan melahirkan ya laksanakan saja. Rumah sakit tidak boleh menolaknya karena Pemkot menyiapkan anggarannya,” jelasnya.

Walikota juga memohon pengertian kepada 13 rumah sakit yang bekerjasama dengan pemkot itu karena mengalami keterlambatan pembayaran pelunasan.

“Saya minta pengertiannya karena dana bagi hasil (DBH) dari Pemprov belum masuk-masuk. Kalau DBH masuk pasti kami lunasi,” ungkap Herman HN.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung Edwin Rusli menjelaskan pada 2019 Pemkot sudah membayar tunggakan kepada 13 rumah sakit tersebut sampai bulan Juli 2019.

“Kami sudah membayar Rp13,5 miliar, yang belum kami bayar Rp12 miliar. Nah, kata Pak Wali tadi bulan Januari 2020 akan dilunasi,” kata Edwin.

Edwin Rusli juga menjelaskan tahun 2020 Pemkot Bandarlampung untuk program Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat (P2KM) menganggarkan dana sebesar Rp60 miliar.

“Tahun 2020 dianggarkan Rp60 miliar. Dan MoU ini dilaksanakan setiap tahun, ini yang kesepuluh kalinya. Kenapa MoU ini dibuat tiap tahun, tujuannya supaya pelayanan yang mereka (pihak rumah sakit) berikan lebih baik,” ujarnya.

Dandy Ibrahim

Loading...
BERBAGI
Artikel sebelumyaDr. Yusdianto: Penyegelan Kotak Parkir RSUAM Sudah Sesuai UU
Artikel berikutnyaLagi, Ibra Azhari Ditangkap karena Kasus Narkoba
Portal Berita Lampung: Terkini, Independen, Terpercaya