| Presiden Joko Widodo (kanan) dan Presiden Myanmar U Thein Sein (kiri) menuju ruang pertemuan bilateral di sela-sela KTT ke-25 ASEAN Tahun 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar, Rabu (12/11). |
NAY PYI TAW, Teraslampung.com– Pertemuan puncak negara-negara Asia Timur di Myanmar dimanfaatkan Presiden Joko Widodo untuk memperkenalkan gagasan Indonesia sebagai poros maritim dunia,Kamis (13/11). Di sela-sela KTT ke-25 ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar, itu Jokowi juga menyebutkan akan memajukan sektor maritim dan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim.
Jokowi mengungkapkan bahwa Indonesia menyadari sedang terjadi sebuah transformasi besar di abad ke-21 ini, yaitu berupa pergeseran pusat gravitasi geo-ekonomi dan geo-politik dunia dari Barat ke Asia Timur. Kondisi tersebut didukung dengan lokasi Indonesia yang strategis karena tepat berada di tengah-tengah proses perubahan, baik secara geografis, geopolitik dan geoekonomi.
Pada momen tersebut Presiden Jokowi di Indonesia terdapat Tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang merupakan “lorong” lalu lintas maritim dunia.
“Sebagai negara maritim Indonesia harus menegaskan dirinya sebagai Poros Maritim Dunia yaitu sebagai kekuatan yang berada di antara dua samudera, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik,” kata Jokowi.
Dua samudera strategis itu dinilai menyimpan kekayaan besar dilihat dari sisi energi dan sumberdaya laut lainnya yang akan menentukan masa depan kemakmuran di kawasan. Oleh karena itu Indonesia membuka peluang untuk membangun kerjasama regional dan internasional bagi kemakmuran rakyat.
Presiden Joko Widodo juga menyampaikan lima pilar utama Poros Maritim Dunia yang akan diwujudkan Indonesia melalui agenda pembangunan. Pilar pertama adalah melakukan pembangunan kembali budaya maritim Indonesia yaitu kesadaran terhadap jati diri bangsa sebagai negara yang memiliki wilayah lautan yang luas sehingga kemakmuran dan masa depan bangsa sangat ditentukan dengan bagaimana cara mengelola samudera.
Pilar kedua yaitu komitmen untuk menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kekayaan maritim yang ada di Indonesia nantinya akan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia.
Selanjutnya pilar ketiga adalah komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Pilar keempat adalah dengan mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan diantaranya dengan menghilangkan konflik di laut seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan dan pencemaran laut.
Lalu pilar kelima adalah menjadi titik tumpu bagi dua samudera sehingga Indonesia berkewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal tersebut untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim Indonesia dan juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan dan keamanan maritim.
Dewira/DBS
