Beranda Views Opini Di Bawah Bayang-Bayang Kapolda Lampung

Di Bawah Bayang-Bayang Kapolda Lampung

272
BERBAGI

Oleh: Budi Hutasuhut* 

Kapolda Lampung Brigjen Pol Ike Edwin memindahkan pusat operasional ke tempat yang tak ada kaitannnya dengan markas polisi. Dari tempat itu dia menyelesaikan masalah-masalah keamanan dan  ketertiban serta penegakan hukum yang terjadi di Provinsi Lampung.

Dia kadang sudah di Lapangan Enggal, menumpang pada aset milik Tentara Nasional Indonesia (TNI).  Dia memasang tenda, membangun semacam ruang  pelayanan publik yang sederhana. Di di tempat yang terlihat seperti  tenda pengungsi korban bencana alam itu,  dia memberi kesempatan kepada siapa saja yang ingin mendapatkan pelayanan dari polisi.

Kapolda tidak sendirian di tempat itu, dia dibantu staf dan jajarannya di Polda Lampung. Kalau ada warga yang sekadar berkeluh-kesah, yang mengapresiasi, atau yang menyampaikan kritik, semua personil polisi serius dan antusias mendengarkan. Ike Edwin sendiri terlihat mirip seorang peneliti yang sedang mendengarkan subyek penelitiannya.

Sekali-sekali Kapolda memindahkan pusat operasionalnya ke pusat-pusat keramaian seperti mal. Sekali-sekali dia pindah ke terminal. Di tempat yang hiruk-pikuk itu,  dia melebur. Dia seperti seorang pemimpin sipil yang ingin lebih dekat dengan  rakyat. Dia tahu persis, rakyat sudah lama mendambakan bisa bicara langsung dengan Kapolda.

Tak terbantahkan, sejak Polda Lampung dimekarkan dari Polda Sumatra Selatan, hampir tidak pernah ada Kapolda yang gaya kepemimpinannya khas orang sipil seperti Ike Edwin. Kapolda Lampung hanya bisa ditemui kalau sudah membuat janji, tapi tidak sembarang orang bisa membuat janji.

Berbeda dengan Ike Edwin, dia menunggu ada warga yang mendatanginya. Dia dengarkan keluh-kesah mereka. Nyaris tiap hari, selalu ada yang datang. Tingginya tingkat kedatangan masyarakat yang berkeluh-kesah tentang persoalan hukum yang dihadapinya menunjukkan banyak perkara hukum di Provinsi Lampung yang tidak jelas penyelesaiannya selama ini. Banyak proses hukum dan penegakan supremasi hukum yang menjadi kadaluwarsa tanpa hasil, tidak sedikit pula masyarakat yang menyampaikan keluh-kesah terkait buruknya kinerja aparat kepolisian   dalam melayani publik selama ini.

Masyarakat berani bicara langsung dengan Kapolda. Kapolda bukan saja menampung semuanya tetapi menerapkan metoda kerja paradigma baru pemolisian di negeri ini  yang disebut reaksi cepat  (quick respons).  Malangnya, aksi Kapolda acap membuat keteter jajarannya, dari Kepolisian Resort (Polres) hingga Kepolisian Sektor (Polsek). Banyak pengaduan masyarakat yang sudah mengendap sekian lama di Polres dan Polsek, memaksa para pengampu jajaran Polres dan Polsek untuk membuka-buka lagi arsip lama agar bisa dilakukan gelar perkara.

Tidak jarang, kasus-kasus hukum yang terlalu lama mengendap dan mulai dilupakan oleh aparat yang menanginanya, harus disidik dan diselidiki ulang. Akibatnya, kasus-kasus hukum yang lama kembali dibuka, yang justru berimplikasi terhadap tertundanya penyelesaian kasus-kasus  hukum baru. Tertunda karena biaya operasional untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang baru, harus dibagi untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang lama, sehingga anggaran yang tersedia mesti diefisiensi yang akhirnya akan berimplikasi pada kualitas penyelesaian kasus-kasus hukum bersangkutan.

Selain itu, kedekatan Kapolda dengan masyarakat berdampak serius terhadap menurunnya citra aparat polisi di jajaran level bawah. Citra yang turun  membuat ekspektasi masyarakat terhadap kemampuan polisi level bawah dalam menyelesaikan perkara hukum menjadi rendah. Masyarakat merasa tidak perlu lagi melaporkan perkara-perkara hukum yang dialaminya ke markas Polres atau Polsek, karena Kapolda bersedia menerima segala jenis pengaduan masyarakat.

