Beranda News Pusiban DIPA Lampung 2016 Naik Jadi Rp 9,04 Triliun

DIPA Lampung 2016 Naik Jadi Rp 9,04 Triliun

237
BERBAGI

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com — Dirjen Perbendaharaan Kanwil Lampung Sahat Pangabean didampingi Gubernur Ridho Ficardo menyerahkan  Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2016 senilai Rp 9,04 triliun kepada Kabupaten/Kota se-Lampung dan instansi Pemerintah Provinsi Lampung dan Vertikal, di Ruang Abung Pemprov Lampung, Kamis (17/12/2015).

Penyerahan DIPA diawali dengan menonton film bersama tentang korupsi dan penandatanganan pakta integritas oleh para kepala satuan kerja vertikal yang ada di Lampung.

Kepala satuan kerja vertikal di Provinsi Lampung yang melakukan penandatangan pakta integritas BPK RI, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kepolisian Daerah Lampung, Pengadilan Tinggi Lampung, Korem 043 Garuda Hitam, Lanal Panjang Provinsi Lampung, Brigif 3 Marinir Piabung, Kanwil Hukum dan HAM Lampung, Kanwil Ditjen Pajak dan Lampung, Kanwil Agama Lampung, Universitas Lampung, Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Pada dua tahun terakhir DIPA dari pemerintah pusat untuk Lampung naik drastis. Pada 2014 DIPA  untuk seluruh Pemda di Lampung sebesar Rp5,4 triliun, Kemudian naik menjadi Rp 7,4 triliun pada 2015 dan menjadi 9,04 Triliun pada 2016.

Gubernur Lampung Ridho Ficardo mengatakan penyerahan DIPA Ridho bahkan menjelaskan kekuatan Fiskal Provinsi Lampung meningkat hampir 50 persen.

“Dana APBN yang masuk, ditambah APBD Pemprov dan Kab/Kota dan dana lain bila dijumlah tercatat Kekuatan fiskal total Provisni Lampung pada 2015 sebesar 24,4 triliun (rupiah), dan kini kekuatan total meningkat menjadi 35,4 triliun, peningkatannya hampir 50%.” Papar Ridho.

Ridho mengaku peningkatan fiskal diharapkan akan dibarengi peningkatan Pembangunan di Provinsi Lampung.

“Peningkatan ini harus diiringi dengan pembangunanya. Jangan sampai uang kita meningkat namun pembangunannya gitu-gitu aja. Jadi pejabat yang berguna dengan tunjukan pelipat gandaan pembangunan, biar ada multiplier effect-nya” tutur Ridho

Menurut Ridho ada lima  indikator yang harus menjadi perhatian bupati/walikota sesuai instruksi Presiden, yaitu tingkat kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan pertumbuhan, serta inflasi. Ini menjadi goals pemerintahan. Tolak ukur kepemimpinan daerah terangkum dalam 5 hal ini, tutur Ridho.

Ditambakan, Presiden Joko Widodo juga memerintahkan agar belanja anggaran dan pelaksanannya sudah mulai jalan di Januari, memberi nilai tambah pada belanja anggaran, dan yang paling penting kualitas belanja anggaran serta efisiensi belanja anggaran, juga laporan dan percepatan serapan.

Ia juga  menghimbau kepala instansi vertikal agar melobi lebih kuat lagi ke pusat sehingga bisa terus meningkat DIPAnya ditahun yang akan datang. Dan baru 8 Kabupaten yang menerima Dana Insentif Daerah, Ia harapkan 7 Kabupaten/Kota liannya bisa menyusul.

Sebelumnya Ridho sudah menerima secara  simbolis DIPA Lampung yang diberikan Presiden Jokowi di Istana Negara dibarengi pemberian penghargaan Dana Insentif Daerah (DID) dari Presiden Kepada Pemprov Lampung. Bahkan saat ini Lampung tercatat sebagi Provinsi nomor satu penyelesaian anggaran tingkat lanjut.

Hadir pada acara  tersebut, antara lain, seluruh Forkopimda Pemprov Lampung secara lengkap, Bupati/Walikota se Lampung dan segenap Instansi vertikal terkait.