Dianaktirikan dalam Proyek Jalan Tol, 11 Asosiasi Pengusaha Lampung Mempetisi Presiden

  • Bagikan

TERASLAMPUNG.COM — Merasa dianaktirikan, para pengusaha Lampung yang tergabung dalam 11 asosiasiasi pengusaha kontruksi dan pemilik asphalt mixing plant (AMP), batching plant, dan pemilik batu andesit mempetisi Presiden Joko Widodo terkait proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Petisi tersebut ditandatangani perwakilan 22 asosiasi pengusaha Lampung di Hotel Sheraton Lampung, Bandarlampung, Senin (24/10/2016).

Ginta Wiryasenjaya, salah satu penggagas petisi tersebut, mengatakan jika 20% saja dari Rp 27 trilyun dana BUMN untuk  pembangunan JTTS dikerjakan oleh pengusaha lokal Lampung, maka dana akan terserap oleh daerah.

“Bila kami kerja tentunya ada pemasukan untuk pemerintah daerah melalui pajak dan retribusi. Jika pemda surplus tentunya akan banyak pembangunan di mana-mana,” katanya.

Hingga saat ini, meskipun proyek JTTS melintasi Provinsi Lampung, para pengusaha Lampung hanya menjadi penonton. Mereka sama sekali tidak dilibatkan dalam megaproyek tersebut. Kontraktor utama dan para kontraktor pendukung semua dari Jakarta.

Mantan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Provinsi Lampung, Feishol Djausal, mengatakan pengusaha lokal di bawah asosiasi masing-masing merasa terpukul dengan tidak dilibatkan dalam proyek puluhan triliun rupiah di JTTS, proyek bendungan, serta proyek double track kereta api yang dicanangkan presiden RI untuk Provinsi Lampung.

“Sesuai amanat dari Presiden,  semua BUMN yang mengerjakan jalan tol harus bekerjasama dengan pengusaha lokal. Mestinya amanat itu dijalankan,”ujarnya.

Feishol mengatakan, sampai saat ini dana proyek nasional yang masuk ke Lampung puluhan triliun rupiah. Antara untuk proyek JTTS, waduk, double track kereta api, pelabuhan, dan perbaikan Bandara Raden Inten II Lampung Selatan.

“Amanat Presiden jelas: semua BUMN harus bekerjasama dengan pengusaha lokal dalam mengerjakan proyek di daerah. Faktanya, pengusaha lokal tidak diikutkan. BUMNB tersebut malahan i menggandeng anak perusahaan sendiri dari luar Lampung,”jelasnya.

Feishol mengaku peralatan dan stok material yang dimiliki pengusaha Lampung cukup banyak.

“Perusahaan di Lampung juga sudah bersertifikat nasional. Sehingga dengan tidak dilibatkan seperti ini, pihaknya membuat petisi untuk disampaikan ke Presiden dan Gubernur serta DPR,” katanya.

Feishol menegaskan pihaknya membuat petisi ditujukan kepada presiden, agar menteri terkait tahu, termasuk kepada DPR dan Gubernur, agar menggandeng pengusaha lokal bermitra.

“Bukan kami melakukan subkontrak, tetapi  bekerjasama. Kami mau kami bermitra dengan mereka untuk mengembangkan pengusaha lokal dikancah nasional bahkan Asean,”katanya.

Dia menilai, pembangunan tol, memang pembangunnanya ada, namun tak berdampak pada pembangunan sosial di bumi Lampung.

“Mereka awalnya hanya menyewa alat berat, tetapi sekarang kenyataannya anak-anak perusahaan mereka sendiri yang dikuasakerjakan. Atau dri pengusaha luar. Sehingga SDM di Lampung nganggur, pekerja d Lampung menganggur,”kata dia.

Secepatnya pihaknya akan menyampaikan petisi tersebut, baik ke Presiden dan Gubernur.”Belum disampaikan ke Gubernur, nanti bertahap. Mana yang duluan aja, apakah ke Gubernur atau ke Presiden, dan juga Gubernur kita minta fasilitasi bertemu dengan BUMN itu. Ini fakta lapangan. Seperti aspal, beton disini ada asosiasinya, disini harusnya diajak bermitra. Kita ada 12 asosiasi yang hadir saat ini,”tegasnya.

Ketua LPJKD Provinsi Lampung, Tubagus Rifa`at, mengatakan pekerjaan kontruksi di Indonesia ini 70 persen dikuasai oleh perusahaan BUMN (plat merah) yang hanya sedikit, sementara pengusaha swasta itu ribuan.

Menurut Rifa’at, seharusnya pengusaha di Lampung dilibatkan dalam proyek nasional yang ada di Lampung agar pengusaha lokal juga dapat bersaing dalam kancah nasional, bahkan internasional.

“Karena 60 persen jasa penyedia asean itu adanya di Indonesia. Nah kalau Lampung sendiri tidak diikutkan dalam hal proyek besar pemerintah, artinya pengusaha lampung tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan asean, jika tidak dimulai dari sekarang. Apalagi tahun depan masuk pasar bebas. Artinya pengusaha Lampung harus siap bertarung,”tegasnya.

Ketua Umum Gabungan Pelaksana kontruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Pusat, Iskandar Z.Hartawi, mengungkapkan jika pengusaha asal Lampung juga mampu bersaing dengan perusahaan kelas Naisonal.”

“Kita punya uji laboratorium yang kelasnya sama dengan perusahaan BUMN. Mestinya, pengusaha Lampung juga harus diikutsertakan dalam megaproyek nasional di Lampung,” kata dia.

 

  • Bagikan