Opini  

Dilema Kebijakan Cukai Rokok

Bagikan/Suka/Tweet:

Oleh: ID Arter
ASN Badan Pusat Statistik Kota Metro

Fenomena kebijakan cukai terutama terkait dengan hasil tembakau, selalu mendapat perhatian cukup besar tiap tahunnya. Banyak anggapan miring dari masyarakat mengenai keputusan pemerintah untuk menaikan cukai rokok, takutnya kenaikan cukai rokok hanya menjadi alternatif Pemerintah untuk menambah sumber penerimaan negara? Tak bisa dimungkiri data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 menyebutkan, pendapatan pemerintah dari cukai hasil tembakau senilai Rp 179,83 triliun pada 2020. Nilai tersebut naik 3,67% dari capaian tahun sebelumnya dan berkontribusi sebesar 96,74% dari total penerimaan cukai negara. Tentu saja angka tersebut sangat besar karena industri ini nyatanya menyumbang sebesar 10,11 persen terhadap APBN 2020.

Mulai 1 Januari tahun 2022 kemarin, Pemerintah resmi menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok dengan rata-rata kenaikan sebesar 12 persen. Resminya kenaikan tarif cukai rokok ditandai dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192/PMK.010 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris. Aturan tersebut ditetapkan tanggal 17 Desember 2021 oleh Menteri Keuangan dan diundangkan pada tanggal 20 Desember 2021.

Hal ini tentu saja direspons beragam oleh masyarakat, salah satunya kalangan pelaku usaha tembakau yang mengalamai penurunan pendapatan selama pandemi Covid-19. Senada dengan pelaku usaha, laporan Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha Tahun 2020 menunjukan Sebanyak 82,85% pelaku usaha yang telah disurvei Badan Pusat Statistik (BPS) mengaku mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi Covid-19.

Konsumsi Rokok di Tanah Air

Banyak permasalahan kesehatan yang ditimbulkan dari mengonsumsi rokok. Pemberian cukai ini juga tidak terlepas dari adanya para perokok usia muda yakni mereka yang berumur di bawah 18 tahun. Mereka menjadi kelompok yang sangat rentan untuk masuk sebagai perokok pemula. Dengan memberikan cukai dan kenaikan tarifnya tiap tahun, harapannya harga rokok menjadi tidak terjangkau oleh kelompok umur tersebut. Namun,  kenyataannya data yang dikeluarkan oleh BPS menyebutkan perokok usia muda usia 15 Tahun keatas malah mengalami kenaikan sebesar 0,27 persen, dari angka 28,69 persen di tahun 2020 menjadi 28,96 persen di tahun 2021.

Rokok tembakau (ilustrasi)/Foto: Shutterstock
Rokok tembakau (ilustrasi)/Foto: Shutterstock

Dari data Sensus Penduduk Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh BPS, jumlah penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas per Agustus 2021 sebanyak 206,7 juta. Artinya jumlah penduduk berusia 15 tahun yang merupakan perokok sebanyak 59,9 juta orang. Tentu sangat disayangkan, nyatanya keputusan pemerintah untuk menaikkan cukai rokok setiap tahunnya masih belum mampu untuk menurunkan konsumsi rokok terutama di kalangan usia muda.

Terlepas dari kenyataan tersebut, kenaikan cukai rokok sendiri bertujuan untuk mengendalikan konsumsi rokok, khususnya di kalangan anak dan remaja. Kenaikan tersebut bukan hanya mempertimbangkan isu kesehatan, namun juga memperhatikan perlindungan petani buruh, dan industri rokok. Menurut Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, 9 dari 100 anak di Indonesia masih merokok, jumlah ini termasuk yang tertinggi di Kawasan Asia.

Berbagai riset dan kajian telah membuktikan berbagai kerugian yang timbul akibat tingginya konsumsi rokok. Selain menjadi faktor risiko kematian terbesar kedua di Indonesia menurut Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME) pada 2019, konsumsi rokok juga meningkatkan risiko stunting dan memperparah dampak kesehatan akibat Covid-19. Selain mengancam kesehatan, rokok juga memperburuk taraf sosial-ekonomi keluarga Indonesia, khususnya keluarga miskin. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2021, konsumsi rokok merupakan pengeluaran kedua tertinggi masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan setelah konsumsi beras.

Dilihat dari total pengeluaran, konsumsi rokok mencapai 11,9 persen di perkotaan dan 11,24 persen di perdesaan. Angka tersebut hanya lebih rendah dari konsumsi beras dan bahkan lebih tinggi dibandingkan pengeluaran untuk protein seperti daging, telur, tempe, serta ikan. Menurut Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) Universitas Indonesia, 1 persen peningkatan pengeluaran untuk rokok juga meningkatkan kemungkinan rumah tangga menjadi miskin sebesar 6 persen. Kerugian akibat konsumsi rokok juga merambat ke perekonomian dan keuangan negara.

Di samping menimbulkan kerugian jangka panjang bagi perekonomian, rokok juga berdampak langsung pada kenaikan biaya kesehatan. Menurut kajian Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) pada 2021, biaya kesehatan akibat merokok tercatat sebesar Rp17,9 hingga Rp27,7 triliun setahun. Dari total biaya ini, terdapat Rp10,5 – 15,6 triliun yang merupakan biaya perawatan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan. Biaya tersebut setara dengan 20-30 persen dari besaran subsidi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per tahun sebesar Rp48,8 triliun yang dikeluarkan oleh APBN.

Peran dan Harapan Pemerintah

Pemerintah menyebutkan bahwa aspek kesehatan, pendapatan negara, dan ketenagakerjaan menjadi beberapa faktor pendorong pengambil kebijakan kembali menaikkan tarif Cukai Harga Tembakau (CHT). Berdasarkan Pasal 2 UU No 39 tahun 2007 Tentang Cukai menyatakan bahwa barang yang dikenai cukai adalah barang yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu yang salah satunya konsumsinya perlu dikendalikan. Oleh sebab itu, rokok menjadi salah satu barang yang dikenakan cukai karena konsumsi yang berlebihan akan berdampak negatif bagi kesehatan.

Komitmen Pemerintah untuk terus menekan konsumsi rokok, khususnya perokok usia muda tertuang Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah menargetkan prevalensi merokok anak Indonesia usia 10-18 tahun turun minimal menjadi 8,7 persen di tahun 2024. Kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) adalah bagian dari upaya mencapai target tersebut, guna mendorong peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus peningkatan produktivitas sumber daya manusia dimasa yang akan datang.***