Dikonfirmasi Soal Terima Uang dari Keluarga Terpidana, Oknum Jaksa Kejati Lampung Intimidasi Jurnalis

  • Bagikan
Ilustrasi intimidasi jurnalis

Zainal Asikin | Teraslampung.com

BANDARLAMPUNG–Seorang jurnalis di Lampung, Ahmad Amri yang bekerja di media online Suara.com, mengalami intimidasi diduga dilakukan oleh oknum jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung berinisial ANA saat melakukan peliputan di Kantor Kejati Lampung, Jumat (22/10/2021) pagi.

Intimidasi tersebut terjadi, saat jurnalis Amri hendak mengkonfirmasi berita mengenai dugaan oknum jaksa tersebut disinyalir menerima uang dari keluarga terpidana kasus illegal logging.

Sebelumnya, Amri telah mewawancarai Desi Sefrilla, istri dari terpidana kasus illegal logging tersebut. Dari wawancaranya itu, Desi mengaku sudah memberikan sejumlah uang ke seseorang yang mengaku oknum jaksa berinisial ANA.

Uang tersebut, yakni untuk meringankan hukuman suaminya yang sedang menjalani sidang kasus illegal logging. Namun hukuman suaminya tidak berkurang, dan Desi pun memutuskan melaporkan kasus penipuan yang diduga dilakukan oknum jaksa berinisial ANA ini ke Polres Pringsewu.

Kemudian, jurnalis Amri berupaya mengonfirmasi hasil wawancaranya tersebut ke oknum jaksa yang namanya disebutkan oleh Desi, istri dari terpidana kasus illegal loging.

Jumat (22/2021), Amri mengirimkan pesan melalui WhatsApp ke oknum jaksa berinisial ANA ini. Dari pesan yang dikirimkan, Amri meminta konfirmasi soal laporan korban Desi ke Polres Pringsewu yang menyeret nama oknum jaksa tersebut.

Namun pesan itu tidak direspons oleh oknum jaksa tersebut, kemudian Amri mencoba mendatangi ke Kantor Kejati Lampung bermaksud hendak mewawancarai bagian Kasi Penkum Kejati Lampung, I Made Agus Saputra Adyana, namun dia (Made) minta waktu bertemu siang.

Pada saat Amri tengah menunggu di ruangan Press Room Kejati Lampung, Amri melihat oknum jaksa ANA sedang berjalan keluar dari kantor Kejati Lampung. Saat itu juga, Amri berusaha mengejar oknum jaksa tersebut untuk dikonfirmasi dugaan penerimaan uang.

Begitu ditemui, oknum jaksa ANA mengajak Amri ke ruangannya di lantai 2 di salah satu gedung Kejati Lampung. Namun Jaksa A ini, meminta Amri untuk menitipkan barang bawaannya termasuk ponsel ke pos penjagaan.

“Iya ke ruangan saja, simpan dulu HP dan barang-barang kamu karena aturannya tidak boleh bawa HP ke dalam ruangan gedung Kejati Lampung,” kata Amri menirukan percakapan dengan oknum jaksa ANA.

Awalnya Amri sempat menolak kalau ponselnya harus diititipkan, karena bagian dari alat kerja dirinya sebagai wartawan. Kemudian, ada seorang perpakaian preman selain petugas satpam, mempertegas agar Amri menaruh barang bawaannya ke dalam lemari termasuk handphone dan tasnya.

“Sini bapak, handphone dan tasnya disimpan di loker ini. Bapak bawa kuncinya, baru bapak ke atas karena aturannya begitu,”kata Amri menirukan perkataan pria berpakaian preman itu.

Akhirnya, Amri memutuskan menitipkan barang bawaannya ke pos penjagaan. Lalu, Amri bersama oknum Jaksa ANA menuju keruangan lantai dua.

Setelah berada di dalam ruangan Jaksa ANA yakni di lantai 2, oknum jaksa ANA langsung mengintimidasi Amri dan mengatakan sudah men screen shoot pesan WA Amri dan pesan WA itu sudah dikirimkan ke petugas Polda Lampung.

Menurut oknum jaksa ANA, pesan WhatsApp yang dikirim Amri sudah bisa dikenakan dengan UU ITE. Lalu oknum Jaksa ANA mengatakan kepada Amri, katanya nanti akan ada orang yang menelepon Amri.