Kita ambil contoh penutupan sebuah tempat hiburan di Kota Bandarlampung oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).  Tahun 2015 lalu, Satpol PP menutup sebuah tempat hiburan di Kota Bandarlampung karena mensyinyalir tempat itu merupakan lokasi prostitusi terselubung. Satpol PP adalah satuan kerja Pemda Kota Bandarlampung yang bertanggung jawab menjaga dan mengawal tegaknya peraturan perundangan-undangan yang lahir di daerah, baik berupa peraturan daerah (Perda) yang disahkan legislatif maupun peraturan yang dikeluarkan Wali Kota (Perwali). Berdasarkan Perda dan Perwali, Satpol PP Kota Bandarlampung menutup tempat hiburan yang disinyalir tempat prostitusi terselubung.

Penutupan dilakukan  karena ada bukti pelanggan tempat hiburan yang berhasil digrebek Satpol PP. Pelanggan itu tertangkap tangan sedang “berhubungan” dengan karyawan di tempat hiburan, tapi si karyawan kemudian melaporkan ke Poltabes Kota Bandarlampung bahwa dirinya “dipaksa” oleh si pelanggan yang ternyata seorang pegawai yang bekerja sebagai anggota Satpol PP Kota Bandarlampung. Atas pengaduan si karyawan tempat hiburan, pelanggan tersebut dijadikan tersangka dalam kasus kriminal percobaan pemerkosaan.

Kasus kriminal itu bergulir dan si pelanggan ditangkap sebagai tersangka. Tapi, si pelanggan kemudian bertemu Kapolda Lampung dan menuntut keadilan agar ditegakkan untuk dirinya. Si pelanggan menceritakan bahwa dirinya sengaja disuruh oleh atasannya untuk bersandiwara agar ada alasan menutup tempat hiburan tersebut.

Kasus hukum itu kembali diungkap Kapolda Ike Edwin dan akhirnya sampai pada simpul ada kebohongan publik dalam kasus penutupan tempat hiburan yang dilakukan Satpol PP Kota Bandar Lampung. Kapolda Lampung kemudian menetapkan tersangka baru, Ketua Ssatpol PP Kota Bandar Lampung.

Kapolda Lampung menegaskan penutupan tempat hiburan merupakan rekayasa dari Satpol PP Kota Bandarlampung. Tapi, kita tak tahu persis bagaimana bisa Kapolda Lampung sampai pada simpul rekayasa itu? Padahal, apa yang dilakukan Satpol PP merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawabnya selaku pengawal peraturan daerah yang merupakan satuan kerja Pemda Kota Bandarlampung. Artinya, Kapolda Lampung meragukan kemampuan Satpol PP dalam menjaga dan mengawal peraturan daerah, hal yang sesungguhnya bukan bagian dari wewenang tugas dan tanggung jawab dari Polri sebagai lembaga negara yang  vertikal.

Kasus ini masih bergulir hingga kini. Dampaknya, citra Poltabes Bandarlampung menjadi jatuh di mata publik, dan citra Polsek yang memiliki wilayah kejadian perkara jadi ambruk. Artinya, Kapolda Lampung membuat coreng wajah Poltabes Bandarlampung maupun Polsek setempat.

Dengan begitu, apa yang dilakukan Kapolda Ike Edwin sesungguhnya telah memurukkan citra aparat polisi di mata masyarakat. Citra itu semakin terpuruk dan menjadi stigma, karena sebagian besar masyarakat yang mengadukan persoalan hukum yang dialaminya dan ditangani langsung oleh Kapolda, adalah orang-orang yang sesungguhnya tidak percaya lagi Polres dan Polsek akan mampu menegakkan supremasi  hukum.

Di bawah kepemimpinan Kapolda Ike Edwin, terjadi pelemahan fungsi Polres dan Polsek. Padahal, masyarakat selama ini mengenal dan menilai Polri dari pelayanan polisi-polisi yang bertugas di Polsek dan Polres. Masyarakat tidak mengenal polisi di Polda Lampung, karena masyarakat nyaris tidak punya persentuhan kepentingan dengan Polda. Jika hal ini tidak diantisipasi, cepat atau lambat Polres dan Polsek akan diabaikan masyarakat.


*Esais, sastrawan. Tinggal di Bandarlampung