Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Di Balik “Drama” Rolling Pejabat dan Pencopotan Sri Widodo

Di Balik “Drama” Rolling Pejabat dan Pencopotan Sri Widodo

1372
BERBAGI
Wakil Bupati Lampung Utara, Sri Widodo menunjukkan dokumen yang dimilikinya terkait mutasi pejabat,Jumat (22/6/2018).
Wakil Bupati Lampung Utara, Sri Widodo menunjukkan dokumen yang dimilikinya terkait mutasi pejabat,Jumat (22/6/2018).

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi — Mantan Pelaksana Tugas Bupati Lampung Utara, Sri Widodo akhirnya buka – bukaan seputar apa yang sebenarnya terjadi di balik ‘drama’ mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Lampura. Kebijakan mutasi pejabat inilah yang membuatnya ‘tersingkir’ sebagai Plt Bupati Lampura.

“Pada mutasi dulu, Menteri Dalam Negeri meminta saya mencabut surat keputusan terkait mutasi tersebut dan sudah saya lakukan,” jelas dia, Jumat (22/6/2018).

Alhasil, keluarlah surat rekomendasi tentang mutasi pejabat eselon III dan IV yang dikeluarkan oleh Dirjen (Direktorat Jenderal) pada tanggal 26 April silam. Dalam proses permohonan rekomendasi tersebut, ada nama – nama pejabat yang tidak diberikan persetujuan.

“Apa yang saya sampaikan ini bukan untuk mencari pembenaran. Usulan mutasi ada yang disetujui dan ada yang tidak,” terang Wakil Bupati Lampura ini.

Tertundanya proses pelantikan pejabat yang telah disetujui oleh pihak Kemendagri, menurut Sri Widodo, ia diharuskan‎ mencabut dulu SK mutasi pejabat yang telah diterbitkannya. Perintah itu telah ia laksanakan karena pihak Kemendagri ‘menjanjikan’ akan mengeluarkan rekomendasi baru terkait mutasi pejabat yang telah diajukannya.

“Rapat pada tanggal 28 Mei sebelumnya pak Sekda juga sudah rapat di sana‎, dikatakan akan diterbitkan rekomendasi baru untuk melakukan pelantikan,” papar dia.

‘Janji’‎ akan diterbitkannya rekomendasi baru itu juga diperkuat dengan keterangan Sekretaris Kabupaten yang mengatakan rekomendasi baru itu akan terbit paling lama Ix24 jam. Kenyataannya, rekomendasi itu tidak pernah muncul. Padaha, rekomendasi itu bukan untuk kepentingannya melainkan untuk kepentingan masyarakat dan staf yang akan dilantik.

“Saya sudah coba patuh pada aturan. SK yang lama sudah saya cabut tapi rekomendasi (baru) tidak terbit- terbit. Surat (rekomendasi lama) ini tidak pernah dicabut,” urainya.

Lantaran surat rekomendasi lama tidak dicabut maka ia beranggapan surat rekomendasi itu masih berlaku. Alhasil, ia kembali melakukan pelantikan pejabat pada Kamis kemarin. ‎Sayangnya, ternyata surat rekomendasi lama itu ternyata telah dicabut oleh pihak Kemendagri.

Kabar tentang pencabutan surat rekomendasi persetujuan mutasi pejabat ini ‎baru ia ketahui dan diterimanya pada siang ini sekitar pukul 13.30 WIB. Padahal, surat tersebut telah lama diterbitkan, yakni pada tanggal 7 Juni. Jika surat ini ia terima lebih awal, ia mengatakan pasti tak akan melakukan mutasi pejabat sepertiyang dilakukannya kemarin.

“Saya baru tahu ada surat lagi tanggal 7 Juni bahwa (rekomendasi lama) dicabut dan ini ditandatangani oleh pak Sekjen (Sekretaris Jenderal). Sayangnya, surat ini saya terima baru tadi siang jam1.30. Kalau 2 hari yang lalu, saya tak akan lakukan pelanggaran. Saya ini bukan tipe pembangkang,” papar mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampura ini sembari menunjukan surat- surat yang dipegangnya.