Beranda Teras Berita Dinas PU Lampung Timur Belum Tarik Kelebihan Pembayaran 13 Paket Proyek Tahun...

Dinas PU Lampung Timur Belum Tarik Kelebihan Pembayaran 13 Paket Proyek Tahun 2013

538
BERBAGI

Mashuri Abdullah/Teraslampung.com



SUKADANA – Dinas
Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), belum berhasil menarik kelebihan pembayaran dari 12 kontraktor yang mengerjakan 13 paket proyek di tahun 2013.  

Hal ini terungkap saat Teras Lampung menemui
sekretaris Dinas PU, Mulkan, Senin (4/8), di ruang kerjanya.  Sementara itu Kadis PU Kabupaten
Lampung Timur Alek Sandaria dan
Kabid Pembangunan Jalan tidak berada di kantor.

Penarikan atas
kelebihan pembayaran ini merupakan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung
 dari pemeriksaan laporan keuangan
Pemkab Lamtim tahun 2013.  

Dalam audit BPK,
terungkap 13 paket yang dikerjakan tersebut tidak sesuai dengan standar, dan berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.564.919.720.  BPK juga meminta Pemkab Lamtim segera
menarik kelebihan pembayaran tersebut, dan menyetorkannya ke kas daerah.

Dalam auditnya,
BPK menyimpulkan dari 13 paket kontrak senilai Rp 18.670.311.000,
terdapat pekerjaan yang tidak sesuai kontrak.  Antara lain
pengerasan jalan dengan lapis perkerasan AC-WC, HRS-WC, lapen dan trotoar.
 

Menurut BPK, Dinas PU Lamtim kurang melaksanakan pengawasan
dan pengendalian atas proyek yang dijalankan, sehingga kualitas pekerjaan tidak sesuai kontrak.

Atas rekomendasi
BPK tersebut, pihak DPRD Lamtim telah membuat panitia khusus (pansus). Pansus
DPRD juga memberi rekomendasi kepada Bupati Lampung Timur segera menindaklanjuti
temuan BPK tersebut, karena telah merugikan keuangan negara.

Sementara itu
pihak Komisi D, DPRD Lamtim juga telah dua kali memanggil Kadis PU untuk
hearing membahas hal tersebut.  Namun, dalam dua kali undangan,
kadis PU tidak hadir dan hanya mendelegasikan kepada stafnya.  

Ketua Komisi D, Sudibyo, menyatakan kekecewaannya atas ketidakhadiran kadis PU tersebut. Dia menjanjikan
akan sekali lagi mengundang kadis
PU untuk hearing, dan jika tetap tidak mau hadir akan dipanggil paksa.

Anggota DPRD
Lamtim lainnya, Hasan Basri, menyatakan hasil temuan BPK sejak tahun
2008, Dinas PU belum berhasil menarik kembali kerugian negara sebesar Rp
4.158.740.791.  Anggota komisi C ini juga menyayangkan pihak
pimpinan DPRD yang lemah dalam mendesak Bupati,
Erwin Arifin,
untuk melaksanakan rekomendasi BPK ini.  

Dia berharap aparat
penegak hukum segera menindaklanjuti temuan-temuan BPK tersebut agar
rakyat Lamtim tidak dirugikan.
Loading...