Dinas PUPR Lampura Bantah ada Persengkongkolan di Balik Persyaratan AMP Proyek PEN

  • Bagikan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara, Syahrizal Adhar
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara, Syahrizal Adhar

‎Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara membantah, adanya persekongkolan di balik penetapan persyaratan mengenai AMP (Asphalt Mixing Plant/pabrik pencampur aspal) ‎dalam lelang proyek hasil ngutan dari PT SMI. Kebijakan ini terpaksa ditempuh supaya proyek yang dihasilkan semakin berkualitas.

Belum lama ini, Dinas PUPR Lampung Utara melalui Pejabat Pembuat Komitmen dana Pemulihan Ekonomi Nasional / PEN (mengeluarkan justifikasi teknis dukungan alat. Dalam justifikasi itu disebutkan persyaratan dukungan alat. Salah satu dukungan alat itu adalah jarak AMP ke lokasi pekerjaan dengan toleransi jarak 5 KM sehingga jarak maksimal AMP ke lokasi pekerjaan 75 KM + 5 KM = 80 KM.

“Enggak ada isu – isu itu. Kalau dia teknis, alasannya pun harus teknis. Itu aja,” tegas Kepala Dinas PUPR Lampung Utara, Syahrizal Adhar saat ditemui di gedung legislatif, Kamis (18/11/2021).

Syahrizal berdalih bahwa persyaratan seputar AMP merupakan persyaratan teknis yang berasal dari kepala bidang dan PPK proyek tersebut. Kebijakan ini diambil semata – mata agar kualitas pekerjaan yang dihasil‎kan kian baik.

“Kita mau hasilnya menjadi lebih baik. Hasil dari pekerjaan lebih baik. Katakanlah (aspal) Hotmix itu sampai ke tujuan. Benar – benar masih layak. Kondisi suhunya masih mencukupi,” kelitnya.

Menariknya saat ditanya apakah kebijakan yang dibuat itu memang memiliki landasan hukum yang jelas atau tidak, Syahrizal terlihat tak mau menjawab pertanyaan tersebut. Ia hanya menyebutkan jika kebijakan itu sifatnya bukanlah sebuah keharusan.

“Itu (sifatnya) bisa diberikan manakala kesanggupan dari pihak kontraktor yang ditunjuk sebagai pemenang bersedia. Suhu aspalnya itu sampai tujuan masih tetap pada suhu ambang normalnya,” terang dia.

Kendati demikian, ‎tak menutup kemungkinan jika kebijakan seputar AMP itu akan mereka tinjau ulang. Akan ada pembahasan seputar hal itu untuk memastikan apakah persyaratan AMP itu memberatkan kontraktor atau tidak.

“Akan ditinjau ulang. Sama – sama kita membicarakannya. Mana yang memberatkannya karena kami mengharapkan agar paket proyek PEN ‎ini dapat terlaksana dengan baik. Hanya itu saja,” katanya.

‎Sebelumnya, 48 paket proyek dari DPUPR telah mulai dilelang sejak tanggal 12 November lalu. Jenis pekerjaan proyek itu terdiri dari jalan dan jembatan. Proyek – proyek ini sumber dananya dari hasil ngutang dengan‎ PT Sarana Multi Infrastruktur.

Total utang daerah yang didapat dari PT SMI mencapai Rp122 miliar. Utang daerah tu bukanlah pinjaman tanpa bunga. Besaran bunga pinjaman yang harus dibayar oleh Pemkab Lampung Utara‎ selama lima tahun ke depan mencapai sekitar Rp22 miliar.

  • Bagikan