Beranda Hukum Dewan: OBH untuk Warga Miskin di Lampung Perlu Diperbanyak

Dewan: OBH untuk Warga Miskin di Lampung Perlu Diperbanyak

3299
BERBAGI

TERASLAMPUNG.COM — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung meminta kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) perbanyak Organisasi Bantuan Hukum (OBH).

Menurut Ketua Komisi 1 DPRD Lampung, Yozi Rizal, selama ini sebaran OBH yang memberikan bantuan hukum secara gratis kepada warga kurang mampu di Lampung masih belum merata.

“Ada daerah yang OBH-nya sudah ideal, tapi banyak kabupaten yang jumlah OBH-nya minim. Itulah sebabnya, kami ingin agar Kemenkum HAM Lampung memperbanyak OBH di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Lampung,” kata Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Yozi Rizal, ketika memimpin Komisi I DPRD Lampung bertemu dengan para pejabat teras Kantor Wilayah Kemenkum HAM Provinsi Lampung, Rabu (29/1/2020).

Menurut Yozi Rizal, hingga kini masih banyak warga miskin di Lampung yang belum terjangkau oleh bantuan hukum secara gratis.

“OBH perlu diperbanyak bagi masyarakat miskin agar mereka juga mendapatkan bantuan hukum secara gratis ketika menghadapi masalah hukum,” kata politikus Demokrat itu.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi I Mardani Umar.

Menurut politikus PKS itu, OBH itu nantinya bisa memberikan pelayanan hukum secara gratis atau cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu.

“Dengan banyaknya OBH di daerah, maka warga miskin akan sangat terbantu ketika bermasalah dengan hukum,” kata Mardani.

Saat ini di Lampung ada tujuh belas (17) OBH yang telah diakreditasi oleh Kementerian Hukum Dan HAM RI yang tersebar di tujuh (7) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Dari 17 OBH, 9 di antaranya ada di Kota Bandarlampung, 2 di Kabupaten Lampung Selatan,  dua berada di Kabupaten Lampung Utara, 2 berada di Kabupaten Pesisir Barat. Sedangkan Kabupaten Way Kanan, Tanggamus, dan Tulangbawang masing-masing satu OBH.

“Artinya penyebarannya belum merata.Ada kabupaten yang tidak memiliki OBH. Makanya perlu ada penambahan,karena kenyataannya banyak masyarakat miskin yang perlu bantuan hukum secara gratis,” katanya.

Loading...