Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Disepakati, Utang Pemkab Lampura Rp121 M kepada Para Kontraktor tidak Masuk Pos...

Disepakati, Utang Pemkab Lampura Rp121 M kepada Para Kontraktor tidak Masuk Pos Tak Terduga APBD 2018

592
BERBAGI
Ketua Badan Anggaran DPRD Lampung Utara, Herwan Mega
Ketua Badan Anggaran DPRD Lampung Utara, Herwan Mega

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi — Badan Anggaran DPRD dan Pemkab Lampung Utara (Lampura) menyepakati  utang Pemkab Lampura tahun 2017 senilai Rp121 miliar kepada para kontraktor ‎tidak dimasukkan ke dalam belanja tak terduga, melainkan langsung ke rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

‎Kesepakatan ini diambil setelah kedua belah pihak ini menggelar rapat bersama untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lampung Utara tahun 2018, di gedung DPRD, Kamis (25/1/2018).

Diketahui, salah satu poin utama pembahasan ialah penindaklanjutan catatan evaluasi ‎Pemprov Lampung terkait alokasi belanja tak terduga yang dianggarkan Pemkab sebesar Rp121 Miliar.

Seperti yang diketahui, belanja tak terduga ini dialokasikan untuk melunasi beban (utang) Pemkab terhadap ‎para rekanan pada tahun lalu.

Kendati d‎emikian, Pemprov Lampung menginginkan anggaran belanja tak terduga ini dinilai terlalu besar dan harus ditinjau ulang. Alhasil, setelah beberapa kali rapat, DPRD dan Pemkab akhirnya sepakat memasukkan anggaran tersebut ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai respons terhadap hasil evaluasi Pemprov dan solusi terhadap permasalahan tunggakan terhadap para kontraktor.

Langkah ini harus dilakukan karena setelah pembahasan hasil evaluasi APBD Lampung Utara akan dimasukan ke dalam lembar daerah.‎

“Hasil rapat terakhir hari ini, kami sepakat bahwa belanja tak terduga yang besarnya mencapai Rp121 miliar, ‎Rp120 miliarnya ‘dimasukkan langsung ke rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Keputusan ini untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Pemprov Lampung terhadap APBD tahun 2018,” papar Ketua Badan Anggaran DPRD, Herwan Mega usai rapat.

Nantinya, menurut Herwan Mega, dana yang ‘dilarikan’ ke Dinas PUPR ini‎ akan dialokasikan untuk melunasi beban Pemkab tahun 2017 terhadap para kontraktor. Sementara Rp1,3 Miliar lainnya tetap masuk ke dalam anggaran belanja tak terduga.

“Belanja tak terduga ini diperuntukan bagi peristiwa bencana alam yang kapan saja bisa terjadi. Inilah gunanya dana tak terduga itu,” jelasnya.