Dewan Pastikan Senin Pekan Depan Perda APBD Lampung Utara 2016 Ditandatangani

Bagikan/Suka/Tweet:

Feaby/Teraslampung.com

Ketua Panitia Kerja Badan Anggaran DPRD Lampung Utara, Herwan Mega dengan Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo

K‎otabumi–DPRD Lampung Utara memastikan Senin pekan depan (16/11) Pemkab Lampung Utara dan DPRD memandatangani Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  2016 menjadi Perda APBD Lampung Utara 2016.

“Sesuai rencana, Persetujuan bersama antara Pemkab dan DPRD terhadap Raperda tentang APBD tahun 2016 akan dilakukan pada Senin pekan depan,” kata Ketua Panitia Kerja Badan Anggaran (Panja Banggar) DPRD, Herwan Mega,  Kamis (12/11).

Total nilai APBD Lampung Utara tahun anggaran 2016 diperkirakan tak akan berbeda jauh dengan nilai APBD tahun anggaran 2015 yakni sekitar Rp.1,4 triliun lebih.

Kesepakatan penandatanganan Raperda APBD ini, menurut politisi Partai Demokrat itu, tak lama setelah selesainya pembahasan Raperda APBD antara Panja Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada hari ini. Dalam pembahasan itu, Panja Banggar dan TAPD menyepakati dua poin penting terkait pengesahan Program Legislasi Daerah (Prolegda) dan penandatanganan persetujuan bersama tentang Raperda APBD.

“Kami (Panja Banggar dan TAPD, red) sepakat bahwa Raperda Prolegda akan disahkan pada Jum’at ini. Sementara, Raperda APBD akan ditandatangani pada Senin pekan depan,” tuturnya.

Warga Jalan Kapten Dulhak, Kotabumi ini mengatakan, besaran nilai APBD Lampung Utara tahun 2016 tak akan berbeda jauh dengan nilai APBD tahun 2015. Sebab, menurut Herwan, meski terdapat penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), nilainya tak terlalu besar sehingga total RAPBD Lampura masih berkisar di angka Rp1,4 Triliunan lebih.

“Memang ada penambahan pagu dari DAU dan DAK. Tapi nilainya tak begitu besar sehingga total RAPBD enggak jauh – jauh beda dari tahun lalu yaitu Rp1,4 T lebihlah,” paparnya lagi.

Di lain sisi, Sekretaris TAPD sekaligus Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA), Budi Utomo menuturkan bahwa secara nasional terjadi penurunan bantuan dana dari pemerintah pusat. Alhasil, penurunan bantuan ini berimbas pada total nilai APBD Lampung Utara yang tak berbeda jauh dengan nilai APBD tahun 2015 silam.

“Inilah yang sedang kami usahakan bagaimana caranya supaya bantuan dari pusat itu dapat bertambah. Makanya, kami berada di Jakarta saat ini untuk konsultasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri,” urai birokrakat kawakan Lampung Utara ini.