| Presiden Indonesia Joko Widodo berbicara pada forum KTT G-20 di Brisbane, Australia, Sabtu (15/11). Foto: Ist/Sekkab |
BRISBANE, Teraslampung.com — Forum intervensi KTT G-20 di Brisbane, Australia, dimanfaatkan Presiden Joko Widodo untuk mengungkapkan pengalaman sebagai Walikota Solo, Guberur DKI Jakarta, dan saat ini Presiden RI dalam melakukan reformasi. Reformasi birokrasii yang dilakukannya selama ini, kata Jokowi, akan terus dia lanjutkan selama menjadi Presiden lima tahun mendatang.
Menurut Presiden Jokowi, saat dirinya menjadi Presiden RI, pertama kali yang dilakukanya adalah memberikan daftar calon menteri yang akan membantu pada pemerintahannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperoleh klarifikasi bahwa tidak ada di antara mereka yang terindikasi atau memiliki kaitan dengan kasus yang sedang atau akan ditangani KPK.
“ Pendekatan itu saya harapkan dapat menjaga kepercayaan rakyat Indonesia yang sudah begitu baik dan semangatnya memberikan mandat besar kepada saya memimpin mereka 5 tahun ke depan,” tutur Jokowi.
Jokowi mengaku, upaya itu tidaklah mudah.Kritikan dan cibiran dilakukan banyak pihak kepadanya. Namun, katanya,dirinya tetap meyakini bahwa itulah hal terbaik untuk bisa menyusun kabinet yang bersih.
Jokowi mengatakan, setelah terbentuk kabinet baru, beberapa agenda prioritas yang akan dilakukannya. Antara lain, pertama, meningkatkan daya saing nasional melalui proses penyederhanaan perijinan investasi dan membentuk layanan one-stop-service nasional.
“Enam bulan dari sekarang, Indonesia akan memiliki sistem perijinan investasi yang terintegrasi dan bisa diakses online,” kata Presiden Jokowi.
Kedua, di bidang pajak, Presiden ingin meningkatkan tax ratio terhadap GDP menjadi 16 persen, dari sekarang yang masih di bawah 13 persen. Dengan perbaikan sistem perpajakan, termasuk transparansi dan sistem IT.
“Saya optimistis angka ini akan meningkat,” katanya.
Ketiga, pemerintah ingin mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak dan memindahkan alokasi subsidi tersebut untuk pembiayaan infrastruktur, yaitu pembangunan jalan, pelabuhan laut dan bandara; serta mendukung program kesejahteraan rakyat.
Keempat, pemerintah Indonesia ingin lebih banyak membangun infrastruktur sosial, yaitu pembangunan kualitas ‘manusia’nya.
“Sebagai tahap awal, pemerintah sudah meluncurkan tiga program kesejahteraan yaitu: Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, yang akan menjadi jaminan layanan gratis untuk masyarakat miskin di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan,” paparnya
Berbagai upaya itu, menurut Jokowi, akan ia laksanakan secara simultan. Ini merupakan cara kami untuk mengatasi dan menghindari ‘middle income country trap’, serta pemberantasan korupsi yang menjadi momok pembangunan Indonesia.
Bambang Satriaji/Dewi Ria Angela
