Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Dianggap Angin Lalu, Pejabat Lampura Mengaku tak Tahu Anggaran Pulsa

Dianggap Angin Lalu, Pejabat Lampura Mengaku tak Tahu Anggaran Pulsa

1045
BERBAGI
Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)
Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)

Feaby Handana | Teraslampung.com

Kotabumi–Anggaran pulsa untuk para pejabat dan pegawai ternyata memang hanya dianggap ‘angin lalu’ oleh Pemkab Lampung Utara. Buktinya, sejumlah pejabat eselon II mengaku belum menerimanya.

“Anggaran pulsa apa?. Saya malah belum tahu,” kata Sekretaris DPRD Lampung Utara, Adrie, Kamis (24/9/2020).

Dengan setengah guyon, Adrie malah menyarankan pihak media untuk mengambil anggaran pulsanya jika memang ada. Hal ini dikarenakan ia sama sekali tidak tahu tempat untuk mengurus anggaran pulsa itu.

“Coba tanya dulu. Kalau ada, untuk kalian saja,” tuturnya sembari tersenyum.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara, Syahrizal. Yang bersangkutan terlihat kebingungan saat ditanyakan mengenai hal tersebut.

Jangankan menerimanya, mendengar kabar adanya kebijakan seputar anggaran pulsa tersebut belum pernah. ‎Ia m‎alah mempertanyakan persoalan ini kepada wartawan.

“Belum tahu. Saya belum pernah dengar,” katanya.

‎Sebelumnya, entah apa alasannya, Pemkab Lampung Utara sepertinya belum menerapkan kebijakan anggaran pulsa sebesar Rp200-400 ribu kepada para Aparatur Sipil Negara di lingkungannya. Padahal, kebijakan itu telah diberlakukan sejak tanggal 31 Agustus lalu.

Indikasi belum diterapkannya kebijakan itu menguat dikarenakan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Lekok enggan menjawab pertanyaan wartawan Teraslampung.com. Pertanyaan seputar persoalan ini disampaikan melalui pesan WhatsApp, Rabu (23/9/2020) sekitar pukul 12.58 WIB. Padahal, yang bersangkutan diketahui membuka aplikasi WhatsApp satu jam setelahnya.

Dari lima pertanyaan yang diajukan, tak ada satu yang dijawab oleh orang nomor satu di kalangan ASN Lampung Utara. Kelima pertanyaannya itu di antaranya kapan kebijakan itu diterapkan, kriteria ASN yang dapat ‘uang pulsa’, dan apakah kebijakan ini tak akan mengganggu stabilitas keuangan Pemkab Lampung Utara yang sedang ‘kesulitan’ keuangan.

‎Kebijakan anggaran pulsa itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 394/KMK.02/2020 tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi Tahun Anggaran 2020. Keputusan Menteri ini ditandatangani oleh Sri Mulyani Indrawati pada 31 Agustus 2020.

Loading...