Disdukcapil Lampung Utara Kerjasama dengan Empat Instansi

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Utara, Khairul Anwar (kiri) didampingi oleh Sekretarisnya, Perdana Putra‎.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Utara, Khairul Anwar (kiri) didampingi oleh Sekretarisnya, Perdana Putra‎.
Bagikan/Suka/Tweet:

Feaby Handana | Teraslampung.com

Kotabumi–Untuk memangkas rentang kendali birokrasi mengenai administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Utara kembali melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan empat instansi lainnya, Selasa pagi (8/3/2022).

‎”Hari ini, kami melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama administrasi kependudukan kembali dengan empat instansi lainnya di lingkungan Pemkab Lampung Utara,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Utara, Khairul Anwar didampingi oleh Sekretarisnya, Perdana Putra sebelum kegiatan.

Keempat instansi tersebut adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dengan demikian, jumlah instansi yang telah melakukan PKS‎ dengan mereka mencapai delapan instansi.

“Sebelumnya pada Desember 2021 lalu, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana‎ telah lebih dulu menandatangani PKS,” terangnya.

Menurut Khairul, PKS yang mereka lakukan ini hanya untuk menindaklanjuti arahan dari pihak Kementerian Dalam Negeri. Tujuan PKS ini sendiri ialah untuk memberikan kemudahan instansi terkait yang membutuhkan akses dalam hal administrasi kependudukan sesuai dengan kebutuhannya masing – masing.

“Nantinya, setiap instansi akan memiliki operatornya masing – masing. Meski begitu, kewenangan mereka hanya sebatas mengakses saja, mereka sama sekali tidak bisa merubah data yang ada,” paparnya.

Ditambahkan oleh Perdana Putra bahwa ‎setiap operator akan mendapatkan pelatihan khusus supaya tidak mengalami kesulitan saat mengakses administrasi kependudukan yang dibutuhkan. Diperkirakan PKS ini akan mulai efektif dijalankan mendekati akhir tahun 2022 ini.

“Sejatinya target PKS untuk instansi ini hanya ditargetkan sepuluh instansi saja, tapi kami optimistis jika akan melampaui target itu dalam waktu dekat,” kata dia.

You cannot copy content of this page