Dianggap Formalitas Belaka, Tokoh Pemuda Lampura Desak Bupati Dorong Pilwabup

  • Bagikan
Mantan Ketua DPD KNPI Lampung Utara, Mahali

Feaby | Teraslampung.com

Kotabumi–Pertemuan Bupati Budi Utomo dengan partai politik pengusungnya kelihatannya hanyalah formalitas belaka agar tidak dianggap tak merespon ‘perintah’ Gubernur Lampung terkait Pemilihan Wakil Bupati Lampung Utara. Kesan itu terlihat jelas karena masih juga belum ada kemajuan berarti usai pertemuan tersebut.

“Apa yang dilakukan oleh pak bupati tak ubahnya sebuah basa – basi belaka. Basa – basi yang harus dilakukan untuk menggugurkan kewajiban atas perintah pak gubernur,” papar salah satu tokoh pemuda Lampung Utara, Mahali, Rabu (22/12/2021).

‎Bahkan, pertemuan itu dianggapnya hanyalah sebuah langkah penggiringingan opini saja. Tujuannya, supaya yang bersangkutan tak lagi dianggap publik sebagai pihak yang tak menginginkan posisi wakil bupati yang lowong itu terisi.

“Kalau enggak ada surat itu‎ belum tentu pak bupati mau menggelar pertemuan tersebut,” jelasnya.

Menurut Mahali, langkah yang dilakukan oleh bupati sangat tidak menguntungkan bagi partai politik pengusungnya sendiri. ‎Para partai politiknya akan kian tersudutkan dengan pertemuan tersebut. Mau tak mau masyarakat akan tergiring opininya jika mandeknya proses Pilwabup ini diakibatkan ulah partai politik pengusung sendiri.

‎”Padahalkan, semua orang tahu proses ini tak akan berjalan tanpa campur tangan dari bupati baik secara langsung atau tidak langsung,” papar dia.

Dalam persoalan ini, Mahali menganalogikan partai politik pengusung adalah sebuah kendaraan, sementara bupati adalah pengemudinya. Sebuah kendaraan tak akan pernah bisa menyusuri aspal jika sang pengemudinya diam saja. Sudah menjadi tugas pengemudi untuk menjalankannya. Begitu pun saat kendaraan itu mengalami gangguan atau mogok di tengah jalan. Ia wajib mengupayakan agar kendaraannya dapat segera melaju kembali.

“Jadi, hendaknya beliau pahami itu karena tak selamanya masyarakat terus dbuai dengan langkah yang telah dilakukan,” tegas dia.

‎Jika kondisi seperti ini masih berlangsung hingga Januari mendatang, Mahali mengaku akan melakukan aksi demonstrasi di Provinsi Lampung dan Jakarta. Langkah ini terpaksa diambilnya karena Pemerintah Pusat mengetahui jika Bupati Lampung Utara tidak taat dengan peraturan, dan mengabaikan perintah Gubernur Lampung.

“Saya pastikan akan ada kekuatan rakyat yang bakal dihadapi bupati jika beliau masih terus mengulur-ulur dengan segala retorikanya,” tandas mantan Ketua DPD KNPI Lampung Utara ini.

  • Bagikan