Beranda News Pilpres 2019 Desak Muhammadiyah Tentukan Capres, Amien Rais Dikritik IMM

Desak Muhammadiyah Tentukan Capres, Amien Rais Dikritik IMM

258
BERBAGI
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menunjukkan kartu tamu saat mendatangi gedung KPK, Jakarta, Senin, 29 Oktober 2018. Dalam kunjungan tersebut, Amien Rais gagal bertemu dengan para pimpinan KPK lantaran dari 5 pimpinan KPK tak satupun berada di tempat. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menunjukkan kartu tamu saat mendatangi gedung KPK, Jakarta, Senin, 29 Oktober 2018. Dalam kunjungan tersebut, Amien Rais gagal bertemu dengan para pimpinan KPK lantaran dari 5 pimpinan KPK tak satupun berada di tempat. TEMPO/Imam Sukamto

TERASLAMPUNG.COM — Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) mengkritik pernyataan penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amien Rais yang mendesak organisasi itu untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu pada pemilihan presiden 2019. Amien menyatakan akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir jika lembaganya tak bersikap dalam pemilihan presiden 2019.

“DPP IMM menilai pernyataan yang dikeluarkan oleh Pak Amien bertentangan dengan semangat khittah yang digagas dalam Muktamar Muhammadiyah pada 1971 di Makassar,” kata Ketua Umum DPP IMM Najih Prastiyo melalui keterangan tertulisnya pada Rabu, 21 November 2018.

Najih menjelaskan hasil muktamar itu menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terikat dengan partai politik apapun, dan menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik. Hal senada ditetapkan lagi pada tanwir Muhammadiyah pada 2002 di Denpasar, Bali yang secara prinsip menegaskan Muhammadiyah berbeda dengan partai politik.

Khittah Denpasar juga menegaskan kalau ada hal-hal yang genting, Muhammadiyah menjalankan peran sabagai interest groups, kelompok kepentingan, atau menyampaikan opini, atau mendesakkan sikap Muhammadiyah.

“Kami pertegas bahwa Muhammadiyah sesuai dengan khittah-nya tidak mendukung mendukung pasangan calon seperti halnya partai politik,” ujar Najih.

Sepemahaman organisasinya, ujar Najih, dalam khittah Muhammadiyah, tidak ada anjuran Muhammadiyah harus menyeragamkan pilihan politik dalam pilpres. Sebab, jika sampai fatwa dikeluarkan, dikhawatirkan Muhammadiyah akan terseret ke dalam pusaran politik praktis yang kontraproduktif bagi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah.

Sebelumnya Amien Rais menilai bukan fatwa jika pimpinan menyerahkan pilihan terhadap masing-masing kader, sehingga dibutuhkan ketegasan demi terwujudnya pemimpin yang sesuai harapan.

PP Muhammadiyah, menurut Amien, tak boleh diam saja atau tidak jelas sikapnya dalam menentukan pemimpin bangsa ini untuk periode 2019-2024. “Sekali lagi, kalau sampai itu dilakukan maka saya jewer. Pemilihan presiden ini menentukan satu kursi dan jangan sampai bilang terserah,” kata Ketua MPR RI periode 1999-2004 itu dalam Tabligh Akbar dan Resepsi Milad ke-106 Masehi Muhammadiyah di Islamic Center Surabaya, Selasa, 20 November 2018.

Tempo.co

Loading...