Teraslampung.com, Kotabumi–Dinas Kesehatan Lampung Utara menjadi dinas termalas dalam urusan membayar pajak mobil dinas. Total ada 34 mobil dinas mereka yang menunggak pajak.
Menariknya lagi, ke-34 mobil dinas yang menunggak pajak tersebut seluruhnya adalah mobil ambulans. Ambulans ini tersebar di 23 kecamatan.
“Salah satu tujuan apel kendaraan dinas ini adalah untuk mengetahui berapa total kendaraan dinas yang ada,” kata Bupati Hamartoni Ahadis usai apel kendaraan dinas di Pelataran Parkir Stadion Sukung Kotabumi, Jumat (11/4/2025).
Selain itu, apel kendaraan dinas ini juga untuk mengetahui kondisi terkini kendaraan-kendaraan tersebut, dan ketaatan dalam membayar pajak kendaraan. Kemudian, pihaknya juga ingin memastikan bahwa setiap pejabat hanya menggunakan satu kendaraan dinas.
“Membayar pajak adalah kewajiban, dan pejabat harus memberikan teladan,“ tuturnya.
Bagi kendaraan yang kedapatan tidak menunggak pajak maka akan langsung ditarik. Tak akan diberikan sepanjang belum dapat melunasi kewajiban tersebut. Namun, khusus untuk mobil ambulans dan bus sekolah, kebijakan itu tidak dapat dilakukan. Pihaknya tidak ingin mengganggu pelayanan publik.
“Tapi, nanti kami akan tegur pimpinannya untuk segera melunasi pajak tersebut,” kata dia.
Di tempat sama, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Utara, Mikael Saragih mengatakan, jumlah kendaraan dinas yang ditargetkan hadir dalam apel ini berjumlah 311 unit. Dari jumlah tersebut, 105 unit mobil tidak dapat dihadirkan. Bahkan, 67 pejabat pengguna mobil dinas sama sekali tidak memberikan keterangan mengapa tidak dapat menghadirkan kendaraannya.
“Sisanya, 12 unit rusak berat, dan 2 unit sedang digunakan dinas luar,” jelasnya.
Ditambahkan oleh Kepala Bidang Inventarisasi Aset BPKAD, Andriwan, hasil apel kendaraan hari ini didapati bahwa ada 80 unit mobil dinas yang menunggak pajak. Di urutan pertama, ada Dinas Kesehatan dengan 34 unit mobil. Lalu, di urutan kedua, ada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi dengan lima unit. Kemudian, ada Dinas Perhubungan dengan 5 unit mobil.
“Ke-80 mobil itu tersebar di 22 perangkat daerah,” katanya.
Feaby Handana