Kepada Amri, oknum jaksa ANA ini juga mengaku sudah mencari Amri bersama dua orang, karena pesan WhatsApp sebelumnya yang pernah dikirim Amri. Pesan yang dimaksud adalah, permintaan konfrimasi dari Amri mengenai masalah jual beli perkara yang diduga melibatkan oknum jaksa ANA.

“Saya sudah bawa dua orang cari-cari kamu, tapi nggak ketemu,”kata Amri lagi menirukan perkataan oknum jaksa ANA tersebut.

AJI dan PWI Lampung Kecam Intimidasi Jurnalis oleh Oknum Jaksa

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung, Hendri Sihaloho mengecam perilaku oknum jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung mengintimidasi jurnalis Suara.com, Ahmad Amri saat meliput di kantor Kejati Lampung. Selain intimidasi, oknum jaksa itu juga mengancam Amri dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Kami mengecam intimidasi terhadap jurnalis Amri. Lewat intimidasi itu, oknum jaksa yang dimintai konfirmasi berupaya membungkam jurnalis menyampaikan kebenaran,” kata Hendri dalam keterangan tertulisnya kepada teraslampung.com Jumat (22/10/2021).

Seyogianya, kata Hendri, yang bersangkutan (oknum jaksa) cukup menjawab hal yang ditanyakan jurnalis Amri, tak perlu mengancam apalagi sampai membawa dua orang untuk mencari Amri. Apa maksudnya mencari Amri?.

“Tugas jurnalis adalah memberikan informasi sedemikian rupa. Sehingga, orang dapat menilainya dan kemudian memutuskan sendiri apa yang harus dipikirkan,”ujarnya.

Sebagai bagian dari pers, Hendri menjelaskan, jurnalis memiliki peran yang sangat spesifik dalam masyarakat. Melalui informasi, jurnalis memberdayakan warga negara untuk memperkuat institusi demokrasi dan demokrasi itu sendiri.

Lebih dari itu, lanjut Hendri, keberadaan jurnalis untuk menjaga hak-hak publik, diantaranya hak atas informasi. Karena itu, mengintimidasi jurnalis atau apapun bentuk kekerasan lainnya, berarti mengebiri hak publik memperoleh informasi.

“Saya meminta kepada semua pihak untuk menghormati kerja-kerja jurnalistik. Selain dijamin UU 40/1999 tentang Pers, jurnalis bekerja untuk publik,”jelasnya.

Sementara Wakil Ketua PWI Lampung Bidang Pembelaan Wartwan, Juniardi dalam keterangan tertulisnya juga menyayangkan adanya intimidasi serta ancaman verbal akan mempidanakan wartawan Suara.com, Ahmad Amri yang sedang melakukan kerja jurnalistik.

Bang Jun sapaan akrab Juniardi menyebutkan, intimidasi terhadap wartawan bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia (HAM). Hal tersebut diungkapkan Bang Jun, terkait intimidasi oknum jaksa Kejati Lampung terhadap wartawan Suara.com, Ahmad Amri saat akan meminta konfirmasi berita.

“Terlebih ini dilakukan oleh oknum jaksa yang notabene-nya sebagai penegak hukum. Semestinya, jaksa paham dan bisa membedakan mana wartawan dan bukan wartawan,”kata Bang Jun kepada teraslampung.com.

Menurutnya, wartwan tidak boleh mengalami intimidasi dan kekerasaan saat melakukan peliputan. Sebab, wartawan dilindungi undang-undang.

“Wartawan dilindungi UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Maka kekerasan terhadap wartawan, sangat disayangkan,”kata dia.

Juniardi meminta Jaksa Agung mengevaluasi oknum jaksa Kejati Lampung tersebut, karena hal itu sangat bertentangan dengan program Korps Adhyaksa yang ingin mengembalikan citra jaksa yang lebih baik.

“Tidak hanya dengan Polri, ada juga MOU Dewan Pers dengan Kejagung dan TNI. Wartawan yang ditangkap saja harus segera dibebaskan, kenapa ini malah mengancam memenjarakan wartawan yang bekerja secara professional dengan melakukan konfirmasi,”tandasnya.

  • Bagikan