Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Dicopot karena Demo, Jabatan 17 Petinggi RSU Ryacudu Dikembalikan

Dicopot karena Demo, Jabatan 17 Petinggi RSU Ryacudu Dikembalikan

165
BERBAGI
Pertemuan antara perwakilan pegawai RSUR Kotabumi dengan anggota DPRD Lampura terkait persoalan RSUR, Kamis (3/1/2019). ‎

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi — Sebanyak 17 petinggi RSU Ryacudu yang jabatannya sempat dicopot oleh Plh Direktur RSU Ryacudu mulai hari ini (Selasa/16/1/2019) sudah dapat menempati posnya masing – masing. ‎ ‎Pengembalian jabatan kepada mereka ini untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD setelah rapat dengan ‎pihak eksekutif pada Senin (7/1/2019).

BACA: Ikut Demo, 17 Pejabat RSU Ryacudu Kotabumi Dicopot

‎Pelaksana Harian Sekretaris Kabupaten Lampung Utara, Sofyan, mengatakan pengembalian jabatan ke-17 kepala ruangan RSUR ini termasuk salah satu butir kesepakatan ‘damai’ antara manajemen RSUR dengan para karyawannya yang sempat teribat konflik.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pencopotan jabatan mereka tersebut ‎sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan dendam pribadi pihak manajemen RSUR dengan jajarannya. Menurutnya, pencopotan mereka itu jelas teah dipertimbangkan dengan matang oleh pihak manajemen RSUR.

“Pasti sudah melalui pertimbangan matang dan itu merupakan suatu ha yang wajar. Pimpinan harus memilik karakter dan pandangan serta naluri untuk mengambil langkah da‎lam setiap persoalan,” tuturnya usai menyaksikan perdamaian antara pihak manajemen RSUR dengan para karyawannya kepada Teraslampung.com di Aula RSUR, Rabu (16/1/2019).

BACA: Tuntut Direktur Diganti, Ratusan Karyawan RSU Ryacudu Kembali Berunjuk Rasa

Sofyan memaparkan, alasan pengembalian jabatan kepada mantan kepala ruangan ini murni karena kinerja mereka itu baik dan memiliki dedikasi tinggi dalam memajukan RSUR. Kalau memang tidak baik niscaya pihak manajemen tidak akan mengembalikan mereka kepada posisinya semula.

Adapun persoalan seputar besaran jasa pelayanan dan status tenaga kerja sukarela RSUR yang menjadi tuntutan utama dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan para karyawan beberapa waktu lalu, Sofyan menjelaskan, besaran jasa pelayanan akan dihitung oleh pihak konsultan dengan mengacu pada indeks kinerja individu.

“Untuk masalah status TKS, mereka akan dijadikan sebagai karyawan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sepanjang ‎kinerja mereka memang baik,” papar dia.

Di sisi lain, ‎Pelaksana Tugas Direktur RSUR, Syah Indra Husada Lubis membantah bahwa pencopotan yang dilakukannya terhadap ke-17 bawahannya itu dilandasi ‘dendam’ atau emosi sesaatnya usai didemonstrasi oleh bawahannya.

“Tidak seperti itu. Buktinya kami bisa duduk bareng hari ini. Kalau memang dilandasi ‎oleh emosi, tentu rekan – rekan tidak mau ke sini untuk islah,” katanya.

BACA: Tuntut Direktur Diganti, Ratusan Karyawan RSU Ryacudu Kembali Berunjuk Rasa

Sementara Tabrani, salah satu korban kebijakan manajemen RSUR yang dicopot dari posisi Kepala Ruangan Hemodialisa mengatakan bahwa kesepakatan yang ditawarkan dalam konflik ini merupakan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.

“Kami anggap kesepakatan ini merupakan kesepakatan yang terbaik dalam persoalan ini,” kata dia.

Sebelumnya, usai berdemonstrasi menuntut mundur pimpinan RSUR pada Kamis pagi (20/12/2018), 17 kepala ruangan di RSUR dicopot dari posisinya. Persoalan ini kemudian menarik simpati kalangan DPRD sehingga merekomendasikan kepada Pemkab untuk segera mengembalikan ke-17 kepala ruangan itu kepada posisinya semula

Loading...