Beranda Hukum Korupsi Diperiksa KPK, Cak Imin Bantah Ada Aliran Suap Proyek PUPR

Diperiksa KPK, Cak Imin Bantah Ada Aliran Suap Proyek PUPR

430
BERBAGI
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar berjalan memenuhi panggilan akan menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/01/2020). Muhaimin Iskandar diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Komisaris PT Sharleen Raya JECO Group, Hong Arta terkait dengan kasus dugaan suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016. Foto: Merdeka.com

TERASLAMPUNG.COM — Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin membantah ada aliran dana ke politikus PKB terkait proyek PUPR. Hal itu dikatakan Cak Imin saat ditanya para wartawan usai diperiksa KPK, Rabu (29/1/2020).

“Saya datang untuk memenuhi panggilan sebagai saksi Hong Artha. Mestinya diagendakan besok, tapi karena besok saya ada acara saya minta maju, dan Alhamdulillah selesai, semuanya sudah saya beri penjelasan ya, selesai,” ujar Cak Imin di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2020).

Cak Imin yang dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya (JECO Group), Hong Arta John Alfred mengklaim, tak ada aliran suap terkait proyek tersebut yang diterima politikus PKB.

“Tidak benar (ada aliran uang ke PKB),” kata Cak Imin.

Tim penyidik lembaga antirasuah belakangan getol memanggil sejumlah politikus PKB terkait kasus suap proyek jalan ini. Salah satunya Wakil Gubernur Lampung yang juga politikus PKB Chusnunia Chalim alias Nunik. Selain itu, tim penyidik juga pernah memeriksa tiga politikus PKB Fathan, Jazilul Fawaid, dan Helmi Faisal Zaini.

Pemeriksaan terhadap Cak Imin ini dilakukan setelah KPK menemukan bukti baru mengenai aliran duit korupsi proyek jalan di PUPR.

Bukti baru itu adalah pengakuan mantan Ketua PKB Lampung, Musa Zainuddin, yang membeberkan dugaan aliran dana ke sejumlah petinggi PKB.

Mantan anggota DPR RI dari PKB dapil Lampung itu dihukum sembilan tahun penjara karena terbukti menerima suap Rp 7 miliar untuk meloloskan proyek infrastruktur Kementerian PUPR di Maluku dan Maluku Utara tahun anggaran 2016. Uang itu berasal dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir.

Dari dalam penjara, mantan Anggota Komisi Infrastruktur DPR ini mengirimkan surat permohonan Justice Collaborator ke KPK pada akhir Juli 2019. Dalam surat itu, Musa mengaku bahwa duit yang ia terima tak dinikmati sendiri. Sebagian besar duit itu, kata dia, diserahkan kepada Sekretaris Fraksi PKB kala itu, Jazilul Fawaid dengan jumlah Rp 6 miliar.

Setelah menyerahkan uang kepada Jazilul, Musa mengaku langsung menelepon Ketua Fraksi PKB Helmy Faishal Zaini. Ia meminta Helmy menyampaikan pesan ke Muhaimin bahwa uang Rp 6 miliar sudah diserahkan lewat Jazilul.

Keterangan Musa tak pernah terungkap di muka persidangan sebelumnya. Musa mengaku memang menutupi peran para koleganya lantaran menerima instruksi dari dua petinggi partai. Dua petinggi PKB, kata Musa, mengatakan Cak Imin berpesan agar kasus itu berhenti di Musa.

“Saya diminta berbohong dengan tidak mengungkap peristiwa sebenarnya,” kata dia.

Febri Diansyah membenarkan bahwa lembaganya telah menerima surat permohonan JC dari Musa. Permohonan itu tengah dipertimbangkan.

Helmy saat diperiksa pada 30 September 2019 menepis bahwa dirinya terlibat kasus korupsi infrastruktur itu. “Enggak, enggak, enggak ada itu,” kata dia.

Sementara Jazilul menolak mengomentari kasus ini. “No comment,” kata pria yang kini duduk sebagai Wakil Ketua MPR itu. Dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada 24 Oktober 2019, Jazilul tak merespon. Adapun Cak Imin meminta Tempo bertanya ke Jazilul. “Ke Jazilul saja,” katanya.

Loading...