Beranda News Nasional Di Tengah Pandemi Corona, Jokowi Tetap Naikkan Iuran BPJS

Di Tengah Pandemi Corona, Jokowi Tetap Naikkan Iuran BPJS

434
BERBAGI
Massa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melakukan aksi di halaman Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Selasa, 5 November 2019. Mereka menuntut pemerintah untuk membatalkan kenaikan BPJS Kesehatan sebesar 100 persen serta memperbaiki pengelolaan dan peningkatan kualitas layanan BPJS. TEMPO/Prima Mulia
Massa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melakukan aksi di halaman Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Selasa, 5 November 2019. Mereka menuntut pemerintah untuk membatalkan kenaikan BPJS Kesehatan sebesar 100 persen serta memperbaiki pengelolaan dan peningkatan kualitas layanan BPJS. TEMPO/Prima Mulia

TERASLAMPUNG.COM — Meskipun banyak rakyat hidup makin susah karena dampak pandemi virus corona atau  Covid-19, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru tetap menaikkan iuran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan. Keputusan menaikkan iuran BPJS 100 persen itu –sebelumnya sempat dibatalkan atau ditunda– diduga karena pemerintah sudah kehabisan akal untuk menanggulangi defisit anggaran.

Kenaikan iuran BPJS itu  tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Pada Perpres itu dijelaskan bahwa kenaikan iuran BPJS akan mulai berlaku pada 1 Juli 2020 untuk peserta mandiri kelas I dan kelas II.

Sedangkan  peserta kelas III baru akan naik pada 2021.

Suratno, pegawai swasta warga Bandarlampung, mengaku kenaikan iuran BPJS akan membuatnya makin terpuruk.

“Sekarang saja hidupnya saya makin susah dengan adanya corona. Ini pemerintah malah menaikkan iuran BPJS,” katanya, Rabu, 13 Mei 2020.

Suratno mengaku ia menjadi peserta BPJS Kesehatan  kelas II. Selama beberapa tahun menjadi peserta ia tidak pernah memakai kartu BPJS untuk berobat, tapi tetap ditagih terus tiap bulan.

“Saya, istri, dan dua anak saya nunggak BPJS selama beberapa tahun. Jumlah tunggakan saya sampai Rp 10 juta lebih,” katanya.

Suratno menilai, langkah pemerintah menaikkan iuran BPJS membuktikan bahwa pemerintahan Jokowi tidak prorakyat.

“Kalau prorakyat pasti akan mencari cara agar beban keuangan negara tidak dipindahkan ke pundak rakyat. Menaikkan iuran BPJS adalah cara paling mudah. Kalau bisa berhenti jadi peserta BPJS, saya mau berhenti sekarang juga,” kata dia.